Daerah

Ahkmad Khadafi Pertanyakan Dasar Penerbitan Rekomendasi lMB Untuk Perumahan PT Naga Mas

Dumai.(Pantauriau.com)-Bangunan milik PT Naga Mas Palmoil Lestari di Jl. Janur Kuning yang diperuntukkan untuk Perumahan Karyawan diketahui tidak memiliki lzin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini diketahui setelah melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hendri Sandra beberapa waktu lalu. Serta diperkuat dengan pernyataan Franky selaku Humas, apakah melalui sambungan telepon seluler (HP) atau bertemu langsung. 

Polemik tersebut menarik seorang Akhmad Kadafi untuk menelusurinya, kepada media ini Selasa (07/07/2020) ia mengatakan "Saya sudah hubungi Sdr. Farid selaku Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada Dinas  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui sambungan telepon, ia mengatakan bahwa sudah dikeluarkan Rekomendasi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu". ujar aktivis Lingkungan itu. 

"Dengan dikeluarkannya Rekomendasi terkait lMB oleh Dinas PUPR untuk Bangunan milik PT Naga Mas menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya bagaimana tindakan hukum yang semestinya dilakukan. Karena sesuai UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung (UUBG). Rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung, yang harus memiliki IMB sebelum membangun". 

"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG pasal 115 ayat (2) disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga bisa dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, pasal 45 ayat (2) UUBG, Pemilik bangunan juga bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara (Pasal 46 ayat 3 UUBG)".

"Dengan terbitnya Rekomendasi kita akan tetap telusuri lagi kepada pihak terkait apakah Dinas PUPR atau DPMPTSP, namun tindakan tegas semestinya harus diutamakan agar menjadi pelajaran bagi siapapun untuk taat dan patuh pada aturan. Kalau ini dibiarkan tanpa ada tindakan tegas saya khawatir aturan yang ada kembali dikangkangi dan berimbas pada marwah Pemko Dumai, dan jangan lupa Pasal 48 ayat (3) bangunan yang telah berdiri namun tak memiliki IMB, harus memperoleh IMB dengan cara mendapatkan "Sertifikat Laik Fungsi" terlebih dahulu". tegas Aktivis Lingkungan tersebut. 

Apa yang menjadi harapan seorang Ahkmad Khadapi agar ada ketegasan oleh Pemangku Kebijakan terhadap setiap pelanggaran apakah orang perorang atau Korporasi mendapat dukungan dari David. Aktivis LP3NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik lndonesia) turut meng-Amini dan berkomentar "Saya mendukung sikap Sdr. Khadafi, karena demi marwah Kota Dumai juga, kita siap menerima siapapun berinvestasi namun dengan catatan ikuti aturan yang berlaku". ujar pria berkacamata tersebut.***(PRC) 


Penulis : Zainal Arifin
Editor   :  Hendri D




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan