Normalisasi Sungai Pabrik tahun 2020 Dengan Nilai kontak 1,556 M, diduga ada penyimpangan

Ahad, 01 Agustus 2021

Dokumentasi photo saat pengerjaan normalisasi sungai Pabrik serta peninjauan pekerjaan oleh KABID SDA PUTR Rokan Hilir Willy Zulkiar ,ST

ROHIL.(PRC) ----- Optimalisasi Barang dan Jasa perlu dilakukan untuk memajukan bangsa, salah satu point penting adalah bagaimana menetapkan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) yang tidak terlalu tinggi, karena hal ini tentunya berpotensi menimbulkan dugaan adanya penggelembungan harga atau mark up, dugaan ini tentunya sangat mungkin terbukti apabila HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar tanpa ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih jika dalam penyusunan jauh dari aturan yang ditetapkan didalam Perpres 16/2018 penyusunan HPS dilakukan secara cermat, berbasiskan keahlian, dan dapat dipertanggung-jawabkan dan aturan aturan lainnya terkait dengan HPS ini Minggu 02/08

Dikonfirmasi melalui Sumber saat dijumpai disalah Satu Warung kopi dibagansiapi api Yono mengatakan " bahwa HPS yang ditetapkan terlalu tinggi memiliki potensi resiko akan menyebabkan kerugian negara terlebih jika ada unsur kesengajaan didalam penyusunannya, tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari pihak pihak terkait sehingga pemborosan anggaran daerah tidak terjadi.

Terkait dengan penyusunan HPS Kegiatan Normalisasi Sungai Pabrik dari Simpang Sungai Garam Menuju Laut yang dikerjakan tahun anggaran 2020, kami menduga HPS ditetapkan oleh PUPR terlalu tinggi, dimana nilai pagu anggaran ini ditampilkan sebesar 1.902.481.000,- dengan HPSnya sebesar 1.902.225.149,- turun sedikit dari nilai pagu anggaran sebesar 255.851,

Sedangkan jika dibandingkan dengan harga penawaran terendah terkoreksi salah satu perusahaan yang mengikuti tender tersebut yakni sebesar 1.521.987.302,- ada selisih yang cukup tinggi dari HPS yang ditetapkan sebesar 380.237.747,- artinya penawaran yang dilakukan diperkiraan kurang lebih 20% lebih rendah dari HPS yang ditetapkan

Terkait dengan nilai HPS yang ditawarkan lebih rendah dengan perkiraan berkisar diatas 20% dari HPSnya menimbulkan dugaan kalau penetapan HPS pada PUPR terkait dengan kegiatan ini diduga terlalu tinggi.

Berlanjut sumber memjelaskan " Jika kita mencoba mencermati lebih jauh lagi berdasarkan informasi disalah media mengatakan bahwa Pekerjaan Normalisasi Sungai Pabrik ini dikerjakan dengan volume pengerjaan panjang 2.550 meter, lebar 19 meter, kedalaman 3 meter.

Namum didalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi ini diduga ada penyimpanan, diantaranya ada dugaan pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang diharuskan didalam kontrak kerja, salah satunya ada dugaan gundukan di kiri kanan pinggiran sungai tidak sepenuhnya diambil dari material pendangkalan di dasar sungai, melainkan dikeruk dari pinggir sungai. Hal itu, diduga dilakukan agar terlihat banyak material yang diangkat dari dasar sungai, sehingga adanya dugaan kedalaman yang diharuskan didalam kontrak kerja diduga tidak terpenuhi.

Dengan nilai kontrak kerja mencapai 1, 566 Miliar tentunya hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat Rokan Hilir jika dugaan ini benar adanya, ini angka yang cukup besar untuk sebuah pekerjaan normalisasi karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang didalam pekerjaan membutuhkan keahlian khususnya sehingga jika ada

terlihat banyak material yang diangkat dari dasar sungai, sehingga adanya dugaan kedalaman yang diharuskan didalam kontrak kerja diduga tidak terpenuhi.

Dengan nilai kontrak kerja mencapai 1, 566 Miliar tentunya hal ini sangat disayamgkan olehnya , jika dugaan ini benar adanya, ini angka yang cukup besar untuk sebuah pekerjaan normalisasi karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang didalam pekerjaan membutuhkan keahlian khususnya sehingga jika adanya dugaan seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat Rokan Hilir khsusus masyarakat nelayan bagansiapiapi dan sekitarnya.

Dengan keterbasan keahlian yang kita punya, kita harapkan Penegak Hukum punya perhatian terkait dugaan ini, artinya hanya mereka yang dapat membuktikan benar atau tidaknya dugaan yang ada, ada atau tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai pabriknya, mereka yang punya kewenangan terkait hal itu, kita sebagai bagian dari masyarakat dan pengiat anti korupsi hanya membantu untuk menyuarakan sesuai dengan data yang kita peroleh dilapangan.

Sementara itu saat dikonfirmasi kepala Dinas PUTR JON SYAFRINDOW melalui Kabid Pengairan Willy Zulkiar ST. Menjelaskan 

Dalam menentukan harga perkiraan sendiri (hps) dinas pupr rokan hilir mengacu pada standar harga yg ditetapkan permen pu no 28/ prt/ m/ 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum dan menggunakan standarisasi harga barang dan jasa pemerintah kabupaten Rokan Hilir Kalau masalah teknis di lapangan nanti bisa jelaskan bersama pptk nya ,Jelasnya (Syafri)