Menuju Minimum Essential Force Matra Udara dalam Perspektif Menjaga Kedaulatan NKRI

TNI AU yang Disegani Menjadi Prasyarat Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Perdamaian di Kawasan Regional

Oleh : Hendri D
SEJUMLAH analis militer menilai ada tiga faktor yang menjadi pemicu terjadi konflik apakah itu antara dua Negara (bilateral) maupun melibatkan beberapa Negara disatu kawasan atau regional.

Tak bisa dibantah,  ketiga faktor itu sangat krusial untuk menjammin keberlangsungan sebuah bangsa.
     Pertama sumber energi, kedua sumber pangan dan terakhir adalah sumber air bersih.
   Apa yang dikemukakan para analis itu tidak berlebihan. Lihat konflik Laut China Selatan (LCS) yang konon melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Diantaranya, Malaysia, Brunei Darusallam,  Filipina, Vietnam, Taiwan dan China ditengarai dipicu kayanya wilayah itu.
     Paling tidak CNBC Indonesia menurunkan laporan beberapa waktu lalu terkait kekayaan alam di LCS termasuk Migas.  Mengutip Asia Times Financial dari situs berita lokal Netease, Dilaporlan beberapa dekade, perusahaan minyak dan gas percaya ada cadangan minyak besar-besaran yang belum dimanfaatkan di bawah laut. Beberapa perkiraan menyebutkan jumlah minyak dan gas bawah laut lebih banyak daripada Teluk di Timur Tengah. Tetapi hanya sedikit pengeboran dan produksi dilakukan karena perselisihan teritorial.

       Maka tidak heran jika wilayah LCS menjadi perairan yang diperebutkan banyak negara. 

Menurut berbagai sumber kekayaan alam di LCS termasuk cadangan migas yang besar, ikan hingga logam tanah jarang atau Rare Earth Element (REE) yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi.
     Council for Foreign Relations (CFR) menyatakan di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% - 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut.
       Tak hanya estimasi cadangan gas saja yang beragam, tetapi juga berlaku untuk cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 7,7 miliar barel cadangan minyak di LCS.

       Sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlahnya mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi, berdasarkan informasi tahun 2012.
      Beralih ke komoditas pangan, sebagai pemicu konflik lainnya,   LCS juga menyimpan kekayaan ikan yang tak ternilai. Pada 2012, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan bahwa LCS memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia yang berkontribusi terhadap 10 persen dari total tangkapan ikan di planet bumi.

      Beberapa komoditas perikanan laut yang terkandung di dalam LCS seperti ikan layur, makarel, scraper hitam, teri, udang, kepiting hingga ikan kecil lainnya.
       Selain kaya akan sumber daya alamnya, LCS juga berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. Menurut CFR, 50 persen dari total kapal tanker pengangkut minyak global melewati LCS.
      Jumlah kapal tanker pengangkut minyak yang melalui LCS 3 kali lebih banyak dari Terusan Suez dan lebih dari lima kali Terusan Panama. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia juga berlokasi di LCS.
     Jika melihat kekayaan alam yang melimpah dan lokasi yang sangat strategis, wajar saja jika LCS sering jadi ributan.
    China sendiri mengklaim seluruh laut sebagai wilayah kedaulatannya meski ada fakta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut mengatakan laut adalah perairan internasional.
     Negeri Tirai Bambu mengklaim dengan konsep sembilan garis imajiner dan kerap menerjunkan militer untuk mengawasi daerah tersebut. Ini akhirnya membuat Amerika Serikat (AS) masuk dengan dalih mengamankan kebebasan navigasi dan sekutu.
       Awalnya Indonesia tidak termasuk dalam pusaran konflik di wilayah yang dikenal kaya akan Minyak dan Gas (Migas) itu.
      Namun klaim  dan permintaan China atau Tiongkok agar Indonesia menghentikan pengeboran Migas di Natuna Utara, karena wilayah itu merupakan bagian wilayah mereka jelas tidak bisa diterima Indonesia.
    Tidak main-main, negeri terpadat di dunia itu melayangkan sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena lokasinya berada di wilayah China.
     Bisa dikatakan permintaan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya.
   Alih-alih surat  itu, meningkatkan ketegangan antara Jakarta dan Beijing terlebih  di wilayah strategis tatkala ekonomi global juga sedang bergejolak.
   Konon surat itu bernada  sedikit mengancam karena merupakan upaya pertama Diplomat China.       Negeri panda juga dilaporkan  keberatan atas perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di LCS yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus berbentuk U.

    Untuk yang satu ini, Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017.

     Negeri Tirai Bambu yang melakukan klaim dengan konsep sembilan garis imajiner atau nine dash-line, yakni sembilan garis putus-putus yang digambar di peta pemerintah China.

         Apa yang diklaim China itu, tidak memiliki dasar hukum oleh pengadilan arbitrase permanen di Den Haag pada tahun 2016.

Namun dengan menggunakan nine dash-line itu alih-alih berapa kali  kapal penjaga pantai (coast guard) China masuk ke wilayah Indonesia tepatnya Natuna.

       Menurut laporan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), kapal China itu terus berada di kawasan selama akhir pekan dan menolak untuk pergi meski sudah diperingatkan.

        Alasannya adalah karena mereka sedang berpatroli di area nine dash line (sembilan garis putus-putus), tambah Bakamla dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia.

Singkatnya, nine dash-line adalah klaim sepihak China atas kedaulatan dan kontrol suatu wilayah baik itu tanah, air, dan dasar laut. Parahnya, China disebut tidak menetapkan dengan jelas koordinat untuk pulau atau garis dasar untuk klaimnya.
      Mengutip laporan South China Morning Post, nine dash-line pertama muncul sebagai 11 dash-line pada tahun 1947 ketika angkatan laut Republik China saat itu menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan. Pada masa itu perairan tersebut diduduki  Jepang selama perang dunia kedua. Pada awal 1950-an dua dari sebelas dash-line itu dihapuskan.
       Akibatnya klaim China di wilayah LCS sangatlah luas, mencakup sekitar 90 persen kawasan. Dari Kepulauan Paracel yang diduduki China tapi diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.
      Repotnya kapal coast guard China kedapatan berkeliaran di ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif RI) Laut Natuna Utara notabene wilayah yurisdiksi Indonesia  enggan pergi dan berkeras di area tersebut.
     Saat diusir,  oleh kapal  Indonesia misalnya,  mereka berdalih tidak melanggar aturan karena melakukan patroli di wilayah nine dash line. 

Padahal Bakamla RI menyampaikan bahwa berdasarkan Unclos 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea), nine dash line tidak diakui keberadaannya.
        Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan landas kontinennya.  Unclos Pasal 73 juga memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menegakkan hukum dan peraturan nasionalnya terhadap kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia tanpa persetujuan Indonesia. 

Tak sampai disitu, Kemlu menegaskan kembali kepada Wakil Dubes RRC bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih perairan dengan RRC dan menolak klaim 9DL RRC karena bertentangan dengan Unclos 1982 Lebih jauh Juru Bicara (Jubir)  Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Kemlu telah memanggil Perwakilan China di Jakarta untuk membahas masalah ini.
     Jelas  hal-hal yang disampaikan RI akan dilaporkan ke Beijing. Sebelumnya  Faizasyah juga mengatakan Kemlu menyampaikan langkah resmi ke China soal isu tersebut setelah menerima laporan dari Bakamla.

Kendati gesekan itu tidak menimbulkan koflik bersenjata. Namun  sesaat terjadi  ketegangan   antara Jakarta dan Beijing. Memang pasca kejadian itu, TNI dan Bakamla juga terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, untuk memantau kondisi.
      Namun yang perlu dicatat dari insiden ini bisa diambil pelajaran bagi pengambil keputusan negeri ini, tidak tertutup kemungkinan di LCS terjadi konflik notabene sejatinya Indonesia harus mengantisipasi. 
     Salah satunya melalui peningkatan kemampuan  Alat Utama Sistem Senjata (Alutista) apakah itu kualitas dan kuantitas. Disamping secara intens melakukan pendekatan diplomatik  terhadap Negara yang terlibat sengketa dengan memanfaatkan peran ASEAN dan PBB tentunya

Menuju Kekuatan Ideal
     Seperti di ketahui bahwa batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km2 notabene tugas TNI AU terbilang berat.
            Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Fire Power (2022), jumlah alutsista TNI AU hingga per Januari 2022 mencapai 461 unit. Dari jumlah tersebut, alutsista yang menjadi ujung tombak pertempuran udara (pesawat tempur, pesawat serangan khusus dan helikopter tempur) relatif masih kecil atau hanya sebesar 79 unit atau hanya sebesar 17,13 persen dari total Alutsista TNI AU. 
      Sedangkan Alutsista pendukung tempur berjumlah 382 unit atau 82,87 persen. Jumlah Alutsista di atas tentu digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dengan batas udara horizontal seluas 5.455.675 km2 yang terbentang dari Sabang (kawasan ujung barat) hingga Merauke (kawasan ujung timur). Secara rata-rata, Alutsista per unit TNI AU tersebut digunakan untuk menjaga kedaulatan udara dengan batas udara horizontal seluas 11.834 km2.
     Bandingkan dengan Singapura misalnya dengan luas wilayah udara sebesar 728,6 km2 (sedikit lebih luas dari DKI Jakarta), namun Alutsistanya relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Berdasarkan data dari Global Fire Power (2022), Singapura memiliki Alutsista tempur sejumlah 244 unit dengan 118 unit Alutsista ujung tombak tempur.
        Belakangan negeri Singa itu membawa pulang 12 unit pesawat tempur siluman generasi 5, F 35 B  buatan Lockheed Martin Dengan kata lain, satu unit Alutsista angkatan udara Singapura digunakan untuk menjaga wilayah udara dengan batas udara horizontal seluas hanya 2,98 Km2. Sehingga kekuatan tempur TNI AU Indonesia berada pada posisi 23 dunia dengan nilai True Value Rating (nilai dari total kekuatan tempur udara termasuk di dalamnya modernisasi, dukungan logistik dan kemampuan pertahanan sebesar 40,0 (WDMMA, 2022).
           Disisi lain, sesuai visi dan misi instuisi  yang  lahir 9 April tahun 1946 atau satu tahun setelah Indonesia merdeka ini meliputi terwujudnya postur TNI AU yang professional, efektif, efisien, modern, dinamis dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
   Sedangkan misi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU), yakni mewujudkan kemampuan dan kekuatan sistem, persone1, materiil alut sista dan fasilitas untuk memenuhi postur TNI AU yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
   Kedua, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen dan pengamanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi TNI AU.
    Ketiga, melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AU baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Keempat melaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bakti sosial dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     Kelima meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi kemanan nasional, regional dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.

Keenam, melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, serta kemampuan dan pendayagunaan industri strategis nasional untuk kepentingan pertahanan matra udara.

Ketujuh meningkatkan pemberdayaan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan dilingkungan TNI AU melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah atau SAKIP.

   Dari uraian visi dan misi TNI AU itu notabene tidak bisa dipisahkan dari beberapa komponen krusial. Diantaranya keberadaan Alutista yang menjadi salah satu syarat mumpuninya sebuah angkatan bersenjata sebuah Negara. Disamping kemampuan Suber Daya Manusia (SDM), tentunya. 
     Kembali mengutip data  Global Firepower, Indonesia memiliki kekuatan matra udara sebanyak 473 pesawat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 188 pesawat berupa helikopter, terbanyak dibandingkan dengan jenis pesawat lainnya.
   Pesawat terbanyak berikutnya yang dimiliki TNI AU adalah pesawat latih dengan jumlah 109 pesawat, kemudian sebanyak 64 berupa pesawat angkut. Indonesia juga memiliki 41 pesawat tempur dan sebanyak 38 berupa pesawat serangan khusus.
      Selain itu dilaporkan Indonesia juga mempunyai 17 pesawat misi spesial, sebanyak 15 helikopter tempur, dan 1 pesawat tanker.
     Tidak bisa dipungkiri jumlah pesawat yang dimiliki suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertahanan suatu negara. Selain pesawat dan helikopter tempur, Indonesia memiliki jenis pesawat dan helikopter angkut untuk memobilisasi pasukan dan logistik untuk keperluan tempur.

Lalu timbul pertanyaan menggelitik  berapa jumlah ideal pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Minimum Essential Force (MEF)? Yang bisa diandalkan   menjaga udara negeri yang terletak di zamrut khatulistiwa itu?
    Menurut pengamat pertahanan Andi Widjajanto, meski Indonesia memiliki 41 unit pesawat tempur, tapi ada perbedaan antara stok pesawat dan jumlah pesawat yang siap tempur.
         Andi menyebut, berdasarkan fakta yang ada, Indonesia disebutnya unik. Sebab dari 41 unit pesawat tempur yang ada, hanya beberapa persen yang siap beroperasi.

       “Cuma Indonesia yang punya perbedaan antara stok dengan siap tempur. Idealnya ada proporsi 30, 30, 30. Jadi 30 siap tempur, 30 dipersiapkan untuk latihan, dan 30 yang sedang maintenance,” jelasnya dalam “Sapa Indonesia Akhir Pekan”,  Kompas TV, beberapa waktu lalu Idealnya, lanjut Koordinator Lab 45 ini, jika Indonesia membutuhkan 100 pesawat yang siap tempur, maka minimal harus mempunyai 300 unit pesawat tempur.
      “Itu idealnya. Kondisi Indonesia tidak. Dari 40 itu mungkin cuma 30, sekitar satu skadron, 12 sampai 16 yang siap tempur. Lainnya sedang maintenance. Kondisinya jauh dari ideal.”
      Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah menyusul kondisi? Kata dia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus membuat terobosan, antara lain kondisi Alutsista harus 100 persen, sehingga semuanya siap operasional dan siap tempur. Menurutnya, hal itu menjadi penting untuk diterapkan Kementerian Pertahanan.
      Sebelumnya dikutip dari laman Angkasa Review beberapa waktu lalu Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAU yang saat itu dijabat Marsda TNI Dr Umar Sugeng Hariyono SIP SE, MM dalam disertasi doktoralnya memaparkan, potensi ancaman khususnya di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) cukup besar.
      Mulai dari ancaman dalam bentuk pelanggaran penerbangan atau penerbangan tanpa izin (black flight) hingga ancaman dalam bentuk pengintaian, perlintasan benda-benda asing, dan pemanfaatan sumber daya alam di udara.
      Lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986 yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II ini juga mengatakan, ada tiga tempat yang menjadi ancaman (hotspot) yang harus diwaspadai setiap waktu, yaitu di wilayah Natuna, Kupang, dan Ambalat.
      “Konflik perbatasan di Laut China Selatan menjadi salah satu potensi ancaman terhadap wilayah NKRI,” ujar Umar Sugeng dilansir kepada Angkasa Review di Mabesau, Cilangkap.
    Masih kata dia, untuk penambahan pesawat, lanjut mantan Irjenau ini, TNI AU membutuhkan pesawat tempur Generasi 5 yang kemampuannya di atas pesawat generasi 4++ atau 4,5, kemudian pesawat berkemampuan khusus Airborne Early Warning and Control (AEW&C), pesawat jet tanker berkemampuan dual systems (drouge and boom), dan pesawat amfibi.
     Selain penambahan Alutsista berupa pesawat, Umar Sugeng juga menyoroti butuhnya penambahan 20 unit radar untuk melengkapi 20 radar yang telah dimiliki TNI AU saat ini berikut penambahan jam operasionalnya. 
   “Agar celah-celah wilayah udara NKRI ini tercakup semua oleh radar militer,” lanjut perwira yang pernah menjabat sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma, Waasops KSAU, dan Aspotdirga ini.
     Strategi lainnya, lanjut Umar Sugeng, adalah dengan menyelenggarakan bare base concept, yaitu suatu konsep penyiapan pangkalan udara dengan dukungan fasilitas serta pengawakan minimal yang sewaktu-waktu dapat ditingkatkan dengan cepat sehingga mampu mendukung pelaksanaan operasi secara optimal.
      Demi terlaksananya tugas TNI AU menjaga kedaulatan di udara, Umar Sugeng membuat tujuh indikator untuk membangun kekuatan nasional udara, yaitu:
 1. Visi TNI AU (The Vision of Indonesian Air Force) 
2. Pemimpin Berintegritas (Integrated Leaders) 3. Validasi Organisasi (Validate the Organisation) 
4. Moderinisasi Alutsista (Modernize the Main Tools of Weapons)
5. Prajurit Profesional (The Professional Soldiers)
 6. Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment)
 7. Penambahan Anggaran (Budgeting Improvement).
        Apa yang dikemukan Umar Sugeng itu diaminkan Koordinator Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Andi Widjajanto. Pengamat militer ini  berpendapat rencana pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale, kapal selam kelas Scorpene dari Perancis merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kekuatan Pertahanan 2024.
    Renstra tersebut, kata dia, telah dirancang sejak 2006 untuk melengkapi skuadron tempur Angkatan Udara menjadi 10 sampai 12 skuadron dan kapal selam Angkatan Laut menjadi 12 kapal selam.
     Ketika ditanya apakah rencana pembelian Alutsista tersebut terkait situasi di Laut Cina Selatan atau perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo Pasifik, Andi mengatakan Renstra 2024 menggunakan pendekatan kapabilitas.
     Artinya, kata dia, pendekatan yang digunakan ditujukan untuk melakukan modernisasi pertahanan, apa pun dinamika ancamannya.
       Lantas bagaimana konsekuensi yang akan dialami Indonesia apabila rencana tersebut tidak terealisasi?
         Menurut Andi, jika rencana tersebut tidak terealisasi maka Indonesia tidak punya pertahanan yang memadai untuk melindungi empat skenario titik panas yang harus diantisipasi TNI.
      "Jika tidak terealisasi, Indonesia tidak memiliki gelar pertahanan yang memadai untuk melindungi empat skenario titik panas yang harus diantisipasi TNI. Selat Malaka, Natuna Utara, Ambalat, Saumlaki-Arafuru," kata Andi penulis kutip dari  Tribunnews.com. 
   “Saya juga melihat bahwa perlu adanya penambahan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) di Bengkulu dan Batam mengingat strategisnya kedua tempat tersebut,” tandasnya. 
      Belakangan, dengan pindahnya ibu kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN),  Kalimantan Timur (Kaltim) notabene menurut sejumlah pengamat dibutuhkan satu kuadron untuk melindungi ibu kota baru itu.  
    Bak gayung bersambut, pasca akuisisi Rafale dan F-15 EX dilaporkan skuadron udara TNI Angkatan Udara atau TNI AU siap bertambah, menyusul  terealisasinya pembelian jet tempur baru tersebut .
    "Mungkin dua sampai tiga skuadron," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta dilansir sejumlah media online teras utama berapa waktu lalu. 
    Penambahan dua hingga tiga skuadron udara itu, sebagaiana ramai diberitakan media online teras utama, bisa terjadi apabila Indonesia pada akhirnya mendatangkan lebih dari 30 jet tempur generasi 4,5. 
     Fadjar mengatakan, TNI AU akan memanfaatkan skuadron yang ada untuk penempatan jet tempur Rafale dan F-15EX. Indonesia menginginkan jet tempur yang masuk kategori generasi 4,5, baik kelas heavy maupun medium ke atas. 
    Masih kata orang nomor satu di TNI AU itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kata dia telah memberikan penjelasan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai anggaran pengadaan pesawat tempur yang akan digunakan hingga 30-40 tahun ke depan.
   "Di dalam Renstra memang tidak ada, ini memang buah pikiran dan Pak Menhan dengan masukan dari kami  (TNI AU, pen) juga," ujarnya.
    Begitu pentingnya penambahan Alutista pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pun tancap gas. Ini terlihat dari sejumlah perjalanannya ke Negara-negara sahabat untuk melakukan pembicaraan seputar pengadaan pesawat tempur teknologi terbaru bagi Indonesia.
     Alih-alih Indonesia   membeli 42 pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis dan 36 jet tempur F-15 dari Amerika Serikat. 
     Adapun nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu disebut-sebut US$ 8,1 miliar. Dengan asumsi US$ 1 sama dengan Rp 14.344 seperti kurs tengah Bank Indonesia (BI) 10 Februari 2022, maka US$ 8,1 miliar setara dengan Rp 116,19 triliun.
     Kemampun TNI AU terus akan bertambah. Sebab, dilaporkan bahwa Indonesia juga akan mengakuisisi 48 pesawat tempur KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korea Selatan bermesin kembar dengan kecepatan tertinggi yang diharapkan 2.200 km / jam.
    Dengan adanya kerjasama strategis Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan dan pembuatan pesawat tempur KF-21 Boramae sangat menguntungkan Indonesia. Sebab, dilaporkan 47  unit dari pesawat tempur generasi 4.5 itu rencananya akan dibuat di Indonesia. Selain terjadi alih teknologi juga sebagian pengamat mengatakan itu menyukseskan program kemandirian pengadaan Alutista menggunakan produk dalam negeri.    
     Meski pengadaan Alutista matra udara seperti Rafale, F 15 EX dan KF 21 Boramae masih masih berada jauh dibawah  Ideal Essential Force (IEF) periode 2024-2035 terkait jumlah 260 pesawat berbagai jenis yang saat ini dimiki oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU) dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal  600 unit pesawat dari Rencana pengembangan kekuatan menuju Ideal Essential Force (IEF) yang sedikitnya membutuhkan penambahan 348 unit pesawat. Sehingga, total menjadi 608 unit pesawat berbagai jenis dimiliki TNI AU. Namun  kedatangan pesawat tempur anyar itu perlahan tapi pasti memperpendak jarak antara IEF dan Alustita yang ada. Dengan pertimbangan penambahan kekuatan TNI AU disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
       Lantas bagaimana pendapat pengamat menyusul belanja Alutista anyar untuk TNI AU yang dilakukan pemerintah? Pengamat militer dari Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis menilai itu langkah yang tepat.
    "Bahwa pembelian jet tempur Rafale Perancis adalah pilihan tepat bagi peningkatan kapabilitas pertahanan," kata dia saat dikonfirmasi, sebagaimana dilansir liputan6.com, Jumat (11/2).
      Selain itu, dengan situasi geopolitik saat ini dan penggunaan teknologi, Prancis merupakan mitra yang tepat dalam upaya pengadaan Alutsista.
      Disebutkannya Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam hal produksi Alutisista, dan mereka mau bekerja sama dalam skema offset (timbal balik dagang dalam pembuatan spare part pesawat atau kerjasama lainnya).
       Bahkan, menurutnya, dengan situasi ekonomi saat ini tidak ada masalah. Karena sudah dipikirkan secara matang.
       "Semua sudah dipikirkan secara matang karena masih dalam perencanaan MEF tahap 3 periode 2019-2024. Yang mana melihat target MEF tahap ke 2 baru mencapai sekitar 63 persen, artinya masih jauh dari apa direncanakan sejak 14 tahun lalu," kata Beni.
    Sebelumnya pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Indonesia melakukan langkah strategis terkait pembelian 42 pesawat Dassault Rafale buatan Perancis.
     "Ini bukan pekerjaan mudah untuk melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima sejumlah media teras utama di Jakarta.
      Khairul menjelaskan desakan mengevaluasi dan memodernisasi Alutsista TNI kencang disuarakan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan komitmennya untuk terus memodernisasi alutsista.
      Diakuinya langkah itu dinilai tidak mudah, apalagi di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi yang tak kunjung reda. Dibutuhkan ruang fiskal memadai untuk menjawab harapan masyarakat agar TNI segera menggunakan alutsista muda, berteknologi terkini dan mumpuni.
      "Oleh karena itu, pembelian Rafale dan Scorpene ini, saya kira tepat. Terutama dengan keterbatasan anggaran dan ragam tantangan yang kita hadapi," ujar dia.
        Menurutnya, penting untuk bisa mendapatkan Alutsista dengan spesifikasi tinggi dan dapat digunakan di berbagai misi (multimission) guna melengkapi serta memperkuat pertahanan Indonesia termasuk dan efektivitas nya.
        Ia mengingatkan Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman yang tidak kecil, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap kedaulatan. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), lima negara terbesar dengan porsi 62 persen anggaran belanja militer global, yakni Amerika Serikat (AS), China, India, Rusia, dan Inggris terus meningkatkan belanja pertahanannya.
     Masih kata dia, Tiongkok bahkan terus mencatat kenaikan signifikan sepanjang 26 tahun terakhir. “Bila tidak memiliki pertahanan yang kuat, Indonesia tidak memiliki posisi tawar dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis," ingatnya.
     Pertanyaan mengemuka juga mencuat dibenak sebagian publik  tanah air terkait pembayaran pembelian 42 pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis dan 36 jet tempur F-15 dari Amerika Serikat. 
            Melansir  Bloomberg, nilai kontrak Indonesia dengan Dassault Aviation SA untuk penjualan 42 pesawat tempur Rafale adalah US$8,1 miliar atau setara Rp116,19 triliun (asumsi kurs Rp14.345).
     Sedangkan  transaksi 36 jet tempur F-15EX produksi Boeing yang terungkap dalam informasi persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait usulan transaksi pesawat sekitar US$9,5 miliar dan transaksi peralatan terkait senilai US$4,4 miliar.
      Total usulan sementara nilai penjualan itu setara Rp200,84 triliun (asumsi kurs Rp14.345). Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2022 hanya Rp134,67 triliun dengan peruntukkan program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp46,01 triliun.Jadi kalau ditotal pembelian pesawat dari Prancis dan AS itu bernilai US$ 22 miliar (Rp 315,57 triliun).
        Menyoali pembayaran terkait pembelian pesawat canggih itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Tauhid Ahmad menilai bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi jika pemerintah hendak membeli jet tempur di tengah kondisi fiskal yang masih terdampak pandemi Covid-19. 
     Tauhid Ahmad menilai bahwa pengadaan Alutsista dalam kondisi pertahanan yang mendesak merupakan sesuatu yang penting. Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini terkait pandemi Covid-19, sehingga rencana belanja jet tempur harus diperhitungkan sangat matang. 
    Menurut cendikiawan ini, setidaknya ada tiga syarat utama pemerintah dapat melakukan pembelian jet tempur dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. 
    Pertama adalah skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani kondisi fiskal, yang menurut Tauhid Ahmad  perhitungannya harus turut mempertimbangkan proyeksi kebijakan masa depan. 
     Menurut Tauhid, anggaran tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran alutsista setiap tahunnya tidak sebesar proyeksi transaksi jet tempur sehingga perlu kontrak jangka panjang. 
    Syarat kedua, melansir bisnis.com,  adalah harus adanya pertukaran komoditas antara Indonesia dengan negara tujuan, misalnya Perancis sebagai produsen jet temput Rafale. Indef menilai bahwa transaksi jet tempur dengan nilai sebesar itu harus memperbesar pasar ekspor di negara tempat membeli Alutsista. 
      Ketiga, lanjut dia,  perlu adanya alih teknologi dari negara produsen ke Indonesia. Menurut Tauhid, hal tersebut menjadi sangat penting dalam mengurangi biaya pemeliharaan Alutsista, atau bahkan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memproduksi pesawat sejenis.
     "Alih teknologi suatu saat pasti berguna untuk industri digrantara kita. Ini juga penting untuk pemeliharaan, masa keekonomian pesawat itu misalnya 25 tahun, jangan sampai belum lunas tapi sudah tidak bisa dipakai," ingatnya.
    Memang pembelian Alutista ditengah pandemik Covid-19 bukan langkah mudah bagi pemerintah. Paling tidak itu dikemukakan pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi bahwa dibutuhkan ruang fiskal memadai untuk menjawab harapan masyarakat agar TNI segera menggunakan Alutsista muda, berteknologi terkini dan mumpuni.
    Di satu sisi, Khairul mengakui pemerintah dihadapkan pada situasi sulit dan dilematis dalam merespons dinamika yang ada. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa lagi membenturkan urgensi antara pembangunan kesejahteraan dengan upaya menjaga kemampuan pertahanan guna menangkal gangguan dan ancaman kedaulatan negara.
     "Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan merupakan salah satu cara untuk memperkecil ancaman terjadinya perang," tuturnya sebagaimana dilansir antara.
    Menurut hemat penulis argument Khairul sangat tepat. Apalagi dalam pakem militer menyebutkan bahwa jika ingin damai maka bersiapalah untuk perang. Tak hanya itu, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan tidak ternilai harganya notabene tidak bisa dibenturkan antara urgensi menjaga kedaulatan dengan pembangunan kesejahteraan. Karena kedua-duanya sama penting karena menjadi amanat konstitusi Negara. 
     Yang terang pembangunan kesejahteraan sulit terwujud tatkala kedaulatan sebuah Negara dirongrong, apakah dari luar maunpun dari dalam. Disinilah salah satu letak urgensi perlunya peningkatan kemampuan militer Indonesia terlebih TNI AU.  
Amanat Konstitusi
      Ternyata moderenisasi Alutista TNI AU tidak hanya melulu menjaga pertahanan semata. Namun jauh dari itu, hal tersebut merupakan amanat konstitusi. Paling tidak ini dikemukakan pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati.
       ”Pembelian alutsista merupakan bentuk nyata Kemhan RI melaksanakan fungsi untuk pembangunan kekuatan TNI. Fungsi ini merupakan amanah UUD  1945 yang menyatakan tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta tujuan nasional keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia,” jelas Nuning -Susaningtyas Kertopati.yang akrab  disapa, yang penulis kutip dari laman sindonews.com.
        Pemerintah, lanjut dia,  melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli 42 pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis dan 36 jet tempur F-15 dari Amerika Serikat. Pembelian Alutsista tersebut dinilai strategi yang tepat dan jitu serta sesuai konstitusi.
       Selain amanah UUD 1045, lanjut dia, langkah pembelian Alutista anyar itu untuk mengimplementasikan balancing of power pada tataran regional dan global. Selain itu, pembelian alutsista termasuk pesawat tempur dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dinilai memiliki dampak penangkalan yang tinggi.
        ”Tidak semua negara bisa membeli meskipun anggarannya memadai. Kedua negara baik Prancis maupun Amerika Serikat pasti memiliki kalkulasi yang akurat dalam memproyeksikan kebijakan luar negeri masing-masing,” ujar mantan anggota Komisi I DPR RI ini.
         Lebih jauh Nuning menilai, urgensi pembelian pesawat tempur sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Pembelian alutsista tidak bisa disamakan dengan pembelian barang-barang umum. Butuh proses dan waktu yang lama. Ditambah tingkat kepercayaan yang tinggi dari negara penjual kepada negara pembeli. Dirinya meliohat Kemhan RI dan jajarannya  sangat gesit melihat peluang yang ada.
         Masih kata dia, doktrin operasi gabungan kekuatan laut dan udara saat ini merupakan strategi utama dalam perang modern di masa mendatang. Selain peremajaan alutsista, penggunaan teknologi unmanned system diyakini bisa lebih handal dengan biaya pengadaan yang bisa saja lebih murah.

      Sementara pengamat militer lainnya, Beni Sukadis, menilai langkah pemerintah menambah kekuatan pertahanan dengan memboyong 42 Jet Tempur Rafale produksi Prancis itu wajar menuai apresiasi. 
      Sebab, lanjut dia, kebijakan itu dinilai menambah daya gentar (detterent)  yang eksesnya TNI AU disegani di Kawasan Asia Tenggara, terutama dalam mengawasi wilayah udara Indonesia yang sangat luas dan menghadapi ketegangan di Laut China Selatan (LCS). 
         "Situasi di Natuna Utara solusinya memang dengan modernisasi senjata, tidak bisa hanya dengan diplomasi saja. Dengan menunjukkan kita punya persenjataan itu, China pasti jadi pikir-pikir untuk berurusan. Kita jadi semakin disegani. Apalagi, setahu saya, Pak Prabowo pesan ini berikut senjatanya karena selama ini kita tidak punya senjata," imbuhnya sebagaimana dilansir sindonews.com beberapa waktu lalu.
     Menurut hemat penulis apa  yang dikemukakan pengamat militer lainnya, Beni Sukadis tidaklah berlebihan. 
      Dari catatan sejarah, Indonesia terlebih Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI pernah menjadi kekuatan mumpuni dunia tepatnya di era Presiden Soekarno.
         Bahkan Indonesia merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Kekuatan raksasa militer Indonesia membuat dunia takut Kepada Indonesia.

Kekuatan Militer Era Bung Karno Membuat Belanda Angkat Kaki dari Papua
PADA tahun 1960 an, masa Presiden Sukarno, militer Indonesia merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Kekuatan raksasa militer Indonesia membuat dunia takut Kepada Indonesia.
         Seperti diketahui Belanda masih bercokol di Irian Barat (sekarang Papua). Melihat kekuatan Republik Indonesia yang makin hebat, Belanda yang didukung Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih di bawah kendali Belanda.
       Presiden Sukarno segera mengambil tindakan ekstrem, tujuannya, merebut kembali Papua. Sukarno segera mengeluarkan maklumat dengan  apa yang dikenal dengan Tiga Komando Rkyat atau  “Trikora”.
       Berkat kedekatan Indonesia dengan Soviet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara militer dari Uni Soviet dengan nilai raksasa, US$2,5 miliar. Tak ayal kala itu, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan.
   Khusus angkatan udara Indonesia menjadi armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat. 
      Armada ini terdiri dari , 20 pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high-subsonic MiG-17 dan pesawat supersonic MiG-19..
     Saat itu MiG-21 Fishbed adalah salahsatu pesawat supersonic tercanggih di dunia, yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. Pesawat ini levih canggih dari pesawat Amerika saat itu, pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger.
        Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang. Dibagian lain, Indonesia memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev (Badger A dan B). Ini membuat Indonesia menjadi salahsatu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris.
        Konon Belanda angkat kaki dari Irian Barat setelah pesawat mata-mata  U-2 Dragon Lady milik Amerika Serikat melintas disalah satu pangkalan AURI dari ketinggian lebih dari ketinggian 70 ribu kaki pesawat itu memotret lusinan  MIG 21  Fishbed serta pembom Tu-16 Badger milik AURI.
             Syahdan kegiatan intelijen itu  selanjutnya disampaikan kepada Belanda. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia, dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Soviet.
      Kabar lainnya mentebutkan bahwa atas masukan AS sebagai sekutunya akhirnya negeri kincir angin itu  bersedia berunding dibawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
      Alhasil dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera (bahasa Inggris: Act of Free Choice) adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 14 Juli—2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia. Hasilnya diakui oleh PBB dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum (MU). 
       Belajar dari sejarah diatas membuktikan kekuatan militer yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk memuluskan upaya diplomatik. Paling tidak  dengan gentarnya lawan selangkah menuju kemenangan.
      Menurut hemat penulis hal saya juga berlaku dalam menghadapi  konflik LCS. Setidaknya siapapun  Negara yang meganggu maupun mengancam kedaulatan Indonesia akan berpikir ulang untuk menerobos wilayah territorial hukum  Indonesia termasuk tindakan aneksasi atau pendudukan.
     Seperti diuraikan diatas bahwa pembelian Alutista baru bagi TNI terlebih angkatan udara sesuai amanat konstitusi tepatnya pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi    “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”
      Dialinea yang sama “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”. Artinya Indonesia dalam hal ini  TNI AU wajib melaksanakan ketertiban dunia tepatnya mentaati dan menjaga setiap keputusan PBB termasuk lembaga yang berafiliasi kepada lembaga dunia yang menjadi sendi utama pergaulan internasional.
     Untuk menuju kearah itu  kemampuan TNI AU perlu ditingkatkan sesuai Renstra yang telah ditetapkan.
   Dengan kata lain, TNI AU yang disegani tidak hanya sebatas asa 250 juta lebih rakyat Indonesia. Akan tetapi  semua bangsa terlebih Negara tetangga, karena hal itu  menjadi prasyarat terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan regional.
     Kenapa? Karena dalam alinea pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “         Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
       Oleh karena itu kuatnya TNI AU bukan menjadi ancaman bagi Negara lain. Sebaliknya hal positif bagi kawasan regional. Sebab, konstitusi mengamanatkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia.
       Bisa  diartikan bahwa  Indonesia tidak akan pernah melakukan aneksasi, invasi dan sebagainya karena itu bertentangan dengan konstitusi  dan Pancasila. Disisi lain, prajurit TNI melalui Sapta Marga pantang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
       Ya, Swa Bhuwana Paksa yang bermakna sebagai sayap tanah air Indonesia haruslah mumpuni, digjaya, profesional, handal dan salah satu outputnya disegani bangsa-bangsa notabene  menjadi payung yang melindungi seluruh wilayah kedaulatan Indonesia dan mengangkat harkat martabat bangsa serta bertekad  menjadi Indonesia yang jaya di udara. ***
Penulis wartawan Pantau Riau
Sumber Tulisan: Dirangkum dari berbagai sumber dan data serta analisa pribadi.

 

 

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan