Daerah

Mobil Dinas Ketua DPRD Dumai dipertanyakan, Hingga Kini Masih Simpang Siur

PANTAU DUMAI - Keberadaan mobil dinas jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai yang selama ini dipertanyakan dan menjadi perbincangan banyak orang terjawab sudah.Berdasarkan hasil konfirmasi langsung kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Fridarson, SH Kamis (29/07) sekira pukul 13.30 WlB di ruang kerjanya lantai ll Gedung DPRD jalan Tuanku Tambusai.

Kepada Tim Media, Fridarson menyatakan mobil dinas jabatan Ketua DPRD Kota Dumai tersebut dipinjam pakaikan kepada pihak Polisi Resort (Polres) Dumai. Peminjaman sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) bulan atau pasca mobil dinas Polres Dumai alami kerusakan akibat kecelakaan.

Sebagaimana disampaikannya, "Mobil dinas jabatan Ketua DPRD dipinjam pakaikan kepada pihak Polres dan peminjaman itu atas usul dari sini (Sekwan red), karena mobil dinas Kapolres rusak akibat kecelakaan", ungkapnya dengan didampingi Kabag Umum Handayani dan Kabag Hukum Paisal Lubis.

Mobil Mitsubishi Pajero yang dipinjam pakaikan tersebut dianggarkan dalam kegiatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp 4.802.336.500,00,-penyerapan anggaran sebesar Rp 3.821.259.277,-atau sebesar 79,57% yang direalisasikan melalui kegiatan.

Pengadaan mobil jabatan, jumlah anggaran yang tersedia dalam melakukan kegiatan ini sebesar Rp 2.310.000.000,00,-dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.019.000.000,00'-atau sebesar 87,40% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mobil jabatan yang disediakan dengan target 3 unit atau capaian realisasi 100%, dikutip dari LKPJ tahun 2019.

Sesuai uraian diatas, mobil dinas jabatan unsur pimpinan DPRD Kota Dumai ada 3 unit ketika ditanyakan 2 lagi kemana, Kabag Umum Handayani menyebut sudah diserahkan kebagian Sekretariat Daerah (Sekda), dimana posisi dan siapa yang memakai mobil itu sekarang kita tidak tahu lagi.

"Sudah di serahkan kebagian Asset atau Sekda dan kita tidak tahu lagi posisi mobil tersebut sekarang karena pengunanya bukan kita lagi tapi sudah di Sekda, merekalah (pihak Sekda red) yang tahu keberadaan mobil yang duanya lagi". terangnya kepada Tim Media.

Ketika ditanya apakah ada tanda serah terima mobil tersebut dengan pihak Sekda, Handayani menyebut ada dan saat Tim Media minta copiannya ia berjanji akan memberinya nanti. Terkait yang dipinjam pakaikan ke pihak Polres apakah sudah mengikuti prosedural yaitu menyampaikan ke Sekda karena Sekda sebagai pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

Atas usulan dari Sekda ke Walikota, dan Walikota yang memutuskan boleh atau tidak, karena Walikota sebagai pemegang kekuasan pengelolaan BMD yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan, menetapkan pengunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan dan, menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan, mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD, menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, menyetujui usul pemanfaatan, menyetujui usul pemanfaatan.

Berdasarkan jawaban Sekwan ke Tim Media peminjaman mobil dinas jabatan sepertinya atas inisiatif sendiri tanpa ada koordinasi dengan Sekda apalagi Walikota.

Terkait hal tersebut Edi Zulpan kepada Tim Media Minggu (01/08/2021) menyampaikan rasa prihatin terkait pinjam pakai kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD kepada pihak Polres karena sepertinya tidak sesuai regulasi dan tidak taat asas.

Sebagaimana di utarakannya "Kenapa kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD Kota Dumai dengan gampang dipindahtangankan padahal kendaraan tersebut dibeli untuk pimpinan DPRD, artinya peruntukannya melekat pada jabatan dan status hukumnya jelas dan tidak bisa dipindah tangankan, kecuali mobil dinas operasional itupun ada mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu". sebut Edi.

Tambahnya "Mekanisme, pengguna dalam hal ini Sekwan mengusulkan terlebih dahulu kepada Sekda selaku pengelola BMD, setelah itu Sekda harus meminta persetujuan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD bukan seperti yang terjadi sekarang, Sekwan langsung meminjamkannya dan jika ada asumsi atau dugaan bahwa pinjam pakai di latarbelakangi unsur lain sah-sah saja".

"Lagian kendaraan tersebut sekitar 2 tahun dianggarkan, tentu masih layak dan pantas digunakan oleh Ketua DPRD dan jikapun ada usulan untuk dilelang belum cukup umur minimal 4 tahun pemakaian baru diperbolehkan, aneh rasanya kendaraan dinas jabatan disediakan bukan untuk dipakai tapi dipinjamkan dan sekarang Kapolres sudah pindah apakah mobilnya dikembalikan atau bagaimana, wajar jika ada pertanyaan dan publik berhak tahu", tanyanya.

"Bagaimanapula dengan pencairan anggaran atau SPJ karena pengunaannya sudah pihak lain dan tidak sesuai peruntukan. Jadi timbul pertanyaan, dimana posisi kendaraan tersebut sekarang, dan kita dari relawan Projo akan telusuri keberadaan mobil tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya, jika terindikasi ada penyimpangan akan kita buat laporan resmi", tutup Edi tanpa merinci kemana laporan dilayangkan kelak.

Mengutip uraian PP No 7 tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 13, Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi; a) kendaraan perorangan dinas. Pasal 15 ayat (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD Provinsi, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, seperti dijelaskan Mendagri Rl dalam Nomor 188.31/7807/SJ, Perihal; Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi PP No 18/2017 dan, Permendagri No 62/2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, yang ditujukan kepada Gubernur seluruh lndonesia sifatnya segera.

Pada angka 4, Kendaraan dinas jabatan yang disediakan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) hurup b dan Pasal 13 PP No 18/2017 harus disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

Tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) b dan pasal 15 ayat (1) PP No 18/2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD. 

Tim Media masih akan menelusuri terkait keberadaan kendaraan dinas jabatan unsur Pimpinan DPRD yang lain, karena pengakuan Sekwan yang 2 di serahkan ke Sekda. Namun data yang diberikan kepada Tim Media Sabtu (31/07) oleh pihak Sekwan tidak ada daftar kendaraan dinas jabatan Type Mitsubishi Pajero, yang ada hanya Toyota lnnova G A/T BM 1240 R diserah terimakan dan minta dihapus dari daftar Kartu lnventaris Barang (KIB) di Sekretariat DPRD Kota Dumai.***(LPC/TIM MEDIA)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan