Daerah

Dengan Jumlah Personil Diperkirakan 43 Orang Disperindagsar Rohil Belanjakan SPPD Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020 Mencapai 1,57 Miliar

Photo net kantor disperindagsar kabupaten Rohil

Pantauriau.com - Tahun Anggaran 2020 Disperindagsar Rokan Hilir membelanjakan belanja perjalanan dinas diperkirakan mencapai 1,57 Miliar dari alokasi anggaran mencapai 2,21 Miliar yang tersebar pada masing kegiatan pada APBD Disperindagsar tahun anggaran 2020.

Besarnnya alokasi dan realisasi anggaran tersebut  terkait dengan belanja perjalanan dinas ini tentunya diduga tidak sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI yang meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, untuk direalokasikan untuk penangganan Covid-19 di Indonesia, seperti belanja perjalanan dinas, belanja rapat-rapat dan sebagainya (Rabu 4 Februari 2021 )

Masih melalui sumber yang sama yang  berinisial AM di Dex cofee ujung tanjung saat ditemui awak media ini menyampaikan bahwa berdasarkan  LAKIP Disperindagsar tahun anggaran 2019 diketahui jumlah personil ( SDM ) OPD ini dari sebanyak 43 Orang dengan rincian golongan I sebanyak 1 Orang, golongan II sebanyak 15 Orang, golongan III sebanyak 24  Orang dan golongan IV Sebanyak 4 Orang (Data Jumlah Pegawai Menurut Gol. Ruang Per 1 Desember 2019 ), dari jumlah personil ini tentunya jika disandingkan dengan realisasi anggaran belanja perjalanan dinas dan mengingat kondisi covid-19 tentunya dapat menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat rokan hilir, seolah diduga OPD ini tidak mengindahkan arahan bapak Presiden RI.akhirinya 

Sementara itu Ketua LSM  Peduli APBD Rokan Hilir, Jonttu Marpaung saat dikonfirmasi diramayana chofe shop bagan batu menyampaikan dan meminta "kepada APH sudah saatnya untuk melirik anggaran perjalanan dinas OPD ini, memang sekilas jika lihat angka beragam dimasing masing kegiatan atau pun bidang namun setelah ditotal miliaran rupiah juga, hal ini menurutnya sangat penting didalami untuk memastikan arahan Bapak Presiden RI berjalan dengan baik disemua pemerintah daerah di Indonesia dan untuk menghindari adanya dugaan perjalanan dinas fiktif dimasing masing kegiatan jelasnya 


Dia juga meminta kedepan ( 2021 ) ini perlu kecermatan dan ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyikapi belanja perjalanan dinas Rokan Hilir, harus dilihat satu persatu kegiatan, bagaimana tolak ukurnya ( input, output, outcome ) apa sudah jelas , Jangan sampai ada kegiatan yang hanya mencairkan dana perjalanan dinas saja, seperti yang diduga pada kegiatan MISI DAGANG DAN LELANG KOMODITI dan PERLUASAN PENERAPAN DAN SERTIFIKASI STANDAR MUTU PRODUK IKM, sehingga dapat diduga target kinerja kegiatan ini tidak tercapai dan tidak tertutup kemungkinan dapat diduga terjadi pemborosan anggaran. Tuturnya 


Terpisah Saat dikonfirmasi Ronal sekretaris desprindagsar kabupaten Rohil  mengatakan saya hanya bisa jelaskan terkait dengan hal yang saya ketahui saja seperti SPPD ini kalau untuk Sppd itu dibayarkan berdasarkan seluruh kegiatan pada masing masing bidang  hasil koordinasi saya dengn kepala bidang perindustrian Nasrullah natta juga menyampaikan , untuk bidang perindustrian memang tak semua dibayarkan karena ada beberapa kegiatan dibekukan atau tak dijalankan  otomatis Sppd nya juga ikut dibekukan ,jelasnya (Sy*)

​​​




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan