Vicky ketua KNPI Bangko Pusako inginkan Keterlibatan Putera Daerah di Blok Rokan dominan

VICKY, BLOK ROKAN PRIMADONA ATAU MALAPETAKA DI ROHIL

Pantauriau.com- Tepat pada tanggal 08 Agustus 2021 mendatang, PT Chevron Pasifik Indonesia akan Hengkang kaki dari Blok Rokan.

Sebagai penggantinya, pemerintah memberikan kontrak kelola kepada Perusahaan Migas Milik Negara PT. Pertamina Hulu Rokan Anak PT Pertamina Persero.

Blok Rokan terdiri dari beberapa Wilayah Kerja (WK) yakni, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak dan Kampar. 

Posisi Blok Rokan di Rohil sangat strategis. Hal ini di buktikan dengan adanya 2 (dua) lapangan terbesar dari 5 (lima) lapangan lainnya. Lapangan tersebut adalah Bangko dan Balam south. 

Bahkan, camp Fasility nya ada di  kepenghuluan Bangko Permata KM-0  kecamatan Bangko Pusako Rohil.

Untuk itu, Blok Rokan sebagai penyumbang produksi sebanyak 24% terhadap produksi nasional tersebut. Keberadaannya di Rohil hendaknya dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Vicky Nanda Putra S.IP ketua PK KNPI Bangko Pusako mendorong Pemda Rohil gencar memperjuangkan Hak-hak daerah.
 "Jangan lengah, proses hand over dari PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia) Ke PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) 09 Agustus Mendatang". Jelas Vicky. Ahad (2/4/2021).

Menurutnya, bisa saja Blok Rokan ini menjadi Tamu istimewa atau sektor "Primadona" yang di tunggu-tunggu dan di nantikan masyarakat Rohil berkonstribusi untuk kemajuan daerah Rohil. Atau justru 'Malapetaka".

Kenapa, hasil bumi (Migas) yang Begitu besar di tarik ke pusat sebesar 85%, sisa 15% peruntukan daerah penghasil. Dari 15% dibagi 6% ke Kab Penghasil, 6 % nya lagi Kabupaten lainnya di Prov Riau, sedangkan sisanya bagi Provinsi. Artinya Rohil hanya mendapat bagian terkecil.

"Memang, merujuk pada UU No 33 Tahun 2004  ‘’Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah’’ yang ada seperti itu. Namun jelas ini tidak Berimbang." Tegasnya.

Lanjut Vicky, Proses Eksploitasi akan berdampak pada kerusakan Lingkungan. Maka sudah sepantasnya, Rohil berhitung. "Paling tidak Keterlibatan Putra Daerah bisa diutamakan." Katanya.

Selanjutnya, Vicky selaku ketua KNPI dan Putera Asli Daerah Rohil memberikan saran.

Pertama, Pemda harus membuat Perda Mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

hal ini beliau maksudkan agar Program-program CSR Perusahaan yang ada di Rohil diselaraskan dengan RKPD Maupun Renja OPD mendatang. 

Kedua, Pemda Rohil harus bertindak sebagai fasilitator untuk putera daerah. Pegawai-pegawai PT.CPI yang sudah memasuki masa Pensiun disegerakan agar putera daerah bisa di tempatkan.

Karena sudah cukup PT CPI hanya hitungan jari anak Rohil yang menjadi pegawai disana. "Masihkan kita mau jadi penonton, Tentu tidak! termasuk juga menjadi Karyawan di BP (Bisnis Partner)nya."

Tentunya hal ini memang menjadi tugas besar pemda Rohil melalui Dinas Terkait yaitu (Disnaker). Apalagi Rohil Sendiri juga memiliki Payung Hukum Yakni Perda No 8 Tahun 2014 Mengenai Naker Persentase 60% Lokal  wajib untuk di prioritaskan.

Ketiga, beliau menginginkan agar Perusahaan-perusahaan Lokal lebih di berdayakan ke depan oleh PT PHR sebagai rekanan nya. 

"Tentunya kita tidak menutup mata  terhadap perusahaan local yang qualified hal ini bertujuan agar Perekonomian Masyarakat Lokal Menggeliat dan Meningkat. Serta LBD (Local Bisnis Development) tetap di adobsi dari CPI dan di aplikasikan ke depan."

Keempat, Karena Rohil Masih Mengandalkan Sektor migas Sebagai Penyumbang DBH. Maka ia menginginkan agar ke depannya Perolehan BOPD (Barel Of Per Day) lebih secara Transparan dari Pertamina Hulu Rokan kepada Pemda berapa perhari produksi minyak yang di dapat melalui GS-GS (Gathering Station) yang ada di Rohil.

"Hal ini bertujuan agar kita bisa menyesuaikan berapa hasil minyak bumi yang kita dapatkan sesuai tidak dengan persentase DBH Migas yang kita dapat dari Pemerintah Pusat." Ulasnya

Masih menurut Vicky, Walaupun wewenang ada pada provinsi yakni Gubri, disebabkan keberadaan Blok Rokan ini terdiri dari beberapa Kabupaten. Namun bupati tidak bisa di tinggalkan begitu saja. Kabupaten juga memiliki otonomi.

Terkhususnya di rohil terlepas dari proses politik yang telah lalu, proses pilkada telah berakhir dan pemenangnya juga sudah di Putuskan Oleh KPU adalah pasangan Afrizal Sintong dan H Sulaiman. 

"Baik yang saat ini, maupun Bupati kedepan, sinergitas penting. Alih kelola 09 Agustus 2021 mari satukan perjuangan." Imbuh Vicky.

Besar harapannya jangan sampai Ketika Pilkada berlalu. Membuat lengah sehingga tidak ada membuat tindakan  Preventif (Pencegahan) agar Daerah betul-betul dilibatkan oleh Pertamina.

Termasuk kesiapan BUMD Rohil  mendapatkan PI 10%. Segerakan, Karena besaran PI 10% Berdasarkan Permen ESDM No 37 Tahun 2016 adalah berdasarkan Hamparan Reservoir Cadangan Minyak bumi di daerah.

"Saya berharap juga kepada Rekan-rekan Pengurus KNPI dan Organisasi Kepemudaan. Mari sama-sama kita kawal Proses Hand Over CPI ke Pertamina. Jangan sampai kita lengah." Pintanya.

Terakhir Vicky mengingatkan "jika hari ini kita gagal, maka dampaknya tidak sebentar yakni puluhan tahun yang akan datang yang akan kita dan anak cucu rasakan. Yakin Usaha Sampai." (Vicky)
 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan