Politik

IPMKBS Kutuk Keras PPK Bathin Solapan Diduga Sunat Dana Pemilu 2019

Surat Pernyataan dari KPPS

BATHIN SOLAPAN (PRC) – Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bathin Solapan (IPMKBS) sangat terkejut dan mengutuk dengan mendengarnya kabar dugaan PPK menyunat dana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terkhususnya di Kecamatan Bathin Solapan yang sudah digelar pada 17 April 2019 lalu.

Pemotongan anggaran tersebut sangat terstruktur dan masif menurut informasi yang diterima oleh awak media dugaan pemotongan anggaran tersebut mulai dari  Tingkat PPK hingga ke PPS dan dilihat dari akibat pemotongan tersebut yang sangat dirugikan adalah pihak KPPS sebagai jasa pelaksana ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kita baru saja mendapatkan informasi tentang permasalahan ini bahwa ada pemotongan dana penyelenggaraan Pemilu oleh Pihak PPK Kecamatan Bathin Solapan yang sudah digelar pada 17 April Tahun 2019 lalu dan ini membuat kita dari IPMKBS sangat terkejut atas informasi yang kami terima,” kata Ketua IPMKBS Iwan Saputra kepada sejumlah wartawan.

Ditambahkan Iwan, Menurut informasi yang kami dapati juga dari berbagai sumber dugaan pemotongan tersebut pihak KPPS lah yang sangat dirugikan sebagai jasa pelaksana ditingkat TPS dan sama-sama kita ketahui bahwa anggaran penyelenggaraan dari KPU untuk dana tenda sebesar Rp 1.600.000 dipotong pajak 4% sisa Rp 1.53600 lalu dipangka lagi secara bervariasi, Dana Atk/konsumsi Rp 1.080.000 potong pajak 10% Sisa Rp 972000 dan ini dipotong lagi secara bervariasi,Dana Bimtek untuk 4 orang 272000 ditelan habis atau tidak disalurkan.

Sambung Iwan, Setelah kami hitung dugaan Anggaran yang dipangkas oleh PPK dan PPS sebesar Rp 1102000 itu per TPS, kalau dari keseluruhan jumlah TPS itu berkisar diangka 150 juta sampai 250 juta didalam hal pemotongan anggaran tersebut sangat bervariasi yang dilakukan oleh pihak PPK maupun PPS, kami sudah dapat data pernyataan dari pihak KPPS, disana bisa kita hitung nilainya sangat fantastis anggaran yang dipangkas oleh mereka.

“Maka dari itu kami mengutuk keras pihak PPK Kecamatan Bathin Solapan, kami minta kepada penegak hukum di Kabupaten Bengkalis untuk menindak tegas kejahatan yang sangat merugikan penyelenggara tingkat KPPS dan itu adalah uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebenar-benarnya serta info yang kami dapat juga pihak kepolisian sudah memerikasa para saksi dari PPS hingga KPPS bahkan PPK,” tuturnya.

Diterangkan Iwan, Hanya tinggal menunggu hari nya saja untuk gelar perkara di Polda Riau, Saat gelar perkara nanti kami akan lakukan aksi damai untuk mensuport pihak kepolisian agar tetap semangat membrantas kejahatan korupsi, kami dari mahasiswa akan kawal terus agar penegak hukum cepat dan akurat dalam membongkar yang kami duga kejahatan berjamaah ini.

“Kami akan tetap tunggu perkembangan dari hasil penyidikan pihak kepolisian Bengkalis, Salam hormat kami anti korupsi kejahatan terstruktur,” tandasnya.

Sementara itu Ketua PPK Kecamatan Bathin Solapan, Patriadi saat dikonfirmasi wartawan via Whatsapp (WA) seperti melempar bola ia menjawab bahwa dana tersebut sudah diserahkan ke PPS dan meminta wartawan menanyakan permasalahan ini ke sekretariat.

“Terkait dana sudah kita serahkan ke PPS, tapi untuk kejelasannya silahkan tanyakan langsung dengan sekretariat Rico” jawabnya dengan singkat.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan