Daerah

Menilik Hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rohil.

Ilustrasi gambar net

Bagansiapiapi (PRC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pernah menjelaska bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan harus dengan transparan. Termasuk dalam pengelolaan dana hibah atau grant. Tetapi terkadang  dana hibah ini sering kali terjadi persoalan dimana awal puncaknya terjadi persoalan tersebut adalah tidak transparannya si Penerima hibah tersebut Rabu 07/08/2019 

Dikonfirmasi melalui sumber ". Dana hibah yang sejatinya ditujukan untuk menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan dibeberapa daerah  dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, 

Pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada regulasi dan berpegang teguh pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi. Dan seharusnya pula pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut harus mengacu pada Permendagri 32/2011 (sekarang direvisi menjadi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016). 

Dari Uraian kondisi diatas Perlunya pertanyaan serta tranparansi palang Merah Indonesia (PMI) yang Setiap tahunnya memdapatkan alokasi hibah dari pemkab Rohil agar punblik mengetahui kegunaan dana hibah tersebut diperuntukan untuk apa?  

Dan berdasarkan hasil dari nota yang didapati Pembayaran Hibah Bantuan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 dan 2017 sesuai Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 554 tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 07287/SP2D/LS/3.01.03.00/2017 28 Desember 2017 Rp.200.000.000,00 

Pembayaran Bantuan Biaya Hibah Operasional Palang Merah Indonesia (PMI) kab. Rokan Hilir Tahun 2016 Sesuai Dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:105 Tahun 2016 Tanggal 22 Nopember 2016, Nota Dinas Nomor: 400/ND/Setda-Kesra/2016/488 Tanggal 22 Nopember 2016 08419/SP2D/LS/1.20.00/2016 28 Desember 2016 Rp 100.000.000,00 

Tentunya dari nota bantuan hibah untuk PMI Rokan Hilir tersebut publik atau masyrakat bertanya diperutukan untuk kegiatan apa Kuncuran dana hibah PMI tersebut agar kecurigaan dan masyarakat tersebut tidak menjadi fitnah, Keterbukaan Serta Transparansi PMI sangat diperlukan dimana  Lembaga Sosial yang nota bennya sebuah lembaga atau organisasi yang sangat konfitibel dan. perlu pengungkap agar pertanggungjawab uang Negara dapat benar benar transparan dan dipastikan bahwa setiap sen uang Negara yang keluar itu benar benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk dinikmati oleh oknum tertentu .jelasnya sumber sambil mengakhiri pernyataannya. 

Terpisah hingga berita ini diterbitkan belum dapat dikonfirmasi terkait dengan hibah PMI tersebut. (**)

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan