Melawan LUPA

Kasus Jembatan Pedamaran " diduga adanya Penambahan Angaran tanpa ada dasar hukum yang jelas

Jembatan pedamaraan

ROHIL (PRC) sabtu 07/09/2019 Nara sumber terpecaya menjelaskan terkait " Kasus dugaan korupsi Jembatan Pedamaran I dan II Kabupaten Rokan Hilir, masih menyimpan pertanyaan dikalangan masyarakat rokan hilir terutama terkait adanya fakta persidangan yang mengatakan adanya angka 266 Milliar terhadap penambahan anggaran jembatan pedamaran tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

Hal ini terkait dengan Perda Multiyears Jembatan Pedamaran yang berakhir pada tahun 2011 namun proses penganggaran dan pencairan terkait dengan proyek multiyearsJembatan Pedamaran tersebut masih berlanjut hingga tahun 2013 dan 2014.

Berdasarkan data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 & 2014 tercantum angka 133.230.636.250 untuk Pembayaran Pembayaran Jembatan Pedamaran II dan 6.015.860.250 untuk penyelesaian pembayaran Jembatan Pedamaran II.

Menurut ketentuan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara dimana Bendahara Umum Daerah dilarang melakukan pembayaran terkait dengan kegiatan tanpa dasar hukum yang jelas.

Publilc rokan hilir sebagai pembayaran pajak sangat berharap kasus ini dibuka kembali sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terwujud sehingga uang rakyat dapat dikembalikan ke KASDA Rokan Hilir untuk digunakan kembali dalam pembangunan Rokan Hilir kedepan.

Hal ini terungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Korupsi Pembangunan Jembatan Pedamaran I Dan II Kabupaten Rokan Hilir Mulai Muncuat Dengan Adanya Laporan Dari Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Indonesia ( Amppi ) Riau Pada Saat Demo Di Depan Kantor KPK RI Jakarta Tanggal 27 September 2013 Yang Pada Saat Itu 

Koordinator Lapangan Demo Dilakukan Oleh Saudara Iconk Dimana Menurut Beliau Kasus Ini Sama Sekali Tidak Pernah Disentuh Hukum Baik Ditingkat Kabupaten Maupun Ditingkat Provinsi Riau.

Perjalanan panjang kasus korupsi jembatan pedamaran I dan II akhirnya hanya menjeret mantan Kadis PU dan Konsultan Pengawas dari pelaksanaan proyek multiyears tersebut namun sangat mengheran kontraktor pelaksana dari PT. Waskita Karya bebas tidak tersentuh sama sekali padahal perusahaan merupakan kunci utama dari pelaksanaan fisik proyek multiyears tersebut, 

PT. Waskita Karya hanya dibebankan uang penganti kerugian Negara sebesar 9,2 milliar. Disisi lain adanya penambahan angggaran terhadap pembangunan jembatan pedamaran I dan II pada tahun 2012 yang telah melewati perda multiyears jembatan pedamaran I dan II jelas bertentangan dengan prosedur penganggaran menurut ketentuan perundangan undangan sehingga penambahan anggaran tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan kerugian negaran yang cukup besar 

hal ini berdasarkan fakta yang berkembangan dipersidangan. Berdasarkan fakta dipersidangan ada sekitar 266 miliar yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yakni penambahan anggaran pada tahun 2012 sebesar 66 milliar dan tahun 2013 sebesar 200 milliar padahal perda tahun jamak proyek multiyears jembatan pedamaran I dan II tersebut sudah berakhir pada tahun anggaran 2011 

seharusnya dilakukan perubahan perda terlebih dahulu baru diperbolehkan melakukan penambahan anggaran dalam proyek multiyears tersebut.

Hingga akhir masa persidangan kasus jembatan proyek jembatan I dan II beredar isu adanya dugaan suap yang dilakukan pejabat rokan hilir terhadap JPU Kejati Riau agar tidak terseret dalam pusaran kasus korupsi tersebut hal ini seperti pemberitaan disalah satu melalui online riausatu.com (jumat, 19 Januari 2018) hal ini diduga erat kaitannya dengan penambahan anggaran yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Jika kita telusuri dari pernyataan yang disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta pada wawasanriau.com (senin, 27 Maret 2017) beberapa tahun yang lalu, bahwa ada potensi menyeret tersangka lain selain dua tersangka yang telah ditetapkan. Namun sangat disayangkan kondisi ini hingga saat ini masih menyimpan misteri bagi masyarakat rokan hilir.

Jembatan Pedamaran I dan II yang digadangkan sebagai ikon rokan hilir dibawah kepimpinan H. Annas Maamun telah membuka akses jalan penghubung beberapa kecamatan dengan pusat Pemerintah Kab. Rokan Hilir, beliau juga dikenal sebagai tokoh pembangunan khususnya bagi Kab. Rokan Hilir untuk itu seharusnya jembatan ini mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Instansi terkait khusus dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir. (***)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan