PANTAURIAU.COM, KAMPAR - Ninik mamak Kenegerian Salo Baharudin Datuk Bijo Anso Persukuan Piliang merasa kecewa terkait beredarnya isu yang menyebut Pj Bupati Kampar akan dijabat oleh calon yang bukan merupakan putra jati Kampar.

Dimana disebut - sebut sebagai calon Pj Bupati Kampar bukan dari putra daerah yang tidak di usulkan oleh Gubernur Riau seperti tiga calon lainnya. Dia disebut penumpang di jalan lintas yang akan menjabat Pj Bupati Kampar.  Hal itulah yang membuta ninik mamak kenegerian salo itu merasa keberatan dan merasa kecewa jika itu benar adanya.

"Mencermati perkembangan seputar Pj Bupati Kampar dalam beberapa hari ini membuat Ninik Mamak Kenegarian Salo kecewa atas isu yang sekarang beredar. Kalau itu benar ini sangat mengecewakan seluruh anak kamenakan Salo khususnya dan kamenakan andika 44 pada umumnyo," ujar Datuk Bijo Anso, Jumat (13/5).

Ia berharap Pj Bupati yang akan datang adalah orang yang mempunyai integritas, loyalitas dan tanggung jawab moral terhadap perkembangah akhlak dan budi pekerti anak kamenakan. 

"Selama ini kita  menerima tapi apa yang terjadi dinaghoi, pembangunan tidak terarah. Untuk itu kita meminta kepada pemerintahan pusat agar memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat," ujarnya.

"Jangan ada lagi memaksakan kehendak terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk dijadikan Pj Bupati Kampar nantinya. Kami menginginkan putra jati dari Kampar yang menjadi Pj Bupati Kampar nantinya," kata salah satu ninik mamak 4 suduik naghoi salo itu.

Selama ini sebut dia, sebagai pemangku adat bisa menerima tapi kali ini kami tidak bisa menerima pejabat yang tidak ada asam garamnya dengan kami. 

"Biar nantinya kedepan dalam membangun bisa seneng antara 3 tungku sajorangan seperti yang kita dengung-dengingkan selama ini," ulasnya. 

"Apalagi naghoi kito ko naghoi beradat, adat yang bersendikan syara',  syara' bersendi kitabullah. Kalau sampai itu terjadi kami tidak bertanggung jawab apabila anak kamenakan menolak terhadap kedatangan Pj Bupati Kampar nantinya," tegasnya.

"Tapi sampai hari ini kami masih percaya kepada pemerintahan pusat tidak akan salah mengirim Pj Bupati nantinya. Kami tidak ingin yang diputuskan menjadi Pj Bupati diluar rekomendasi Gubernur Riau," pungkasnya.