APBD ROHIL BELUM DISAHKAN, BERDAMPAK PADA PEMBANGUNAN

DR. H. EDIYANUS HERMAN HALIM, SE,.MS, POLITIK ANGGARAN ROHIL JANGAN MERUGIKAN RAKYAT

Datuk DR. H. Ediyanus Herman Halim, SE,.MH akademisi Universitas Riau

PantauRiau.com- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 belum disahkan hingga memasuki bulan ketiga (Maret) tahun anggaran. Keterlambatan ini dinilai DR. H. Ediyanus Herman Halim, SE,.MS berdampak pada kerugian daerah, pembangunan tidak terlaksana dengan optimal. Senin (1/03/2021).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana APBD Rohil selalu tepat waktu dalam pengesahan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 ini tidak hanya dikatakan molor, malah terbilang gagal ditetap kan jelang tanggal 1 Januari. 

Kegagalan kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Kubah mengesahkan APBD tepat pada waktu yang ditetap kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disinyalir akan berdampak pada pembangunan Rohil kedepannya. Hal ini sejalan dengan pandangan DR.H. Ediyanus Herman Halim, SE,.MS  Akademisi Universitas Riau.

"Sayang kalau APBD 2021 belum juga disahkan. secara regulasi, Jika sampai Januari 2021 belum disahkan, pemprov Riau atau Pusat bisa mengambil kebijakan untuk menggunakan APBD 2020 yg bersifat rutin. Sedangkan yg bersifat pembangunan tidak dimasukkan dan dapat diakomodir dalam revisi nantinya. Tapi itu akan menyulitkan dari sisi waktu pelaksanaan." Ulasnya.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Ironisnya, kabupaten Rokan Hilir selama 4 tahun belakangan ini dilanda defisit anggaran dan ditambah lagi dengan kondisi pendemi Covid19 yang berdampak pada minimnya keuangan daerah. Untuk itu, seharusnya DPRD maupun Kepala Daerah bertindak arif dan mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kelompok apalagi pribadi.

"APBD tahun 2021 pelaksananya ada 2 Bupati. Semester pertama Bupati (H. Suyatno) saat ini. Semester kedua Bupati baru terpilih (Afrizal). Kalau polemik ini berkenaan dengan tarik Ulur kepentingan dua kubu, maka masyarakat yang paling dirugikan. Anggaran pembangunan tidak akan berjalan optimal. Sebaiknya DPRD dalam melandaskan Politik Anggarannya tetap mengacu kepada kepentingan rakyat dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan. Siapa pun pelaksananya tidak jadi masalah karena sudah dikunci dalam APBD. Standar dan prosedurnya jelas. Tapi kalau mengedepankan kepentingan kroni dan pribadi maka sulit bagi rakyat untuk dapat menikmati kue pembangunan secara berkualitas." Tambah Ediyanus.

Masih menurut DR. Ediyanus. Ketika dikaitkan dengan opini yang beredar bahwa tidak disahkannya APBD ditenggarai karena Anggota Dewan bersikukuh ingin tetap diakomodir Pokir dalam kondisi Anggarannya yang hanya berkisar 1,2 Trilliun Rupiah.

"Boleh saja ada Pokir tetapi harus ada kajian relevansinya dengan pemberdayaan rakyat. Mekanismenya dimasukkan melalui Musrenbang. Namun Kalau disebabkan Pokir APBD tidak di sahkan itu sudah melanggar azas Kepentingan Masyarakat. APBD yang tidak tepat waktu pengesahannya ada konsekwensinya. Kemudian, Demokrasi sehat tidak mengedepankan siapa menang siapa kalah tetapi secara bersama mencari keputusan dan kebijakan terbaik dari alternatif yg ada. Orang bebas mengeluarkan pendapat untuk mencari jalan terbaik. Bukannya bebas berbuat menurut kehendak hati apalagi menyakiti rakyat. Pada intinya APBD yg tidak disahkan karena ada nuansa politik yg tidak sehat adalah pengingkaran terhadap rakyat. Anggota Dewan harus bekerja atas dasar memberi penilaian dan merumuskan jalan terbaik dalam proses pembangunan. Output dan outcome kebijakan dewan adalah semua kebijakan pemerintah sudah terukur atas dasar pilihan terbaik bagi kepentingan rakyat. Jadi kalau APBD tidak disahkan itu berarti kinerja DPRD tidak baik. Outputnya tidak ada dalam konteks itu. Sehingga outcomenya sudah pasti tidak ada. Implikasinya adalah terganggunya proses keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat." Pungkasnya. ✍AlieSN




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan