Hukrim

Indikasi Dugaan Penyimpangan Dana BLUD Ditahun 2004-2017

Ilustrasi gambar net

Bagansiapiapi (PRC) Penerapan PPK–BLUD ternyata memberi pengaruh pada 71,43% peralatan medis di instalasi RSUD.Sedangkan pada sarana prasarana, hanya 50% yang terpengaruh.Adapun dokter sama sekali tidak terpengaruh dan hanya berpengaruh pada pegawai yang bukan dokter dan pegawai administrasi. 

Terlihat pula sejumlah RSUD bahkan belum melakukan perubahan sama sekali atas infrastruktur yang dimilikinya. Terdapat beberapa alasan atau hambatan RSUD belum melakukan perubahan. Kondisi-kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran atau dana, waktu (dihitung dari masa penetapan BLUD), dan kurangnya peminat/pelamar sebagai dokter RSUD. Di sisi lain, setelah penerapan PPK-BLUD ternyata 44 dari 45 (97,78%) RSUD belum memenuhi 29 kebijakan/peraturan internal yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD.

Dikonfirmasi melalui sumber terpecaya senin 01/07/2019 mengatakan " Secara umum rumah sakit daerah yang menjadi BLUD dapat memberikan dampak positif pada perbaikan sarana dan prasarana, peralatan medis, mutu layanan, kesejahteraan pegawai, kinerja SDM, serta kinerja keuangan dengan tingkatan yang berbeda pada tiap rumah sakit.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Permendagri. 

Namun keleluasaan yang diberikan penuh ke BLUD RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi  sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 yang telah berubah dengan Permedagri Nomor 79 Tahun 2018 dalam prakternya diduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya yang berujung adanya indikasi korupsi yang berpotensi merugikan keuangan Negara selama periode 2014 hingga 2017.

Indikasi penyimpangan dalam pengelalaan dana BLUD RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi ini diduga tidak hanya terjadi pada Pos Belanja BLUD namun juga diduga terjadi pada Pos Pendapatan yakni Pendapatan Jasa Layanan BLUD dimana diduga dibukukan lebih kecil dari pendapatan sebenarnya, 

disisi pengeluaran atau belanja BLUD adanya indikasi markup terhadap beberapa Pos Pengeluaran/belanja BLUD seperti pada Pos belanja/pengeluaran jasa, belanja obat-obatan, belanja makanan dan minuman pasien, dan belanja lainnya yang diduga syarat dengan markup dan manipulasi pertanggungjawab penggunaan dana tersebut.

Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius dari pihak terkait apalagi dana yang dikelola dari BLUD cukup besar mencapai 47 Milliar  selama 2014-2017 sementara dikwatirkan juga adanya tumpang tindih penggunaan dana yang bersumber dana dari APBD untuk RSUD Dr. Pratomo.

Untuk itu diharapkan dewan pengawas BLUD dan pihak penegak hukum dapat mendalami dugaan indikasi penyimpangan ini sehingga dana ini terkelola dengan baik dan transpran mulai dari proses penganggaran, pengleolaan dan pelaporannya yang bebas dari KKN demi untuk mewujudkan masyarakat Rokan Hilir yang sehat

Sampai berita ini dirilis belum ada pihak pihak yang dihubungi oleh wartawan pantauriau.com (sy*)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan