Artikel

Menguak Rekomendasi Temuan BPK RI Perwakilan Pekan Baru terkait Terhadap Aset Daerah

Ilusteasi Gambar net

ROHIL (PANTAURIAU.COM) Berdasarkan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Dikonfirmasi Rabu 14/05/2019 melelaui selulernya sumber menjelaskan " Diantara rekomendasi temuan BPK RI Perwakilan Pekanbaru yang pernah mencuat dimedia Hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 yang menyimpang senilai sekitar Rp 18,5 miliar, diantaranya salah satu temuan tersebut adalah BUMD PD.sarana pembangunan Rokan Hilir .

Dari Hasil audit BPK RI Perwakilan Pekanbaru terhadap LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 berkaitan dengan adanya Selisih Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir . Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum menerima pembagian laba dari perusahaan daerah 

Hasil audit BPK RI Perwakilan Pekanbaru terhadap LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 terhadap saldo penyertaan modal/investasi disajikan senilai Rp56.676.448.250,43. Atas saldo tersebut, terdapat perbedaan pencatatan nilai penyertaan modal pada PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir yaitu menurut catatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Laporan Keuangan PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir sebesar Rp2.100.000.000,00.

Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2010 senilai Rp1.500.000.000,00 tetapi belum direkonsiliasi oleh kedua pihak. Laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Penambahan penyertaan modal belum diakui oleh PD BPR Rokan Hilir dalam laporan keuangan TB 2012, Terdapat aset tetap, termasuk KDP yang tidak diyakini kewajarannya.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum dapat menjelaskan secara keseluruhan mengenai rincian, jumlah, keberadaan, kondisi aset tetap dan nilai rincian aset tetap yang dilaporkan hingga tahun 2017 padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menganggarkan dana yang cukup besar dalam menyelesaikan permasalahan asset ini dan temuan kerugian Negara lain yang tidak dapat dijelaskan satu persatu.

Terpisah ketua forum masyarakat peduli Rohil indra saat dimintaai tanggapnya" mengatakan Bahwa ini akan menjadi cerita yang menarik jika temuan ini , diteruskan Kepihak Berwajib dan masyarakat juga menanti dan menunggu hal tersebut karena sebagai mana kita ketahui terkait dengan PD SARANA PEMBANGUNAN ROKAN HILIR . Dan temuan dugaan ini salah satu penyebab pemda Rohil tidak mendapatkan WTP karena terkendala dengan aset .ungkapnya (Team )  




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan