Daerah

Alfan Suheri Ketua Kadin Provinsi Kepri Terkait Polemik Kadin Menjadi Dua Versi 'Sah Tidak Sah' Pengadilan Menentukan

Dumai.(Pantauriau.com)–Kisruh Kadin dua versi dan banyak membingungkan pelaku usaha, mitra kerja dan masyarakat, ini dia jawaban dan penjelasan Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Alfan Suheiri beberapa waktu lalu sebagaimana dikutif dari laman benankmerah.co.

“Legalitas itu, yang menyatakan sah atau tidak sah adalah pengadilan, Senin (11/2), Alfan lalu menjelaskan, sejarah awal lahirnya Kadin yang kini disebut versi OSO (Oesman Sapta Odang) karena adanya mosi tidak percaya yang dilakukan oleh 20 Kadin Provinsi se-Indonesia". tegasnya. 

"Yang memotori mosi tidak percaya ini pada waktu itu adalah OSO, karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto (SBS), dari mosi tidak percaya ini kemudian pada tahun 2013 dibuatlah Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang dilaksanakan di Pontianak, Waktu Munaslub di Pontianak ini, saya hadir mewakili Kadin Kepri, jadi saya ikut sebagai pelaku sejarah,” Alfan menambahkan. 

Diketahui, pada waktu itu Suryo Bambang Sulisto sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia  menyebut Munaslub Kadin Indonesia di Pontianak ini tidak sah. Hal itu karena tidak dilakukan melalui proses yang diatur dalam AD/ART organisasi Kadin Indonesia.

Sementara Alfan menegaskan, bahwa Munaslub di Pontianak sah karena didukung oleh 2/3 Kadin se-Indonesia. "Munaslub itu memutuskan, bahwa Dewan Pengurus periode 2010-2015 dinyatakan demisioner karena pertanggungjawaban Ketua Umum Kadin Indonesia, SBS ditolak 19 Kadin Provinsi dan 18 Asosiasi,” terang Alfan.

Setelah itu, dalam Munas VII Kadin Indonesia di Jakarta, pada Oktober 2013, Ekonom senior Rizal Ramli terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2013-2018. Munas VII Kadin Indonesia ini dihadiri 27 Kadin Provinsi, 25 asosiasi sebagai peserta penuh. Dengan demikian, kata Alfan, Munas Kadin telah memenuhi ketentuan quorum seperti yang diatur dalam AD/ART.

Munas juga diikuti sejumlah asosiasi dan pengurus Kadin Kabupaten/Kota selaku peninjau, “Nah, dengan didemisionerkan Kadin Indonesia yang diketuai SBS, Kadin ini sudah tidak ada lagi sebenarnya. Yang ada adalah Kadin yang dimotori oleh OSO, dan memilih Rizal Ramli sebagai Ketua Kadin Indonesia,” kata Alfan.

Pada Oktober 2015, posisi Rizal Ramli sebagai ketua umum Kadin Indonesia digantikan oleh Eddy Ganefo periode 2015-2020. Hal itu lantaran, Rizal Ramli diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertugas mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya. Menurut Alfan, jika melihat dari sejarah awal berdirinya Kadin Indonesia yang dimotori OSO ini, maka Kadin yang diketuai oleh SBS demisioner justru yang ilegal".

Lanjut Alfan "Mereka telah melakukan musyawarah lalu memilih Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Kadin Indonesia periode 2015-2020. Makanya  pada waktu Rosan menggugat ke Mahkamah Konstitusi kan ditolak, nah, sebenarnya yang legal itu adalah Kadin yang diketuai Edy Ganefo saat ini,” katanya.

Meski begitu, Alfan mengakui secara de-facto Kadin yang diketuai Rosan saat ini menguasai gedung menara Kadin Indonesia Jakarta. “Itu saja, jadi seolah-olah mereka lebih Legitimate (sah), karena mereka menguasai gedung menara Kadin itu. Padahal sebenarnya kalau kelompok Edy Ganefo dkk, jika mau merebut gedung itu bisa saja, tapikan enggak etis,” kata Alfan.***(PRC) 


Sumber : Benankmerah.co.id
Editor : Zainal, A & Hendri D

 

Editor: Rajo




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan