Politik

MingguTenang, Pemerhati Regulasi  Eksekutif : Pemilihan Presiden 5 Tahunan sudah tak Efektif 

Jakarta (PRC)  - Pilpres serta Pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, hanya berselang 3 hari lagi. 

Persiapan masyarakat untuk mencoblos serta kesiapan segala perangkat telah tersalurkan secara merata ke setiap provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, serta Desa diseluruh pelosok negeri.

Pemerihati Regulasi Eksekutif memandang sekarang negeri demokrasi semakin terlihat maju dalam hal perpolitikan, keterbukaan informasi, media, serta masyarakatnya yang semakin kritis dalam menyikapi pemilu memunculkan wacana untuk menyelenggarakan pemilu pilpres tak 5 tahunan saja. Tetapi harus mengubah regulasi kedepannya terkait pilpres utamanya 5 tahun harus digenjot menjadi 10 tahunan. 

Pemerhati yang juga Aktif di Kajian Sejarah Stratejik dan Resolusi Konflik (KSSRK) tersebut menuturkan, " Pilpres 5 tahunan sebenarnya dalam berdemokrasi adalah regulasi lama. melihat perkembangan saat ini saya rasa harus mengubah regulasi pemilihan kita tambah menjadi 10 tahun untuk  presiden, mengapa.? karena pembangunan 5 tahun bagi presiden terpilih terlihat singkat, harusnya bertambah 10 tahun maka kesempatan pembangunan tak terhenti karena berubah ubah konsep dari sang pemimpin yang terus berganti ganti " kata. Ichsan, Minggu, . (14/4). 

Alumnus Pendidikan Sejarah Universitas Syiahkuala, Banda Aceh tersebut Menilai Pilpres 5 tahunan sudah tidak efektif karena membingungkan rakyat dengan berubah ubahnya konsep kepemimpinan dan kebijakan yang singkat di era revolusi Industri 4.0 serta ditambah dengan Bonus Demokrasi. 

" kebijakan berubah ubah, masyarakat saat ini sangat sensitif serta kritis menyikapi dan melihat kebijakan dan konsep setiap pemimpinan yang dipilih. Pilpres harusnya dengan demokrasi terbuka sekarang 10 tahun sekali cukup efektif mengurangi pergolakan bangsa.

Terakhir kata Ichsan, " untuk pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD, DPRD Tingkat II tetap 5 tahun sekali karena itu kebutuhan setiap daerah Legislatif bukan Eksekutif ". cetusnya. (*)



[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan