Daerah

Disinyalir ' Utang Pemkab Rohil Bertambah Akibat Pokir Dewan

PANTAURIAU.COM - Setiap penyusunan APBD Kabupaten Rokan Hikir anggota DPRD Rohil selalu menjadi ajang dalam pembahasan APBD  dan kata-kata Pokir (pokok pikiran , Aspirasi ) telah dianggap “bahagian” dari suatu proses perencanaan pembangunan yang cukup dominan dan hangat diperbincangkan dikalangan elit politik legislatif , jumat 20/09/2019 

Tidak dapat dipungkiri, No Pokir, No APBD. Dalam proses perencanan pembangunan, kadangkala pembahasan Pokir lebih lama waktunya jika dibandingkan dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Sebegitu rumitkan Pokir ? Terus, yang menjadi pertanyaan pernahkah masyaraakat menikmati pokir tersebut serta apa bermanfaatkah ? 

Menurut sumber terpecaya Saat dihubungi awak  media mengatakan " menurut data yang dimilikinya Bahwa sejak APBD P 2014, Pokir Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir merupakan sarana kesepakatan antara bupati dan ketua DPRD kabupaten Rokan hilir untuk deal or no deal pada setiap pengesahan APBD setiap tahunnya, pola yang dipakai memberikan alokasi untuk anggota dprd kabupaten rokan hilir berkisar antara 100 milyar sampai 200 milyar anggaran setiap tahunnya yang tersebar pada beberapa skpd terkait. 

setiap anggota dprd kabupaten rokan hilir mendapat alokasi yang berbeda seperti pada tahun anggaran 2016 alokasi pokir mereka untuk anggota dprd biasa antara 4 milyar sampai 5 milyar semantara untuk pimpinan dprd dan banggar dprd lebih besar bisa mencapai puluhan milyar. 

kebanyakan usulan mereka berbentuk kegiatan kegiatan dengan nilai 200 juta kebawah, berbentuk hibah barang dan uang, pengadaan tanah milik anggota dprd sendiri, dan lain lain. jika 

disinyalir setiap anggota dprd mendapat alokasi pokir sebesar 4.000.000.000 rupiah setiap tahunnya dan mereka jual dengan nilai 10-20% maka mereka memperoleh penghasilan yang tidak sah sebesar 400 juta sampai 800 juta setahun. jika ini berlanjut sulit untuk dijelaskan bagaimana kondisi proyek yang dikerjakan dilapangan tersebut dipastikan banyak pelanggaran dan tidak sesuai dengan spesipikasi kontrak yang dibuat.

Berlanjut dirinya menjelaskan bahwa bisa dicontohkan dari tahun anggaran 2016 diindikasi Dugaan Korupsi dari Permasalahan Pojok pikiran (pokir ) yang menjadi Hutang Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang Berasal dari Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir diduga jumlahnya ratusan milyar rupiah

Dan diduga Hutang ini yang berasal dari Aspirasi Anggota DPRD yang masuk dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016, walaupun kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sebagaian besar dari Aspirasi Anggota DPRD tersebut ,ulasnya 

namun pada kenyataan kegiatan tersebut diduga harus dilaksanakan oleh SKPD karena adanya tekanan dari Anggota DPRD karena diduga sebagaian besar dari usulan tersebut sudah dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga /atau rekanan yang ditunjukkan oleh Anggota DPRD tersebut 

sehingga mau tidak mau harus dimasukkan dalam rekap hutang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena sebagaian besar Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir sudah terlaksana .

Untuk itu diharapkan pihak penegak hukum untuk bisa melirik terkait dengan adanya dugaan tersebut dan masyarakat tentunya ingin sekali mengetahui cerita mengenai Pokok pemikir Rakyat tersebut ,jelasnya (***)

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan