Hukrim

Trek Keberangkatan ASN Dinas Perikanan dalam rangka Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah tahun 2020

Ilustrasi photo korupsi photo perjalanan Dinas (photo net)

Rohil (PRC) ---- Maraknya pemberitaan terkait dengan dugaan penyimpangan dana SPPD Pemkab Rohil TA. 2020 yang nilai alokasi anggarannya mencapai 68 Miliar, membuat ketua Masyarakat Peduli Transparansi Anggaran Rokan Hilir Purdadi , mencari tahu bagaimana sebenarnya potrek penggunaan dana SPPD ini

OPD yang diduga adanya tumpang tindih maupun dugaan yang mengarah kedugaan SPPD fiktif tersebut, dimana salah satu OPD yang diduga adanya dugaan penyimpangan demikian adalah Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
Sabtu 25/07

Berlanjut Sebelumnya pada OPD ini diduga mensetting perjalanan dinas dengan mencari tanggal tanggal yang masih kosong pada bulan sebelumnya, frekwensi keberangkatan ASN yang cukup tinggi dan jumlah ASN yang dilibatkan diduga tidak efisien dan selektif sehingga berpotensi adanya dugaan pemborosan anggaran, kira kira seperti ini berita yang kita dapatkan dari salah satu media online dalam hal ini pantauriau.com jelasnya 

Bertolak dari dugaan tersebut Masyarakat Peduli Transparansi Anggaran Rokan Hilir Purdadi , saat menghubungi Tim Pantauriau.com mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Narsum  dan setelah melakukan pentabelan kepada ASN Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir secara acak mengambil lebih kurang 5 (lima) Nama ASN untuk dimasukkan kedalam tabel  sederhana terkait keberangkatan ASN 5 (lima) orang ini berdasarkan transaksi yang dibukukan pada bulan Oktober 2020-Desember 2020, dari hasilnya diduga ditemukan dugaan sebagainya diberita sebelumnya, seperti tabel dibawah ini

Dari tabel yang dibuat secara sederhana ini, apa yang disuarakan oleh pengiat anti korupsi patut kita apreasi karena dugaan yang disampaikan dari tabel sederhana diatas dapat ditemukan ( hal ini hanya sebagai contoh sampel), seperti dugaan adanya dugaan tumpang tindih, frekwensi keberangkatan yang cukup tinggi dan jumlah asn yang diikuti juga cukup banyak apalagi terkait dengan SPPD yang sifatnya tidak menghadiri undangan resmi dari suatu instansi pemerintah, tegasnya.

Saat Tim Pantauriau.com menanyakan sejauhmana kemungkinan dari tabel yang ada, beliau menduga jika rekening penggunaan SPPD ini dilihat dari Januari – Desember 2020, kita tidak menuduh, tapi ada keyakinan dugaan ini bisa lebih besar sehingga potensi kebocoran anggaran terkait rekening SPPD ini akan lebih besar pula, apalagi angka SPPDnya cukup tinggi perkiraannya 68 Miliar, 

Kita tidak menuduh, hanya dugaan dari data yang ada yang perlu didalami oleh Pihak APH dinegeri ini untuk mencari kebenarannya, selanya.

Sebagai bagian dari masyarakat rokan hilir dan Masyarakat Peduli Transparansi Anggaran Rokan Hilir, Purdadi menjelaskan dari potrek tabel yang ada kita berpendapat sangat layak dan patut dugaan tumpang tindih SPPD Rohil 2020 ini menjadi perhatian serius dari Kejari Rokan Hilir dan Kapolres Rokan Hilir, sehingga kedepan hal hal seperti ini tidak lagi terjadi, harus dilihat seluruh OPD yang rekening SPPDnya besar besar, tidak hanya terbatas pada Inspektorat Rokan Hilir dan Dinas Perikanan

Sementara itu awak media ini beberapa kali coba untuk menghubungi kadis perikanan  Amin, Msi melalui selulernya namun belum memberikan kejelasannya sampai berita ini diterbitkan  (sya**)

 

Bersambug..... 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan