Adharsam, Jangan Lagi ada cerita sumbang Negeri Kaya Rakyat Miskin

PELUANG EMAS HITAM BLOK ROKAN

Dok : Adharsam bersama Ketua LAM Riau Tuan Syahril Abubakar saat memenuhi undangan Acara Menyikapi Tentang Berakhirnya Blok Rokan Di Pekan Baru 31 Juli 2018.

PantauRiau.com- Peralihan pengelolaan Blok Rokan tanggal 21 Agustus 2021 peluang Emas bagi daerah Penghasil untuk terlibat. Adharsam Aktivis yang selama ini berjuangan bersama lembaga The Rokan Institute menghimbau Pemda dan seluruh komponen masyarakat Rohil bergerak cepat. Bagansiapiapi, Jumat (29/1/2020)

PADA 9 Agustus 2021 kedepan berakhir sudah kuasa PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan dan diambil alih oleh PT. Pertamina. 97 tahun CPI melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Blok Rokan, yang tersisa hari ini adalah cerita sedih Sakai dan Puak Melayu.

Pemerintah melalui Dirjen Migas Kementrian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Aturan ini memungkinkan daerah penghasil dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tak ada lagi cerita sumbang tentang negeri kaya yang miskin.

Dengan demikian, pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan kepada peraturan-undangan PI 10 persen Pemerintah Daerah (PEMDA) sejak disetujuinya Plan of Development (POD) I wilayah kerja, baik yang ada didaratan dan / atau lepas pantai sampai dengan 12 juta. 

Selanjutnya, kepada daerah itu pemerintah yang diberikan waktu selama satu tahun sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk siapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi PI 10 persen.

Mekanisme pengeloaan PI 10 persen setidaknya ada dua pilihan. Pertama, yakni menunjuk BUMD sebagai penerima tinjauan sekaligus pengelola PI 10 persen melalui pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) BUMD. Dengan begitu dapat menjadi penerima sekaligus pengelola PI 10 persen dengan ketentuan BUMD tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lain dibidang migas. 

Selain itu, kepemilikan saham BUMD dan PI 10 persen juga tidak bisa diperjual belikan atau dialihkan atau dijaminkan sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat daerah penghasil migas. BUMD yang telah ditunjuk sebagai pengelola PI 10 persen hanya dapat dan menerima PI 10 persen disatu Wilayah Kerja Migas.

Mekanisme yang kedua adalah BUMD Eksisting menjadikan anak perusahan sebagai pengelola PI 10 persen. Hal ini memungkinkan BUMD hanya bertindak sebagai penerima penawaran PI 10 persen saja, sedangkan pengelolaan operasional dilakukan oleh Anak Perusahan.

Selain itu, Provinsi dan Kabupaten dapat membentuk Anak Perusahan sebagai PI 10 persen, dengan ketentuan dasar kewenangan Serbaguna melalui Perda, pembagian saham dalam Anak Perusahan ini sesuai Waduk Pelamparan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Keikutsertaan kabupaten dalam Pemesanan Anak Perusahan pengelolaan PI 10 persen dapat melalui BUMD kabupaten atau Penyertaan Modal secara langsung.

 Peluang yang harus dipersiapkan daerah adalah dengan menyiapkan SDM berupa tenaga kerja lokal yang handal. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus memiliki basis data tenaga kerja bidang Migas dengan pengalaman sertifikasi yang memenuhi standar yang ditetapkan Perusahan Migas.

Tranparansi dalam perekrutan juga menjadi hal penting. Pemerintah Daerah juga harus memfasilitasi putra daerah yang belum memiliki sertifikasi untuk mendapatkan pelatihan di BLK dan tempat pelatihan yang ditetapkan kementrian terkait. Peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal yang sepatutnya diselaraskan dengan kesiapan SDM yang mumpuni. 

"Kita tidak ingin lagi mendengar putra daerah ditolak bekerja di perusahaan Migas karena belum memiliki pengalaman dan sertifikat yang dibutuhkan. Biaya dan jaminan teknis yang selama ini menjadi masalah klasik tersebut harus dijawab dengan langkah cepat dan kongkrit oleh Pemda." Tegasnya.

Semoga peralihan pengelolaan Blok Rokan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi daerah. Selain peningkatan PAD juga penyerapan tenaga kerja, serta pengelolan yang ramah lingkungan.

Adharsam Direktur Eksekutif The Rokan Institute.

✍AlieSN




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan