Daerah

Minimnya penerimaan Pajak Hotel diduga adanya kebocoran

Gambar net

ROHIL (PRC) Pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Rokan Hilir sejauh ini disinyalir banyak terjadi kebocoran. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya pemasukan dari sektor tersebut ditengah geliat pembangunan hotel di Kabupaten Rokan Hilir minggu 15/09/2019 

Dan besarnya biaya hotel yang dialokasikam masing masing OPD dalam melaksanakan beberapa kegiatannya 3 tahun terakhir ini disamping event event besar daerah seperti Bakar Tongkang, HUT Rohil dan lain lain.

Namun kondisi ini tidak berbanding lurus dengan penerimaan dari sektor ini, seperti dari fakta data lapangan tahun 2016 penerimaan dari sektor pajak hotel ini hanya berkisar diangka 1,3-1,4 milliar dan 2017 dikisaran 1,1-1,2 milliar.

Angka tersebut merupakan angka gabungan terhadap seluruh pajak hotel yang diterima Pemda Rohil baik yang bersumber dari kegiatan pemerintah daerah, swasta maupun personal.

Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya  Menjelaskan  " mengatakan pencatatan nama wajib pada pada transaksi penerimaan dari pajak hotel ini banyak yang tidak konsisten artinya ada yang bersifat rinci dan ada yang bersifat global sehingga kurang tranpraran,

sebut saja seperti Pajak Hotel (Losmen/Penginapan), Hotel dan Wisma untuk Penerimaan Kecamatan  Bangko Kabupaten Rohil Feb 2017 masing masing Rp.115.000, Rp.1.736.000 dan Rp.1.532.800,- dengan STS Nomor : 00556/STS/3.01.03.02./A01/2017, 00557/STS/3.01.03.02./A01/2017 dan 00613/STS/3.01.03.02./A01/2017 pada tanggal 9 Februari dan 21 Februari 2017.

Hal pola  seperti ini perlu dipernyatakan seperti apa sebenar punggutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dari penerimaan daerah dari sektor pajak perlu dukungan aparatur yang tangguh, sistem memadai, dan  perangkat penegakan hukum yang baik, wajib pajak yang tidak menyetor punggutan pajak yang dipotong dari para tamunya atau memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Berlanjut Narasumber juga menyebutkan untuk meningkatkan PAD ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mengalokasikan dana yang cukup besar setiap tahunnya dimana berdasarkan data lapangan tahun 2016 dan 2017 Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang bernama Badan Pendapatan Daerah menghabiskan dana sebesar  19.671.475.922,- dan ditahun 2017 dengan total pengeluaran secara keseluruhan termasuk baik belanja gaji dan belanja kegiatan dengan total pengeluaran 14.858.786.378,-

Artinya dengan jumlah dana yang cukup besar ini aparatur pengelola pajak daerah mulai dari penetapan besarnya pajak, pemunggutan, penagihan dan penyetoran pajak ke Kasda harus besar bebas dari KKN baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten rokan hilir harus steril jangan ada yang nakal dan main main dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Ungkapnya

Sementara itu Dari konfirmasi yang dilakukan oleh awak media ini dengan salah satu manager hotel yang ada dikecamatan bangko mengatakan sejak tahun 2018 ini pembayaran pajak baik pajak bulanan maupau pajak lainnya distorkan langsung kebank tapi kalau ditahun sebellumnya pembayaran pajak tersebut diambil langsung oleh pemunggut pajak hingga berita ini diterbitkan belum dapat dikonfirmasi ke BAPENDA  (''''''***)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan