Daerah

DUGAAN PENYIMPANGAN DANA PEMELIHARAAN KAPAL DINAS PERIKANAN 2018-2020

photo Ilustrasi

ROHIL (PRC) ---- terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga terjadi di Rokan Hilir, salah satunya pada Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir. Kamis 29/07

Dikonfirmasi melalui sumber pengiat anti korupsi Fahrizal mengatakan " Berdasarkan beberapa sumber media yang berhasil dihimpun ada beberapa dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi pada Dinas Perikanan Rokan Hilir diantaranya 

1. Dugaan Penyimpangan Proyek Percontohan Tambak Udang Di Palika Dengan Alokasi Anggaran 16, 5 Miliar

2. Dugaan Penyimpangan Operasional Kapal Patroli Perikanan 2012-2014 Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir
Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan Dan Pengadaan Kolam Percontohan Dan Pembenihan Ikan Nila Serta Pengadaan Pakan Ikan Tahun 2018-2019.

3. Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 1GT Dan 3GT Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2015 & 2016 

4. Dugaan Tumpang Tindih Sppd Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 

Narsum mengatakan saat ini berdasarkan data tahun anggaran 2018-2020, diduga ada penyimpangan terkait dengan penggunaan dana pemeliharaan Kapal Fiber pada Dinas Perikanan Rokan Hilir dimana kita menduga dalam penggunaan dana ini diduga ada dugaan  pengelembungan dana hal ini diduga dari beberapa transaksi pengeluaran yang diduga tidak wajar, seperti selama periode bulan oktober hingga desember 2019 dana yang dibelanjakan untuk Kapal Fiber Perikanan ini mencapai 99, 3 juta sedangkan jika dilihat dari data 2020 bulan oktober hingga desember 2020 mencapai 91 juta lebih. Dana ini dibelanjakan untuk kebutuhan diantaranya untuk pengantian suku cadang, jasa service dan pembelian BBM dan Oli, paparnya.


Terpisah saat dimintai pendapatnya Ketua  LSM L- KPK ,  SUNARYO " mengatakan bahwa Penggunaan dan pengeluaran dana terkait dengan Kapal Fiber Perikanan ini dimungkinkan cukup besar jika seluruh SPJ kegiatan terkait Kapal Fiber ini dapat dilihat secara utuh setiap bulannya ( Januari hingga Desember selama periode 2018-2020), artinya kondisi dugaan ini diharapkan menjadi perhatian serius dari APH di Rokan Hilir yang diberi amanah untuk menjaga, mengamankan bahwa mengembalikan uang rakyat kembali jika memang dugaan kasus korupsi itu benar adanya.

Namun itu semua kembali kita pulangkan kepada Penegak Hukum dinegeri ini, sebagai masyarakat kita kita hanya berusaha menyuarakan ini kepublic selanjutnya terpulang ke APH apakah perlu didalami atau tidak, tegasnya.

Tentunya dengan perangkat yang super canggih yang dimiliki baik Kejari Rohil maupun Polres Rohil tentunya mereka dapat melihat ini dengan sebaiknya mungkin, SUNARYO kembali menegaskan." Tinggal apakah mereka punya kemauan terkait dengan dugaan dugaan seperti ini atau tidak, karena jika kita melihat selama ini hal hal seperti ini terkesan tidak menjadi prioritas dari APH Rohil, apalagi alokasi anggaran dari OPD ini mencapai 38 Miliar dengan angka realisasi mencapai 28,4 Miliar selama periode 2018-2020 tersebut, akhirnya.

Sementara itu saat dihubungi Kepala Dinas perikanan Muhammad Amin,  Msi melalui telpon selulernya namun , sayangnya nomor yang dihubungi tidak aktif hingga Berita ini Di terbitkan. (sy*)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan