Pantauriau.com - Hearing bersama komisi D dengan Serikat perkerja Mandiri (SPM) Antara Perusahan sawit  PT.KAN yang berada di kecamatan Basira , serta  Disnaker Kabupaten Rokan Hilir membahas tuntuntan serikat pekerja Mandiri di aula gedung pertemuan DPRD Rohil komplek perkantoran Pemda batu 6 Jalan kecamatan kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir Senin 24/08/2020.

Hearing tersebut di hadiri oleh ketua DPRD Rohil Maston , Ketua dan wakil Komiisi D Serta  serta angota DPRD Rohil komisi D yang membidangi ketenaga kerjaan . Dan Disnaker kabupaten Rokan Hiir .serta Serikat pekerja Mandiri PT.KAN namun Perwakilan perusahaan PT.KAN tidak menghadiri undangan  hearing tersebut .

Hearing komisi D dengan Serikat pekerja Mandiri Yang juga dihadiri oleh Disnaker membahas tuntut serikat pekerja Mandiri  tentang upah lembur sejak tahun 2018 belum dibayarkan oleh perusahaan sawit  PT.KAN,  meminta  mengeluarkan perjanjian kesepakatan kerja bersama (KKB) ,yang sampai saat ini belum pernah  terima ,sesuai dengan perintah UU ketenagaan kerja.uang lembur yang dinilai angka  tidak sesuai, ketidak ada  lengkapan data yang diberikan oleh perusahaan, seperti SPL, sliep atau bukti gaji. Sebab bukti gaji harus ada, bukti SPL juga tidak dikasih serta  perusahaan juga tidak ada KKB,"  yaitu Upah dibawah UMK serta hak hak hormatif yang harus dibayar kan oleh perusahaan .

Ditambahkan oleh H.Yuhri Hutabarat, Saat ini dirinya merasa puas dengan apa yang ditunjukan DPRD Rohil terkait persoalan kami sehingga merasa sedikit terlidungi"sangat memuaskan hati kami dan sangat baik Dewan Perwakilan Rakyat menanggapi keluhan kami yang selama ini tidak tersalurkan tapi hari ini direspon,"Pujinya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Sekretaris,Juni Rahman yang ikut menghadiri Hearing dengan DPRD Rohil mengatakan dengan enteng saja"Kita akui bahwasanya PT.KAN saat ini ditemui ada beberapa masalah,"Ucapnya sebagai Bukti selama ini PT.KAN telah banyak melakukan pelanggaran dan tidak taat terhadap Undang-undang.

Sementara itu  Ketua Komisi D, Elfarinda S.Pd mengatakan sebagai upaya agar persoalan sengketa antara Buruh (Karyawan) dengan Perusahaan (PT.KAN) untuk mendapatkan titik temu tetapi dalam agenda hari ini tidak ada satu orang pun yang hadir mewakili Perusahaan.

"Persoalan ini akan kita Laporkan ke Provinsi bidang pengawasan Perusahaan-perusahaan dan kedepanya tidak adalagi kita jadwalkan pertemuan senin  depan perusahaan harus  membayar upah Karyawanya baik upah kerja maupun upah lembur,"pungkasnya (syafry)