Daerah

Maraknya Dugaan Tumpang Tindih Anggaran SPPD PEMKAB ROHIL 2020, LSM PEDUDLI APBD ROHIL Minta Hal ini DIUSUT TUNTAS !

Ilustrasi photo korupsi photo perjalanan Dinas (photo net)

Rohil (PRC) --- Belum selesai dengan dugaan tumpang tindih anggaran perjalanan dinas yang diduga terjadi pada Inspektorat Rokan Hilir kini dugaan yang sama diduga terjadi pada Dinas Perikanan Rokan Hilir ( Selasa 21/07/2021 )

Ketika dikonfirmasi dan dijumpai ketua Lembga sosial masyarakat (LSM)  Peduli APBD rohil dicafe Ramayana bagan Batu, ATGA SIMBOLON sebagai (Narsum) mempertegaskan Dan Menjelaskan kepada wartawan Pantauriau.com  bahwa berdasarkan data yang beliau temukan dilapangan dapat diduga penyimpangan tumpang tindih anggaran perjalanan dinas ini diduga terjadi hampir diseluruh OPD dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir, bahkan beliau menyakin kalau dugaan penyimpangan seperti ini diduga terjadi hingga ketingkat kecamatan. Jelasnya 

Saat wartwan Pantauriau.com menanyakan dasar pernyataan tersebut , dengan rincian serta menunjukan data yang ada beliau (Narsum red) "menyampaikan hal ini berdasarkan sampel temuan data baru yang ditemukannya pada Dinas Perikanan Rokan Hilir.

Dia (Narsum red) menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2020, Dinas Perikanan Rokan Hilir mendapatkan alokasi belanja langsung diperkirakan sebesar 12,6 M dimana hingga per 31 Desember 2020 telah dibelanjakan sekitar 12 M, dengan perkiraan pengeluaran dirinci untuk belanja barang dan jasa 11, 9 Miliar dan sedangkan untuk belanja modal diperkirakan sekitar 50 juta.

Dari belanja barang dan jasa diperuntukan salah satunya untuk belanja bantuan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat itu mencapai 9,3 Miliar sementara untuk belanja perjalanan dinas diperkirakan mencapai 777 juta.

Ketua LSM Peduli APBD Rokan Hilir ATGA SIMBOLAN Juga "mengatakan Pengeluaran belanja perjalanan dinas ini dalam kondisi wabah covid-19 dengan frekwensi keberangkatan ASN yang diduga cukup tinggi menjadi kecurigaan ditengah masyarakat rokan hilir apa benar SPDD ini dilakukan, karena diduga hampir tidak berada dikantor dalam satu bulan tersebut, sambung menyambung, terlebih jika perjalanan dinas ini hanya bersifat konsultasi atau tidak punya dasar permintaan misalnya undangan untuk mengikuti atau menghadiri suatu kegiatan dari instansi tertentu, hal ini tentunya bertolak belakang dengan perintah pusat untuk melakukan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas , untuk kegiatan yang lebih produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat, hal ini diduga jauh dari harapan tersebut, ungkapnya.

Kondisi ini diperparahkan lagi dengan ditemukannnya beberapa sampel pengeluaran dana perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti adanya perjalanan dinas tumpang tindih atau jika kita meminjam istilah Auditor BPK RI disebut dengan istilah perjalanan dinas yang diduga saling beririsan dari segi tanggal pelaksanaannya, paparnya.

Namun terkait dengan perjalanan dinas yang beririsan ini ,  Dia (Narsum red) lebih menduga kalau ini diduga berpotensi fiktif, dugaan ini dengan pertimbangkan diantaranya : 
Adanya dugaan SPPD ini sudah disetting setiap bulannya untuk masing masing ASN dengan modus mencari tanggal tanggal yang masih bisa digunakan pada bulan bulan sebelumnya hal ini terlihat dari catatan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang sebagian besar terjadi pada triwulan terakhir yakni oktober – desember 2020, ini diduga bertolak belakangan dengan arahan pemerintah pusat dan berpotensi adanya dugaan kebocoran anggaran .

Seperti sampel dugaan dari data yang ada dimana ada ASN dengan inisial EA yang diduga hampir satu bulan penuh melakukan perjalanan Dinas 

Adanya dugaan jumlah ASN yang melakukan SPPD dalam waktu dan tanggal yang sama bahkan diduga untuk kegiatan yang sama dengan volume ASN yang diikutkan diduga tidak mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas

Ini terlihat dari jumlah berkisar 4 - 6 orang.
Sampel terkait dengan perjalanan dinas yang diduga tumpang tindih ini ditemukan diantaranya dari dari transaksi pengeluaran dengan uraian

 “Dibayar biaya perjalanan dinas SPT No.      a.n. MM untuk bulan September 2020 tgl 22 s/d 24 dengan Penerima : M M yang dibukukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan kode BKU 01185-B02 sementara pada tanggal yang sama dibukukan lagi pengeluaran “Dibayar biaya perjalanan dinas SPT No.      a.n. MM untuk bulan September 2020 tgl 23 s/d 25 dengan Penerima : MM dengan kode BKU 01230-B02.

Uraian diatas menurut ATGA simbolon , membuat dugaannya semakin yakin jika ini patut kita duga kemungkinan besar terjadi pada OPD yang lain bahkan tidak tertutup kemungkinan hingga ke tingkat kecamatan, Dan tentunya potensi terjadinya kebocoran anggaran yang cukup tinggi, karena kita tahu bahwa rekening SPPD Pemkab Rokan Hilir Tahun 2020 tersebut diperkirakan mencapai 68 Miliar.

Yang paling kita sedihkan lagi, jika kondisi ini luput dari pemeriksaan APIP Rokan Hilir dan Auditor BPK RI Pekanbaru, artinya jika dugaan tumpang tindihnya luput dari pantauan mereka dan tidak ditemukan artinya kemungkinan besar potensi dugaan penyimpangan yang diduga terjdi tersebut belum diselesaikan baik secara administrasi maupun secara material dengan pengembalian ke Kasda atas kerugian yang terjadi tersebut, tegasnya.  

Namun sekali lagi kita hanya menduga duga dari data yang kita peroleh, kita tidak punya kapasitas untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara didalamnya, karena itu domainnya APH, selanya.

Sekali lagi sebagai masyarakat rokan hilir yang menginginkan APBD rohil benar benar tetap sasaran untuk sejahterakan masyarakat rokan hilir, kita tetap mencoba memberikan masukan kepada Bupati saat ini kiranya dugaan dugaan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, harapnya.

Sebagai penutup dia (Narsum red) juga menyinggung terkait pengeluaran biaya Bahan Bakar Minyak, Oli, Jasa service dan pengantian suku cadang Kapal Fiber Dinas Perikanan Rokan Hilir yang cukup besar dan menurutnya perlu kita lihat secara bersama sama dikwatirkan ada dugaan pengelembungan pengeluaran disana, tutupnya.

Untuk mendapatkan berita yang berimbang Dan jelas wartawan PANTAURIAU. COM mencoba menghubungimu Dan mengirimkan pesan melalui Pangilan telpon Dan pesan singkat Whatuppnya kadis Dislaut M. Amin Msi namun telp Dan pesan Singkat yang dikiirm tidak dapat dihubungi hingga berita ini diterbitkan (Sy*)

 

Bersambug...... 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan