Hukrim

Pos Retrebusi Dishub Dumai 'Terindikasi' Sarang Pungli

DUMAI (PRC) - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nasional (YLBHN) Ir Muhammad Hasbi meminta aparat hukum untuk mengusut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Dumai dan jajarannya. Pasalnya, Dia selaku Kadishub membiarkan Pungutan Liar (Pungli) meraja lela di Dumai khusunya di terminal ilegal pos retribusi Rawa Panjang dan Bukit Timah.

Hasbi juga akan melaporkan Kepala Dinas Perhubungan Dumai, Asnar dan jajarannya ke aparat penegak hukum. YLBHN akan melaporkan pungli itu secara tertulis kepada KPK, Kejagung, dan juga Kapolri.

Dia meminta dilakukan pengusutan secara tuntas keakar-akarnya atas pungli yang dilakukan oleh Kadishub Dumai dan jajarannya yang mengutip uang secara liar di Rawa Panjang dan Bukit Timah. Karna perbuatan itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Distribusi Terminal.


Dimana aturan itu secara jelas menegaskan setiap retribusi yang ditarik harus ada fungsi pelayanan, setidaknya mobil masuk ke terminal untuk ditimbang.

" Bagaimana di Rawa Panjang dan Bukit Timah mau melakukan penimbambangan sedangkan timbangannya tak ada. Mobil tak masuk terminal tapi langsug diberi tiket lalu uang dikutip, kadang ada tiket kadang tak ada. Tanpa fungsi pelayanan mengutip uang, " ujarnya, Rabu (13/2/2019), kepada sejumlah media. 

Didalam Pasal 20 BAB 8 Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Distribusi Terminal menegaskan setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang yang telah memasuki terminal barang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, sebelum keluar dari terminal barang wajib melakukan penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatan.

Ini dilakukan untuk mengetahui berapa bobot kendaraan dan berat barang yang diangkut sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan. Maka dari itu dilakukan penimbangan untuk mengetahui muatan tersebut pas atau berlebihan.

Terbukti sekarang di kota Dumai bahwa di terminal utama dan terminal pembantu ilegal Rawa Panjang dan Bukit Timah sama sekali tidak punya alat penimbangan.

" Bagaimana membuktikan kelebihan muatan. Jika mobil yang masuk tidak dilakukan penimbangan, tentu kita tidak mengetahui berapa beratnya. Kalau hal ini dibiarkan dapat mempercepat kerusakan jalan dan menimbullan kecelakaan akibat kendaraan yang mempunyai kelebihan muatan," katanya.

Lanjut Hasbi, distribusi yang tidak melakukan pelayanan tapi uangnya diambil, maka perbuatan tersebut digolongkan pada perbuatan pungli. Perbuatan ini juga telah melakukan pelanggaran hukum tindakan pidana yang merugikan keuangan masyarakat tanpa kejelasan laporan karena uang yang masuk tidak tertata secara pasti.

Karena mobil tak pernah masuk ke terminal pembantu kecuali berhenti sejenak di pos retribusi lalu sopir keluar memberikan sejumlah uang atau petugas retribusi yang mengambil uang ke sopir mobil dengan tidak melakukan pelayanan apapun.

" Diminati pihak Kejari Dumai Kejati Riau dan Kejagung mempelajari kerugian negara. Karena laporan keuangan tak jelas. Ketika mobil datang baik yang masuk maupun keluar terminal tanpa ditimbang sehingga menimbulkan kerugian negara, dan apakah muatan tadi sesuai dengan standar yang dibenarkan," sebutnya.

Sebagai contoh, kata Hasbi, mobil pengangkut CPO yang menambah ukuran panjang tanki atau mobil pengangkut barang lainnya yang menambah ukuran bak, sehingga menambah beban muatan, akibatnya jalan menjadi rusak.***


Sumber : Ketua YLBHN /  Editor : Tim

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan