Advetorial

16 Propemperda Disahkan DPRD Bengkalis

Pimpinan rapat H. Indra Gunawan (EET) saat bersalaman dengan anggota DPRD Syahrial,ST

BENGKALIS (PRC) – Sebanyak 16 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis akhirnya disahkan oleh DPRD melalui sidang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Indra Gunawan, Senin (11/03/2019).

Usulan  16 Propemperda Tahun 2019 berdasarkan Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2019/08 tanggal 7 Januari 2019. Program pembentukan Perda meliputi, Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2023.

Kemudian, pemekaran kelurahan dan desa se-Kabupaten Bengkalis, pembiayaan transportasi jamaah haji, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk. Pemilihan Kepala Desa, Perlindungan perempuan dan anak.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Penyertaan Modal Kepada PT Bumi Siak Busako dan Revisi RPJMD 2016-2021.

Kemudian berdasarkan tanggal 11 Maret 2019, DPRD Bengkalis mengusulkan Ranperda Hak inisiatif, yakni Ranperda tentang Corperate Social Responsibility (CSR). Penyelenggaran Pendidikan.  

“Sedangkan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Bengkalis berdasarkan rapat pada 11 Maret 2019 DPRD mengusulkan Ranperda Hak Inisiatif, yaitu Ranperda tentang Corporate Social Responsibility (CSR), dan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan kedalam Propemperda tahun 2019,” Ujar Indra Gunawan yang akrab disapa Eet ini.

Selanjutnya, Eet mengharapkan setelah disahkannya Propemperda ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis karena Propemperda ini dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap dalam sistem hukum nasional.

“Diharapkan nantinya saat pembentukan Perda memperhatikan skala prioritas dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dalam upaya mendukung pembangunan Kabupaten Bengkalis,” Jelas Eet.

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis,usai pembahasan Propemperda dilanjutkan dengan penyampaian laporan Panitia Khusus Pokok Pikiran DPRD dengan menunjuk Syahrial,ST sebagai juru bicara.

Dalam laporannya anggota DPRD Fraksi Golkar  tersebut menyampaikan bahwa pansus pokir terbentuk berdasarkan tata tertib dewan berdasarkan PP 12 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD.

“Selaras dengan keinginan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pokir diajukan dalam rancangan awal sebelum terjadinya Musrenbang Kabupaten. Untuk itu pansus pokir ini melegitimasi segala usulan-usulan pokok pokok pikiran dewan yang diterjemahkan kedalam rumusan masalah yang menghasilkan kegiatan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” Ujar Syahrial.

Ditambahkannya pansus pokir sifatnya mengawal, menghimpun dan mengkoordinasikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan agar usulan tersebut tidak terpisahkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 nantinya.

Kemudian, pansus juga telah melakukan komunikasi yang intensif bersama Bappeda Provinsi Riau dan Bappeda Kabupaten Bengkalis, dan memfungsikan tenaga ahli masing-masing fraksi dalam menginput pokok-pokok pikiran DPRD dalam sistem e-Planning.

“Dimohon kepada saudara Bupati Bengkalis agar menindaklanjuti hasil pansus Pokir ini  demi tercapainya pemerintahan yang berkeadilan konsusif dan memenuhi kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” Ujar Syahrial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bustami HY menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi buat DPRD Bengkalis yang telah menyetujui usulan Propemperda tahun 2019.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentunya kita menyampaikan ucapan terima kasih dan apresasi buat rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis yang telah mengesahkan 16 Propemperda sebagaimana ususlan yang telah kita sampaikan terdahulu,” Ucap Bustami.

Kedepan harap mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis itu mudah-mudahan Propemperda tersebut dapat segera menjadi Perda.

“Setelah pengesahan  Propemperda 2019 ini, kita akan terus berkoordinasi. Mudah-mudahan pada tahun ini seluruh usulan kita disahkan menjadi Perda,” ungkap Sekda Bengkalis

Sidang paripurna dimulai pada pukul 16.20 wib tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan EET tersebut dihadiri sebanyak 27 anggota DPRD Bengkalis sesuia daftar hadir yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Radius Akima. Selain itu juga dihairi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H.Bustami.HY,Asisten I Hj.Umi Kalsum, Plt. Asisten III Maryansyah Oemar dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rumusan masalah yang menghasilkan kegiatan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada." Ujar Syahrial

Lanjut beliau lagi pansus pokir sifatnya mengawal, menghimpun dan mengkoordinasikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan agar usulan tersebut tidak terpisahkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 nantinya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis usai mengikuti sidang paripurna menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi buat DPRD Bengkalis yang telah menyetujui usulan Propemperda tahun 2019.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentunya kita menyampaikan ucapan terima kasih dan apresasi buat rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis yang telah mengesahkan 16 Propemperda sebagaimana ususlan yang telah kita sampaikan terdahulu,” Ucap Bustami.

Kedepan harap mantan Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis itu mudah-mudahan Propemperda tersebut dapat segera menjadi Perda.(adv DPRD Bengkalis)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan