Daerah

Dinas Pendidikan Prov.Riau Edarkan Larangan Pungutan Disekolah SMA dan SMK

Surat edaran Dinas pendidikan propinsi Riau

Bagansiapiapi (PRC) Mengenai fenomena pungutan berkedok uang komite di beberapa sekolah SMA dan SMK gagal paham  dalam memaknai dan memahami Permendikbud No. 75 Tahun 2016, dimana secara gamblang mengatur tentang larangan pungutan disekolah tersebut .jumat 23/08/2019 

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Prov Riau, bernomor surat 800/Disdik/1.3/2019/10035  bertanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan ke seluruh SMA dan SMK se Prov Riau,  menegaskan larangan pungutan uang komite 

Hal senada diperkuat oleh Pj Sekda Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie yang dikutip dari detik.com mengatakan "Benar, Kadis Pendidikan Riau sudah mengeluarkan surat tentang  Pungutan Uang Komite di seluruh SMA/SMK se Provinsi Riau,"  dalam surat tersebut disebutkan, berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi yang merupakan kegiatan monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau, terdapat 1 (satu) hal yang harus diperhatikan yaitu adanya pungutan-pungutan di sekolah, dimana dijelaskan pungutan dan atau sumbangan pendidikan yang bersifat iuran, SPP atau hal lainnya di larang dipungut kepada peserta didik. Perihal tentang penggalangan dana dan Sumber Daya Pendidikan agar berpedoman pada Permendikbud R I  Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dengan adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut, agar Pihak Sekolah Menengah Atas/Kejuruan se Provinsi Riau agar dapat mematuhinya, sehingga tidak ada lagi istilah Pungutan Liar alias Pungli.

Terpisah Bupati Lira Rokan Hilir  Rusli saat dimintai tangapannya mengatakan " Menyambut baik dan mengapresiasi adanya Surat edaran Dinas Pendidikan Prov.Riau dan  Mudah-mudahan surat edaran Dinas Pendidikan Propinsi Riau ini segera ditangapi  oleh Kepsek  SMA/SMK Khususnya Kabupaten Rokan Hilir, sehingga informasinya jelas dan terarah,” serta tidak ada lagi  Pungli Disekolah yang berkedok iuran

Karena mengacu ke Permendiknas untuk sekolah Negeri dan swasta Alokasi anggaran Bosda dari APBD :

1. SMA : Rp. 1,5 jt / siswa / tahun

2. SMK : Rp. 1,6 jt /siswa / tahun

3. SLB : Rp.1,5 jt / siswa / thn.

Untuk sekolah swasta :

Rp. 400.000 / siswa / tahun.

Siswa miskin : Rp. 1.100.000 / siswa /tahun.

Dan berbicara soal pungutan di sekolah, lanjut Rusli , sebenarnya pungutan itu tidak ada juga tidak jadi masalah, asalkan ada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), seperti telah terealisasi di sejumlah daerah di Indonesia.

“Kalau sudah ada Bosda membantu dana BOS yang dari Pemerintah Pusat maka pungutan pendidikan itu tidak diperlukan lagi karena diyakini sudah mampu memenuhi kebutuhan sekolah, khususnya dalam rangka menggolkan tujuan pendidikan nasional,”ujar Rusli (syafry)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan