Daerah

Kisruh Pj Bupati Kampar, Rusdinur : Dilihat dari Kacamata Hukum Ada Prosedur yang Dikangkangi Pejabat Publik

PANTAU KAMPAR - Pengacara kondang Advokat Rusdinur SH MH menilai potensi adanya sangketa tata usaha negara terkait penetapan Pj Bupati Kabupaten Kampar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).


Jabatan Bupati Kampar akan berakhir pada  22 Mei 2022 ini. Santer terdengar ada 3 nama yang diusulkan oleh Gubernur Riau ke kemendagri sebagai Pj Bupati yaitu Imron Rosyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Zulkifli Syukur Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Roni Rakhmat Kepala Dinas Pariwisata.

Namun secara mengejutkan kementerian dalam negeri kabarnya menunjuk Pj Bupati kampar diluar nama yg diusulkan oleh Gubernur Riau yaitu Kamsol Kkadis Pendidikan Provinsi Riau.

"Ada sedikit persoalan mendasar dari cerita ini, tentunya kebijakan ini berada diluar kepatutan dalam sistem ketatanegaraan, terlepas kementerian dalam negeri memang memiliki kewenangan yang besar untuk itu," kata Rusdinur, Jumat (13/5).

"Jika berbicara potensi sengketa, tentu kita akan membahas tentang kepentingan dan yurisdiksi pengadilan apa yang berwenang memeriksa sengketa ini, maka ini berpotensi menjadi sengketa TUN," sambungnya.

Dikatan Rusdinur, sengketa TUN memiliki asas kepentingan langsung yaitu kepentingan siapa yang dirugikan akibat dikeluarkannya putusan pejabat tata usaha negara. Apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya SK mendagri ini.

Maka lanjut dia yang berhak mengajukan keberatan ke kementerian dalam negeri adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung yaitu 3 calon yg diusulkan oleh gubernur riau. Kemudian sebut dia yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan TUN Jakarta Pusat. 

"Terkait diatas, jika dilihat dari kacamata hukum tentunya ada prosedur yang tidak patut yang dikangkangi oleh pejabat publik," kata Alumni Angkatan ke-2 Pondok Pesantren Dar-El Hikmah itu.

"Nah, kemudian apa sikap Gubernur terkait ini, tentunya jika mengacu pada sistem ketatanegaraan, maka Gubernur Riau dapat menggunakan eksekutif review. Karena nama DR kamsol tidak diusulkan dan tiba-tiba muncul dan kabarnya ditetapkan sebagai Pj Bupati Kampar," tambahnya.

Lanjut dia, tentunya akan menjadi hal yang menarik, ada apa dibalik ini?, karena jelas - jelas Kamsol tentunya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Gubernur untuk mengikuti proses Pj Bupati Kampar. 

"Apa pertimbangan kementerian dalam negeri? karena Pj yang di SK kan tersebut tentunya belum mendapat rekomendasi Gubernur. Apakah ini merupakan tamparan bagi Gubernur Riau," kata Rusdinur.

Sementara nama-nama yang telah diusulkan  oleh Gubernur Riau tentun telah dipertimbangkan secara matang dan melalui uji kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kinerja Gubernur di Kabupaten Kampar. 

"Kita sama-sama tunggu apakah penetapan Pj Bupati Kampar oleh Kemendagri diluar nama yang diusulkan Bubernur apakah berpontensi menjadi sengketa TUN. Terlepas dari itu semua, saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada bapak DR. Kamsol untuk memimpin Pj. Bupati Kampar hingga 2024 mendatang," ucapnya.

Kalau memang hal itu terjadi, Rusdinur juga mempertanyakan apakah ke 3 kandidat yang di usulkan Gubernur Riau itu mau mengajukan keberatan administratif atau gugatan kepada menteri dalam negeri.

"Saya yakin mereka tidak akan mau, jika menunggu sikap Gubernur saya juga yakin Gubernur Riau akan bersikap legowo saja. Karena kemendagri memiliki kewenangan mutlak untuk itu, kita tinggal menunggu sikap masyarakat kampar saja dalam menyikapi hal ini," tandasnya.

Ia menuturkan terlepas dari itu semua, pejabat yang akan memimpin Pj Kampar tentunya adalah pejabat yang dianggap mampu. Apalagi kata dia Kamsel sebelumnya telah berpengalaman di Kepulauan Meranti dia pernah menjabat sebagai Sekda Kepulauan Meranti.

"Beliau juga putra terbaik Riau, harapan saya dalam memghadapi pilg dan pemilukada kampar kedepan dapat kondusif dan roda pemerintahan kampar dibawah beliau dapat berjalan degnan baik dan kondusif," tuturnya.

"Dari segi hukum saya sudah memberikan pencerahan agar tidak menjadi banyak salah tafsir karena masyarakat ini penilaiannya kan banyak sekali. Saya sebagai masyarakat dan pemerhati kampar tentunya mengucapkan selamat menjalan tugas kepada bapak Dr. Kamsol dan memberikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada beliau untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan