Hukrim

Villa D'KOTOZ Diduga Tak Kantongi Izin, Pemda Kampar Terkesan Tutup Mata

Kampar (PRC) - Villa Dekotoz yang terletak di kawasan Danau PLTA Koto Panjang, Kecamatan IIIX Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. "Diduga tidak mengantongi izin.

Villa Dekotoz yang memiliki fasilitas mewah dan kenyamanan yang siap memanjakan pengunjung. "Namun sayang untuk masyarakat Kampar sendiri banyak yang tidak mengetahui Villa D'Kotoz tersebut, dan banyak menuai tanda tanya di tengah - tengah masyarakat, tentang keberadaan Villa D'kotoz.


Bupati LIRA Ali Halawa, sangat menyayangngkan sikap Pemda Kampar yang terkesan menutup mata, jelas disitu masuk kawasa areal PLTA, siapa yang mengeluarkan izin."kata ali kepada pantauriau.com di TSJ Cafe Jl.Ayani Bangkinang. Sabtu (06/07/2019).

Untuk mendirikan sebuah Hotel atau Villa itu bukan main - main, lihat lokasinya, mana rekomendasi dari pemerintah setempat, termasuk Desa, lingkungan masyarakat, lokasi ini masuk dalam kawasan cekment arial PLTA resapan air tidak boleh diganggu gugat, sudah di ganti rugi oleh PLTA. Nah, sekarang muncul, siapa yang berani mengeluarkan surat izin."ujar Ali.

Merujuk kita pada peraturan pemerintah, untuk mendirikan Villa  itu harus izin dulu, mulai dari lingkungan, IMB, Izin Operasionalnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung berbunyi : "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.”

Apabila gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU “Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

Kedua, apabila bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat penginapan (dalam hal ini hotel), maka harus mendaftarkan usahanya tersebut ke Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) yang berbunyi  Pasal 15 ayat (1) UU Kepariwisataan. “Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

" Jangan karna kita mimpi tentang wisata tapi hanya sekelompok orang yang menikmati."ujar Ali.

Seperti sekarang Tepian Mahligai, seluruh kegiatan pembangunan disitu menggunakan dana CSR yang menikmati siapa? Orang disitu bayar juga kok.!"

Ali juga memaparkan, tanggung jawab penggunaan dana CSR itu harus diperhatikan lingkungan di sekitar perusahaan, coba kita liat saat ini bagai mana keadan masyarakat yang berada di sekitar Perusahaan, seperti Masyarakat yang berada di sekitar PTPN V dan Ciliandra, makmur tidak masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan itu."tuturnya.

" Jangan Pemerintah Kampar 'bermimpi', kita bersyukur Pemda Kampar itu mengalakkan pormosi Wisata Kampar, kita menginginkan itu, tapi jangan dalam ke inginan kita itu, orang memanfaatkan situasi, untuk ke untungan kelompok tertentu saja.

CSR itu di peruntukkan untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan, masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan itu sendiri yang paling di utamakan terlebih dahulu.

Memang tidak ada hukum yang melarang pemerintah menggunakan dana CSR, tidak ada peraturan tentang itu, tapikan seyogianya secara etikanya seperti itu."imbuhnya.

Kenapa sekarang Pemda Kampar diam, tutup mata seakan - akan mereka tidak tau, apa sebenarnya yang terjadi, kita tidak menyinggung siapa - siapa, tapi kenyataan seperti itu.

" Mimpi kita Kampar itu menjadi Dinasti Wisata Riau jangan salah arti, demi kepentingan kelompok - kelompok tertentu, sekarang kelompok itu apa kontribusinya terhadap daerah, ada gak setoran retribusi mereka kepada Pemda, mulai dari parkir, pajak dan segala macamnya.

Jangan nanti kita jorjoran APBD kesana tapi hasinya tidak ada, seharusnya regulasi aturan terkait pendapatan DPRD Kampar mempersiapkan peraturan daerah, itu yang harus di utamakan.

Kenapa sekarang Pemda Kampar diam, mana Satpol PP, Perizinan, DLH, Pariwisata, ini stakeholder yang berkopenten dalam persoalan itu.

Kalau pemerintah daerah tidak bisa menertibkan itu, apa gunanya mereka.

Malik Salah seorang tokoh masyarakat IIIX Koto Kampar, bahkan tidak tau tentang Villa Dekotoz tersebut.

Malik menyampaikan pada pantauriau.com dalam hal ini pemerintah harus turun mengecek izin villa tersebut, sudah ada izin atau belum,  kalau memang tidak ada izin suruh mereka untuk mengurus izin biar masuk PAD ke Daerah, kalau tidak ada izin ya, digusur."kata Malik.



[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan