DPRD

DPRD ROHIL ketuk 5 PERDA Salah satunya Penakaran Walet

Dewan Perwakilan Rakyat saat penyetahan PERDA

BAGAN SIAPIAPI ( PANTAURIAU. COM ) Selasa 02/04/2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir ,akhirnya  Mengesahkan 5 ( lima ) Ranpenda yang diajukan Pemda Rohil untuk dijadikan Perda (peraturan daerah ) agenda Pengesahan Perda tersebut berlangsung digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (DPRD ROHIL)  Komplek Pemda Batu 6 Jalan Kecamatan Baganpunak 

Rapat Paripurna pengesahan PERDA dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Rohil H Nasrudin Hasan, Wakil Ketua DPRD Abdul Kosim SE, serta 31 anggota DPRD Kabupaten Rohil, Turut Juga Hadir Wakil Bupati Rokan Hilir H.Djamaludin Sag, serta Kepala OPD pejabat dilingkungan Pemerintahan Daerah Rohil .

Kelima Rapenra yang akan disah kan menjadi Perda tersebut antara lain 

1.Perda terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu,

2. Perda terkait penangkaran Sarang Buru Walet,

3. Perda terkait perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang penyelengaraan administrasi kependudukan,

4. Perda terkait tentang perlindungan anak, 

5 Perda terkait tentang pelindungan perempuan korban kekerasan.

Ketua DPRD Rohil H Nasruddin Hasan usai acara pengesaha Perda saat diwawancarai awak media  mengatakan "  Perda yang sudah disahkan ini mari kita bersama-sama mengawasinya, termasuk rekan-rekan wartawan untuk mengawas dilapangan. Sebab pengawasan perda itu ada pada DPRD dan rekan-rekan wartawan.

“Percuma saja Perda banyak tetapi tidak dilaksanakan dilapangan, contohnya Perda burung walet ini beribu yang ada di Rokan Hilir. Soal cara teknisnya pemungutan itu nanti diatur oleh Bupati,”ujar Ketua DPRD Rohil.

Lanjutnya, mudah-mudahan perda yang kita sahkan hari ini bisa bermenfaat kemajuan bagi bangsa dan negara khususnya untuk Kabupaten Rokan Hilir.

Terpisah Wakil Bupati Rohil, Drs Jamiludin saat membacakan pidato Bupati Rohil menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah mengagendakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda Tahun 2019 serta pengesahan 5 ranperda menjadi perda.

Jamiludin juga menyampaikan  bahwa 17 yang disampaikan sebahagian besar merupakan ranperda yang sudah pernah diusulkan pada tahun sebelumnya namun belum selesai dibahas. Ranperda  yang merupakan usulan baru hanya ranperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah pelayanan pengujian laboratorium dan air bersih yang diprakarsai DLH dan dinas PUPR serta perubahan ranperda nomor 15 Tahun 2012 tentang retribusi layanan tera dan tera ulang yang diprakarsai Disperindag.(syafry) 

 

 

....




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan