Jadi Sorotan Publik Diduga Anggaran Pemeliharaan Kantor dan Anggaran Kendaraan Operasional Dinas Sekwan Dumai di Mark-up

Selasa, 27 Juli 2021

Sekwan Dumai Fridarson SH. MSi

PANTAU DUMAI --- Diduga mar-kup Sekretariat Dewan (Sekwan) mendapat sorotan publik, selain kendaraan dinas jabatan unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai diduga dipinjam pakaikan kepada pihak lain,terkait perilaku sekwan Fredison SH yang selalu mengelak dari pertanyaan awak media atas pertanyaan publik Sampai sekarang keberadaannya dan siapa yang memakai masih ditelusuri awak media, dan belum terjawab misteri tersebut ternyata timbul lagi sorotan lain oleh tim media yang merasa di abaikan ketika di konfirmasi sekwan selalu mengelak dari konfirmasi tim media.

 Kini,menjadi pertanyaan publik Yaitu terkait anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD tahun 2020 menjadi perhatian Tujuh media yaitu -Lineperistiwa,analisIndonesia,tempo riau,lnfestigasi, Kontrastimes dan Riauperistiwa.pantauriau.

Empat media diatas tersebut mendapat informasi berupa data penganggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Sekretariat DPRD. Tertera sebesar 848.620.000,00 juta setelah perubahan, dan realisasi sebesar 750.063.211,00 juta, bertambah/berkurang sebesar 98.556.789,00 juta dengan persentase 88,39. 

Dikutip dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran (TA) 2021 yang baru di Paripurnakan beberapa waktu lalu. Pada Bab lll, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Sekretariat DPRD. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan item kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD

Anggaran yang diplot seperti uraian diatas rasanya cukup fantastis dan timbul pertanyaan berapa indikator kinerja keluaran, belum dapat dipastikan karena jumlah kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD sampai sekarang belum didapat jumlah pastinya. Terkait hal tersebut awak media mencari informasi dengan menemui Sekretaris Dewan (Sekwan) Fridarson, SH Kamis, (22/07/2021) sekira Pukul 10.30 WIB.

Ketika diutarakan maksud kedatangan awak media adalah untuk meminta informasi berapa jumlah kendaraan dinas operasional yang ada di Sekwan saat ini. Dengan tujuan membandingkan besaran anggaran dengan jumlah kendaraan apakah rasional. Karena seperti diketahui tahun 2020 unsur pimpinan dan anggota DPRD tidak lagi dibekali dengan Mobdin jabatan, dan tanggapan Sekwan Fridarson kepada awak media saat itu adalah.

"Kalau jumlah pasti berapa persisnya saya lupa takut salah jawab pula, saya tanyakan sama pegawai yang tahu nanti akan saya kabari cuma kalau tak salah yang ada sekarang mungkin 6 atau 7 unit kendaraan". ujarnya seperti ragu. 

Malahan sebelumnya ia menyarankan agar memasukkan surat untuk meminta informasi terkait berapa jumlah Mobdin dinas/operasional di Sekwan. Namun setelah dijelaskan bahwa kedatangan atas nama media bukan Lembaga dan bisa saja permintaan informasi secara lisan dijawab pula dengan lisan, kenapa harus pakai surat segala jawab salah satu rekan media saat itu. 

Bahkan untuk meyakinkan Sekwan DPRD Kota Dumai tersebut, bahwa awak media mengetahui besaran anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA 2020.  Awak media mempaparkan dengan detail jumlah anggaran dengan menunjukkan data-data yang ada di Handphone Seluler (HP) dan Sekwan  langsung mencatat nominal anggaran yang disebut awak media. 

Untuk memastikan berapa jumlah pastinya kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Dewan, karena sejak Kamis (22/07) kemarin belum ada informasi lanjutan diberikan Sekwan. Maka awak media kembali mendatangi Gedung DPRD dan menemui Fridarson Senin siang (26/07) sekira Pukul 14.30 WIB. Untuk mempertanyakan kembali jumlah kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Dewan. Namun lagi-lagi Sekwan berkilah belum sempat mengambil data-data kendaraan dan memberikannya kepada awak media beralasan masih sibuk.

"Belum sempat banyak kegiatan, inipun baru siap sidang Paripurna nantilah kalau ada waktu saya hubungi pastinya kapan nanti di informasikan". dalihnya.

Ketika awak media mempertanyakan, kira-kira kapan waktunya dan bisa di pastikan data tersebut di dapat, karena  akan dirilis beritanya namun tidak ada jawaban pasti hanya berjanji jika ada waktu nanti dihubungi. Tim awak media sedikit heran dengan tingkah Fridarson kenapa begitu sulit memberikan data-data kendaraan dinas/operasional padahal tinggal menyebutkan nomor polisi (Nopol), type, tahun pembuatan, merek serta jumlah dan yang mengunakan, seperti ada sesuatu tersembunyi dan tidak ingin diketahui awak media untuk dipublikasi.

Tindakan Sekwan tersebut semakin menguatkan tekad awak media untuk menelusuri berapa sebenarnya kendaraan operasional di Sekretariat Dewan dan menelusuri kegiatan lain yang diduga dan terindikasi terjadi pengelembungan anggaran. Salah satu kegiatan lain itu adalah penyediaan jasa pengamanan kantor sebesar 633.948.000,00 realisasi 617.217.970,00 atau setara 97,36%.

Sebagai perbandingan, untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di kutip dari LKPJ Walikota Dumai akhir tahun anggaran 2019. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan sebesar Rp 1.095.826.500,00 dan realisasi sebesar 777.711.250,00 dan atau sebesar 70,79%. Dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan operasional Dinas pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan target 16 roda empat dan 7 roda dua atau capaian realisasi 100%.

Bandingkan dengan tahun 2020 terserap anggaran 750.063.211,00 juta dengan indikator kinerja keluaran belum diketahui jumlah kendaraannya. Jika tahun 2019 terserap 777.711.250,00 dengan indikator jumlah kendaraan 16 roda empat dan 7 roda dua. Selisih realisasi anggaran sekitar 27 jutaan namun indikator jumlah kendaraan menurut Sekwan tahun 2020 sebanyak 6 atau 7 jumlah yang jauh berbeda.

Jika timbul anggapan terjadi Mark up pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Dewan, maka layak untuk disiasati oleh Aparat Penegah Hukum (APH). Tim yang terdiri dari 4 media akan terus berupaya mencari informasi, meskipun merasa ada pihak-pihak tertentu ingin menyembunyikan sesuatu. Namun tidak menyurutkan tekad karena itu adalah uang rakyat yang harus di pertanggungjawabkan, jangan sampai dijadikan ajang "Bancakan" dan terindikasi Mark up.

Penulis :*"Endy©/Tim"*