Daerah

Tak Ingin Berdiam Diri, Anak Cucu-Cicit Kandung Batin Betuah Sakai Mulai Angkat Bicara

BENGKALIS (PRC) – Sesuai dengan Besluit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura No. 40 Tanggal 25 Februari 1940 dan berpedoman pada Bab Al-qawaid. Keturunan atau silsilah Batin Betuah dari Datuk Boedjang Ganti meminta kepada pihak-pihak yang  mengatasnamakan Sakai Batin Betuah untuk tidak membuat pernyataan menyesatkan yang mencoba mengaburkan atau menghilangkan silsilah Sakai Batin Betuah. 

“Marilah kita mengikuti pedoman yang telah diatur didalam Bab Al-Qawaid tersebut dan bukan menurut pendapat pribadi tanpa didukung data atau bukti yang valid,” ujar anak kepala suku batin batuah Abdul Karim(Alm), Datuk Suhardi ST.,MM Kamis (6/8) kepada wartawan.

Ditambahkan Datuk Suhardi, Kami sangat mengharapkan Pemerintah Daerah, LAMR Provinsi Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis, LAMR Kecamatan Mandau, LAMR Kecamatan Pinggir, LAMR  Kecamatan Tualang Mandau dan LAMR Kecamatan Bathin Solapan agar memperhatikan apa yang kami sampaikan ini.

“Kami sangat mengkhawatirkan apabila ini terus dibiarkan akan bisa berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan, Kami juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah sakai untuk segera menghentikan tindakan yang dapat menghilangkan sejarah,” terangnya.

Hal senada juga ditambahkan oleh Indra Gunawan Bin Jahiddin. S yang merupakan cucu Kepala suku sakai batin batuah  Boejang Ganti menyebutkan Tidak usahlah membodohi masyarakat Sakai.

“Kembalilah kepada sejarah yang benar dengan fakta yang sebenarnya. Kasihan anak cucu Sakai akan kehilangan sejarah,” ujarnya.

Indra Gunawan menyebutkan Sudah jelas pedoman tata kehidupan suku sakai dituangkan dalam Bab Al-qwaid, namun Kenapa kita tidak mau mengikuti pedoman tersebut.

“Namun kenapa mengatakan pedoman tersebut tidak berlaku jelas ini merupakan sikap yang tidak pantas terhadap maklumat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura,” tuturnya.

Indra Gunawan juga mengatakan begitu juga dengan LSM sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang terhadap mengurus wilayah batin hinduk, apa lagi mengurus adat, tradisi dan juga mengurus tanah ulayat tanpa persetujuan dan musyawarah dengan Batin hinduk aslinya.

“Para Batin-Batin adalah bersifat otonom, tidak tunduk kepada Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan. Sekarang ini terbalik yang menentukan akan menjadi Batin malah lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Kemana marwah para Batin,” pungkasnya.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan