Pemerintah

Diduga Adanya Penyimpangan, Kabid Perindustrian Benar Tidak Benarnya BPK RI yang bisa mengambil kesimpulan

Kantor disperindagsar kabupaten Rohil ,foto net

Pantauriau.com - Mendapatkan alokasi belanja mencapai 18, 5 Miliar Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir berhasil merealisasi anggaran diperkirakan sebesar 86% atau diangka 15,9 Miliar, dengan realisasi belanja langsung sebesar 11 Miliar dari alokasi anggaran yang tersedia yakni 13, 1  Miliar dengan presentasi sebesar 84%.

Dari total realisasi belanja langsung mencapai 86%, dirinci untuk belanja barang & jasa sebesar 81% dengan nilai perkiraan sebesar 9,2 Miliar, dimana diantaranya dicairkan dengan menggunakan dana UP/GU/TU mencapai 3,8 Miliar hal ini berdasarkan data perkiraan uang masuk & uang keluar yang dikelola oleh Bendahara OPD tersebut, dimana 1,8 Miliar direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas pada beberapa kegiatan Dinas Perindag dan Pasar.(  Minggu 28/02/2021 )

Dikonfirmasi melaui sumber berinisial AM di Dex cofee ujung tanjung menyampaikan " Secara keseluruhan alokasi belanja perjalanan dinas yang dialokasi pada APBD Perindag dan Pasar tahun anggaran 2020 diperkirakan mencapai 2,2 Miliar angka ini cukup besar. Hal ini juga diduga tidak sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk melakukan pemangkasan alokasi anggaran yang tidak produktif dan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2020 di masa pandemi covid-19.

Berlanjut realisasi belanja perjalanan dinas yang cukup tinggi mencapai 1,8 Miliar ini  menimbulkan dugaan perjalanan dinas dilingkungan OPD ini diduga tidak wajar hal ini dengan melihat besaran frekwensi perjalanan dinas dan jumlah ASN yang dilibatkan pada perjalanan dinas tersebut dengan jumlah yang relatife besar, disamping juga ditemukan beberapa kegiatan yang hanya mencairkan dana perjalanan dinas hal ini tentunya diduga output beberapa kegiatan tersebut diduga tidak tercapai sehingga dapat diduga menyebabkan ada pemborosan anggaran.

Tidak cukup sampai disitu dari pengelolaan dana UP/GU/TU yang nilai mencapai 3,8 Miliar ada dugaan penggunaan dana tersebut diduga ada penyimpangan diantaranya ada dugaan pengelembungan belanja dari yang sebenarnya artinya ada dugaan kwitansi dan bon faktur belanja dimarkup dari kondisi ril.

Saat dikonfirmasi kepala dinas perindagsar kabupaten Rohil H.Sukma alflah .MSi melalui Kabid perindustrian Dinas perindagsar Nasrullah anata terkait dugaan tersebut  "  mengatakan kalau itu saya tidak tahu dan mengatakan sebaiknya kita tunggu dari BPK RI aja.

Disinggung adanya dugaan PPTK yang tidak mengetahui dana kegiatannya dicairkan Kabid Perindustrian Nasrullah anata mengarahkan untuk membaca PP 12 Tahun 2019 tentang peranan PPTK itu seperti apa, salah satunya menyiapkan dokumen pengeluaran beban atas APBD, jika tidak ada dokumen tersebut mana mungkin dicairkan, pungkasnya.

beliau juga mengatakan didalam kwintasi itu ada juga tanda tangan PPTKnya, nanti di BPKAD SPJ itu ditolak kalau tidak lengkap, mungkin ini menurut pengetahuan saya terkait pengelolaan keuangan daerah. Benar tidak benar BPK RI yang bisa mengambil kesimpulan tersebut, tegasnya.


Sementara saat diminta pandangan dari pengiat anti korupsi mayarakat Rohil Nurman ,SH diruang kerjanya   " mengharapkan saatnya APH di Kabupaten Rokan Hilir melirik hal hal seperti ini tidak hanya pada OPD ini namun juga dugaan kasus kasus korupsi di Rokan Hilir dan menjadi pintu masuk BPK RI untuk lebih mendalaminya, 2021 saatnya kita bersama sama menyuarakan Negeri Seribu Kubah bebas dari Korupsi atau KKN, mari bangun rokan hilir lebih sejahtera dan memberikan hukuman yang setimpal bagi Pelaku Utama Korupsi di Negeri ini, Indonesia Unggul dan Maju tentunya dimulai dari Daerah yang unggul, unggul dari tidak ada kasus korupsi nya ,Pungkasnya (Sy*)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan