Nasional

Sudah Saatnya Karantina Wilayah Dilakukan

JAKARTA (PRC) -Perkembangan penyebaran dan dampak COVID-19 sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. 

Sampai tanggal 26 Maret 2020, berdasarkan data dari Gugus Tugas Nasional Covid 19, sudah 
ada 893 kasus terkonfirmasi positif, 780 dalam perawatan, 35 sembuh dan 78 meninggal dunia.
 
Area persebarannya juga sudah hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah ada 27 
Propinsi di Indonesia yang merawat pasien COVID-19. Data tersebut melonjak sangat tajam sejak 
diumumkan pertama kali tanggal 2 maret yang hanya mencatat 2 orang terkonfirmasi positif di DKI 
Jakarta.

Dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya kesehatan publik yang terganggu, juga 
termasuk tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan serta juga perekonomian, pendidikan, 
ketenagakerjaan dan juga struktur sosial masyarakat. 

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, diperlukan langkah-langkah yang nyata, terukur, dan 
berdampak langsung dari negara. Langkah tersebut tidak melanggar prinsip dan standar hak asasi 
manusia. 

Komnas HAM berdasarkan mandat dan kewenangan yang ada serta beberapa instrumen hak 
asasi manusia memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Indonesia sudah meratifikasi 
Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui 
undang-undang No 11 tahun 2005. Ratifikasi kovenan ini mempertegas tanggung jawab negara 
sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal Hak - Hak 
EKOSOB termasuk di dalamnya hak atas kesehatan. Pasal 12 Konvensi Hak EKOSOB 

menjelaskan sebagai berikut : (1) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang 
untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. (2) 
Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai 
pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk pencegahan, perawatan dan pengawasan 
terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;

2. Prinsip- prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengenal pembatasan hak 
asasi manusia terkait dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah-langkah terkait 
adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk ataupun individu anggota masyarakat. 
Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau 
memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka. 

3. UU No NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Pasal 1 angka 10 
dan 11 telah mengatur tentang langkah - langkah pencegahan penyebaran penyakit. (1) Karantina 
Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk 
beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk 
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. (2) Pembatasan Sosial Berskala 
Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 
penyakit dan/atau terkontaminasi Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan 
kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sedemikian 
rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Melalui rilis media ini, Komnas HAM meminta kepada Presiden dan Jajarannya termasuk 
pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata berupa :

1. Karantina wilayah terbatas untuk daerah - daerah yang sudah dikategorikan daerah merah 
(red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memaksimalkan 
layanan kesehatan kepada warga negara yang sudah terkonfirmasi positif, pasien dalam 
pengawasan ataupun orang dalam pengawasan;

2. Memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), nutrisi dan tempat tinggal sementara 
(apabila diperlukan) bagi petugas medis agar perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dapat berjalan baik;3. Memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya;

4. Memastikan kualitas pendidikan dan jangkauan layanan pendidikan yang memungkinkan 
peserta didik bisa belajar dari rumah;

5. Distribusi bahan makanan pokok yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya.

6. Memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak-hak dasar warga lansia, perempuan hamil, 
anak-anak dan disabilitas dalam kondisi khusus ini;

7. Memastikan Selama dalam Karantina Wilayah tertentu, kebutuhan dasar warga dan 
makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina terpenuhi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.06 Tahun 2018;

8. Meminimalisir potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah serta mengambil 
langkah-langkah tertentu untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi sosial kepada para 
pasien, keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan.




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan