Daerah

Tambak Udang di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Rupat Utara Diduga Belum Miliki Izin

Tambak Udang di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara.

RUPATUTARA (PRC) – Tambak Udang di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara makin marajalela ada yang sudah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ada juga memiliki izin.

Salah satu Tambak Udang yang diduga belum memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara.

Pengurus Tambak Udang yang berada di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara bernama Edi saat dijumpai dilapangan menyebutkan Tamabk ini milik Agi yang saat ini berada di Kota Dumai.

“Kalau masalah punya izin atau belum kita tidak mengetahui pasti,” kata Pengurus Tambak Udang Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat saat dikonfirmasi menyebutkan dari sebanyak tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis baru empat tambak udang yang mengantongi izin.

“Dari empat Tambak udang di Kabupaten Bengkalis yang memiliki izin tersebut terkhususnya di Rupat hanya satu,” kata Kepala DPMPTSP Basuki Rahmat Rabu (9/9) via WhatsApp.

Ditambahkan Basuki, tambak udang yang sudah mengantongi izin tersebut adalah yang beroperasi di Desa Cingam, Kecamatan Rupat, dan yang lainnya sampai hari ini belum ada untuk mengurus izin.

“Kebanyakan rata rata mereka sudah datang ke sini untuk mengurus dan tidak sedikit juga yang terkendala di bagian Tata Ruangnya. Jadi dinas perizinan sebelum memberikan izin, pertama sekali harus diperhatikan adalah pola ruangnya,” tutur Basuki Rahmat yang juga Mantan Camat Mandau ini.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat menjelaskan usaha tambak-tambak udang ini, juga tidak sedikit yang terkendala soal tata ruangnya. Tetapi mereka rata-rata sudah ada etikat baik, dengan mencoba mengurus perizinannya.

“Dinas Perizinan, bertanggung jawab secara administrasi, kami memproses izin atas dasar permohonan dan kami menerbitkan izin atas dasar pertimbangan teknis atau rekomendasi dari dinas teknis. Diantaranya, seperti izin lokasi dari BPN, izin lingkungannya dari Dinas Lingkungan hidup, dan untuk izin usahanya sendiri dari Dinas perikanan,” ujarnya.

Lanjutnya, tanpa ada rekomendasi dari dinas teknisnya. Dinas Perizinan tidak akan bisa menerbitkan izin. Jadi tanggung jawab diperizinan hanya  sebatas tanggung jawab admistrasi dan itu juga sudah ditetapkan dalam Permendagri 138 tahun 2017.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan