Opini Publik

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Dumai 'Terjangkit Virus' Inkonsisten

DUMAI (PRC) -Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang disahkan tanggal 25 Juni 2018 lalu, ketentuan pasal 15 ayat (1) mengamanahkan bahwa paling lama enam bulan sejak perda tersebut diundangkan, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sudah harus terbentuk. Secara bahasa pengertian "sudah harus terbentuk" merupakan suatu penegasan tanpa ada pengecualian. Sedangkan secara normatif, penafsiran ketentuan pasal 15 ayat (1) bahwasanya Forum TJSP mesti dibentuk akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Namun faktanya ketentuan pada peraturan yang tercatat dalam Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 SERI E tersebut, sampai saat ini belum juga direalisir.

Upaya pembentukan Forum TJSP merupakan suatu gagasan cemerlang dan strategis, sebab ia satu - satunya wadah pengelolaan progam TJSP, yang kegiatannya meliputi pendataan perusahaan, penyusunan program serta penghimpunan dan pendistribusian dana TJSP. Sedangkan program TJSP itu sendiri mencakup Comunity Development, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan, yang pembiayaannya bersumber dari dana keuntungan bersih perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Namun jika suatu gagasan cemerlang tanpa pengejawantahan yang konsisten, ia hanya sebatas retorika yang menggelikan.

Walikota selaku Kepala Daerah yang dibantu organisasi perangkat daerah, merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengaktualisasikan suatu amanah Perda. Demikian pula DPRD Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, salah satu fungsinya cukup jelas dan tegas diatur pada Pasal 153 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.  Apatah lagi dalam pasal 6 Perda No. 1 Tahun 2018 mengatur bahwa unsur Dewan Pengawas pada Forum TJSP adalah DPRD.

Sekali lagi, Namun, jika Penyelenggara pemerintahan daerah sudah "terjangkit virus" inkonsisten, maka sudah saatnya diinjeksi vaksin yang disebut "fungsi dan peran Pers". 

Secara moril, Pers bertanggungjawab untuk mengaplikasikan fungsi dan perannya sebagaimana ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Salah satu fungsi pers adalah sebagai kontrol sosial. Sedangkan peran pers antara lain : memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; mendorong terwujudnya supremasi hukum; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

Dalam mewujudkan tanggungjawab moril tersebut, sampai dengan pendapat ini disiarkan, diperoleh informasi bahwasanya di sekretariat Daerah Kota Dumai belum ada diterima usulan nama - nama calon Dewan Pengurus Forum TJSP. Di samping itu,  ternyata pada Februari 2019 lalu, Walikota Dumai telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwa) No. 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2018. Informasi ini mengartikan bahwasanya sejak disahkan Perda No. 1 tahun 2018 sampai dengan terbitnya Perwa No. 15 tahun 2019 pada bulan Februari 2019, Penyelenggara pemerintahan daerah ini masih belum merealisir ketentuan pasal 15 ayat (1). Ditambah pula dengan kondisi dan himbauan pemerintah untuk membatasi bahkan meniadakan suatu perkumpulan atau keramaian, lebih banyak 'merumahkan diri' atau upaya sosial distancing jika beraktivitas diluar, tentu berakibat pula kemungkinan penambahan waktu terbengkalainya pembentukan Forum TJSP. 

Meskipun "virus" inkonsisten ini kalah populer berbanding covid-19, tetapi akibat yang ditimbulkannya tak kalah berbahaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu ikhtiar serta do'a mohon petunjuk dan perlindungan Allah SWT dari segenap pihak sangat dibutuhkan.

Mudah - mudahan vaksin covid-19 segera ditemukan, dan "virus" inkonsisten segera terkarantina melalui fungsi dan peran Pers, Semoga!


Oleh Wakil Pemred pantauriau.com.




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan