Daerah

Jangan Hanya Sebatas YAYA PURNOMO KPK Semestinya Menjerat Pemberi Gratifikasi

DUMAI (PRC) --Sebagaimana telah diketahui beberapa waktu nan lalu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jakarta,vonis mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Kementerian Keuangan Yaya Purnomo hukuman 6,5 tahun penjara.Serta merta diwajibkan membayar denda RP 200 juta subsider satu bulan kurungan sebaimana dinyatakan Ketua Majelis Hakim Bambang Hermanto saat bacakan amar putusan Senin,(04/02/19).

Putusan itu ternyata lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan Wawan Yudarmanto dalam persidangan di Pengadilan TIPIKOR Senin,(21/01/19).Dengan pertimbangan memberatkan Yaya Purnomo tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,adapun sebaliknya yang meringankan terdakwa belum pernah terjarat kasus hukum sebelumnya.

Menurut Majelis Hakim Yaya Purnomo telah sah dan terbukti melanggar pasal 12 hurup a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Majelis Hakim nyatakan Yaya Purnomo terbukti menerima  gratifikasi berupa uang sebesar RP 6.529 miliar,USD 55 ribu dan SGD 325 ribu.

Uang-uang tersebut dinyatakan berasal dari beberapa Daerah berkaitan dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Insentif Daerah (DID).Ternyata dari beberapa kali persidangan terungkap fakta salah satu Daerah yang memberikan gratifikasi adalah dari Kota Dumai dengan perincian RP 250 juta dan SGD  35 ribu dari dana DAK APBN dan APBN P 2017 serta APBN 2018.

Tentunya sebagai warga Dumai kita sangat prihatin dengan apa yang telah terjadi dan menyayangkan perilaku pejabat berkaitan karena bagaimanapun mental korup sangat tidak pantas untuk ditiru.Oleh sebab itu mendesak agar KPK tidak berhenti sebatas mendakwa Yaya Purnomo selaku penerima gratifikasi akan tetapi juga hendaknya menjerat pemberi gratifikasi sebagaimana ketentuan pasal 5 jo pasal 12 hurup a dan hurup b UU Nomor 20 Tahun 2001 "Bahwa pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana"dengan kata lain semua orang sama dimata hukum,,ayo KPK tunggu apa lagi segeralah bertindak jangan ada tebang pilih basmilah koruptor, kami yakin dengan integriditasmu..(ZA/SEKBER)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan