Terkait Kasus Suap Melibatkan Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin

Ali Fikri Sebut KPK Tidak Akan Menunda Pemeriksaan Calon Kepala Daerah Terlibat Korupsi

PLT Jubir KPK, Ali Fikri

BENGKALIS (PRC) – Proses persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin sudah berjalan beberapa pekan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Provinsi Riau.

Dalam persidangan tersebut sudah beberapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa fakta dari Keterangan saksi sudah terbuka siapa saja yang menerima suap atau uang ketuk palu untuk anggota DPRD Bengkalis dari PT CGA selain Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin.

Tentu Masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat menunggu keberanian dari KPK mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut apalagi mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jangan sampai masyarakat yang berada di Negeri Junjungan salah memilih pemimpinnya untuk 5 Tahun kedepan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara (PLT Jubir) KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi via WhatsApp menyebutkan pihaknya harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

“Menetapkan seseorang sebagai Tersangka tentu dasarnya adalah dengan adanya kecukupan alat bukti,” kata PLT Jubir KPK Ali Fikri Sabtu (26/9/2020).

Ditambahkan Ali, KPK akan fokus lebih dahulu menyelesaikan persidangan terdakwa Amril Mukminin yang saat ini sedang berlangsung di PN Pekanbaru, Provinsi Riau dan maka dari itu kita minta Masyarakat di Kabupaten Bengkalis agar tetap bersabar.

“Namun demikian jika dalam proses persidangan di PN Pekanbaru ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup maka KPK akan menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini,” terangnya.

Tanggapan KPK soal pertanyaan apakah akan menunda pemeriksaan perkara yang di duga melibatkan Calon Kepala Daerah, dituturkan Ali Fikri, KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum siapa saja yang terlibat korupsi maupun suap.

“KPK yakin proses hukum tidak akan terpengaruh oleh proses politik, karena proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka,” tegasnya.

Disebutkan Ali, Begitu juga untuk penahanan seorang tersangka dan seterusnya KPK tetap melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku.

“KPK mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon Kepala Daerah. Beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon Kepala Daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,” pungkasnya.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan