Daerah

Lebih 20 Tahun Menunggu Janji PLN dan Pemerintah, M.Yunus:Kami Korban Dampak Genangan PLTA Koto Panjang,Kampar

KAMPAR (PRC) -Siapa yang belum mendengar PLTA Koto Panjang yang terletak di Tanjung Alai, XIII koto Kampar, Salah satu sumber energi listrik dan sumber air bersih, dan objek wisata yang saat ini dibanggakan orang Riau umumnya, Kabupaten Kampar khususnya.

Namun dibalik kebanggaan itu tersimpan cerita sedih dari sebagian masyarakat yang berada di desa Tanjung yang belum menerima janji Ganti rugi akibat dampak dari genangan PLTA tersebut, yang mana janji itu telah disepakati oleh pihak PLN, Pemerintah daerah Kampar dan masyarakat setempat puluhan tahun yang lalu.

"Inilah realita yang kami terima hingga saat ini, berbagai upaya telah kami lakukan selama 20 tahun, mulai dari memohon kepada KOMNAS HAM RI, DPRD Kampar, LSM dan perwakilan Kami juga sudah sampai ke Jepang, mengingat proyek PLTA ini dulu dikerjakan oleh Jepang, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan apa yang menjadi hak kami" tutur M.Yunus (12-01-2019)

Sebagai koordinator yang ditunjuk masyarakat desa Tanjung, M.Yunus akan tetap berjuang semampu dan sekuat tenaganya, meskipun di usianya yang sudah menginjak 81 tahun tidak akan menggoyahkan tekatnya, sebab apa yang menjadi hak masyarakat harus diterima oleh masyarakat 

"Saya sudah berumur 81 tahun, namun saya akan tetap mempertahankan amanah masyarakat ini semampu saya,  semoga PLN dan Pemerintah Kampar mau mendengarkan keluhan dan hak kami ini, karena PLN telah berjanji kepada kami pada tahun 1998 untuk mengukur dan menentukan batas daerah genangan waduk 
(elevasi + 85.000 m d.p.l) namun sampai saat ini itu semua tinggal janji, kami mohon dukungan dari seluruh pihak yang terketuk hatinya untuk dapat membantu kami berjuang dalam mendapatkan hak kami" lanjut M. Yunus

Ditanya terkait berapa Persil yang dituntut masyarakat, M.Yunus menjawab 73 Persil

"Iya, seluruhnya yang menjadi hak kami warga desa Tanjung yang harus diganti rugi sebanyak 73 persil dan kami setiap KK dijanjikan mendapatkan 1 buah rumah dan alat rumah tangga, 0'5 hektar lahan perumahan dan alat pangan, 2,0 hektar lahan kebun, bibit, pupuk dan alat pertanian, tunjangan hidup, listrik, air bersih dll" Pungkas M.Yunus

Salah seorang aktivis Riau, Muhajirin Siringo-ringo turut prihatin dengan kondisi tersebut dan berniat untuk ikut berjuang bersama masyarakat desa Tanjung dalam menuntut haknya.

"Siapa yang tidak terketuk hatinya mengetahui masih adanya masyarakat yang belum merdeka mendapatkan hak-haknya di bumi Pertiwi ini akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain, saya akan ikut berjuang, bila perlu permasalahan ini akan kita Bawa sampai ke KPK" tandas Muhajirin Siringo-ringo

Ditempat yang berbeda pihak media ini mewawancarai Humas PLN sektor Pembangkitan Pekanbaru, Danil mengatakan PLN Sektor pembangkitan tidak terlibat dalam proses ganti rugi

"Kami sektor Pembangkitan hanya pengoperasian saja, setelah selesai di dirikan diserahterimakan pada kami di tahun 1997 dulu, dulu ada team 9 yang menangani proses pembebasan lahan dan pembayaran yang diketuai langsung oleh Bupati, jadi kami tidak tahu terlalu banyak terkait masih ada masyarakat yang belum menerima ganti rugi" jelas Danil

Awak media ini mencoba mengkonfirmasi camat Koto Kampar Hulu, Tengku Said Hidayat, SSTP melalui pesan WhatsApp namun tidak mendapat jawaban dan menghubungi telepon selulernya namun dirijek.

Berbeda dengan kepala Desa Tanjung, Sutomi yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan tidak tahu

"mslh ganti rugi saya gak tau prmslahan nya ketua..kita msh kecil saat itu coba tanya pada yg lbh tau,  smg brhsl amin" ujarnya mengakhiri

 

 

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan