Melawan lupa

Audit BPK RI terkati dana rutin Inspektorat Rohil 2019-2020 diduga belum maksimal

Ilustrasi photo net

PANTAUROHIL - BPK itu lembaga audit eksternal, sedangkan BPKP dan inspektorat adalah lembaga audit internal. BPK fokus pada post-audit, sedangkan BPKP dan inspektorat lebih banyak pada proses

Baik BPK RI maupun Inspektorat dimasing masing daerah mempunyai tugas mulia untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara atau daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, BPK lembaga Audit Ekternal sedangkan BPKP dan Inspektorat bersifat Internal, dimana BPK Focus pada Post-Audit sendangkan BPKP dan Inspektorat lebih banyak pada proses yang meliputi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas, hal ini ditegaskan oleh Aman, SE salah satu pengiat anti korupsi Riau saat memberikan penjelasan kepada awak media pantauriau. com Rabu 18 /05 /22

Berlanjut Sebagai lembaga Audit Eksternal BPK RI mempunyai tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam melalukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara atau daerah dimana terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bertolak dari uraian diatas, harusnya BPK RI dengan segala kewenangan dapat melakukan Audit secara maksimal tidak terkecuali kepada lembaga Audit Internal didaerah seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, tegasnya.

BPK RI juga harus bersikap sama dalam melakukan audit kepada seluruh OPD didaerah, sehingga dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Karena selama ini menurut pengiat anti korupsi Riau ini, ada dugaan kecendrungan BPK RI terkait dengan OPD Inspektorat didaerah tidak dapat berbuat apa apa, hal ini yang menjadi kekwatiran kita sehingga pengawasan terkait dengan penggunaan dana pada OPD Inspektorat ini luput dari pendalaman dari Auditor BPK RI selama ini.

Hal ini bukan tanpa dasar, sebagaimana sampel disalah satu Kabupaten di Provinsi Riau, diantaranya Kabupaten Rokan Hilir, penggunaan anggaran rutin pada OPD ini diduga ada yang tidak wajar sehingga ada kekwatiran terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran rutin pada OPD ini, paparnya.

Dijelaskannya bahwa Selama priode 2016-2020, Anggaran Rutin pada Inspektorat Rokan Hilir cukup besar karena secara aturan mereka dimungkinkan pada tidak 1% dari APBD, mari kita mulai dari hal hal yang kecil kecil dulu, seperti yang kita contohkan pada Dinas Perikanan Rokan Hilir, kita juga menyoroti hal yang sama pada Inspektorat Rokan Hilir, diantaranya :

Terkait pembayaran keperluan materai 6000 pada OPD ini jika kita merujuk tahun 2020, terkait dengan pembayaran bulan Maret, Mei dan bulan September 2020 OPD ini membelanjakan 6,1 juta, dengan asumsi pembelian di kantor pos berarti ada sekitar 1.016 lembar materai yang dibeli selama periode tersebut;
Berikutnya kita coba melihat hal hal yang kecil lagi terkait dengan kebutuhan belanja penggandaan / fotocopi selama priode maret sampai dengan 1 desember 2020 dibelanjakan paling tidak ada sekitar 163 juta, jika kita asumsikan 1 lembar fotocopi 200 berarti ada sekitar 815 ribu lembar fotocopi atau diperkirakan ada sekitar 1.630 bahan yang difotocopi;

Disisi lain pada tahun 2020 opd ini juga mengeluarkan biaya cetak diperkirakan mencapai 80,7 juta selama periode maret – sepember 2020;

Terkait kebutuhan air pada opd ini merujuk pada salah satu bulan ditahun anggaran 2020, ada pengeluaran mencapai 2,25 juta untuk kebutuhan air bersih, bagaimana jika satu tahun anggaran;

Belum lagi terkait dengan keperluan pemeliharaan mobil dinas itu tahun anggaran 2020 diperkirakan selama priode maret – September 2020 mencapai 193 juta;

Beberapa uraian diatas, kami menduga BPK RI Perwakilan pekanbaru belum maksimal dalam mendalami kegiatan rutinitas yang kecil kecil ini, karena hal hal yang kecil jika tidak didalami ternyata didalamnya ada dugaan potensi penyimpangan jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama tentunya dapat merugikan keuangan daerah, artinya hal hal yang kecil seperti ini yang tersebar diseluruh OPD Rokan Hilir kedepan kita berharap BPK RI Perwakilan Pekanbaru dapat memperhatikannya untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak kita inginkan bersama, jelasnya.

Belumn lagi bagaimana penggunaan dana perjalanan dinas pada opd ini dimasa pandemi covid-19 ditahun 2020 juga cukup besar, apa arahan dari Pemerintah Pusat diabaikan saja, atau urgensi pengawasan Inspektorat ditahun anggaran 2020 yang cukup tinggi atau bagaimana?, akhirnya.

Kekwatiran kita Alokasi Anggaran Rutin OPD Rohil selama periode 2016-2020, diduga menjadi bancakan korupsi, ini perlu kita dorong bersama agar APH berkeinginan untuk mengungkapnya, tentunya sebagai pengiat anti korupsi kita hanya sebatas menduga, APH yang dapat membuktikannya, tutupnya.

Sementara itu saat dihubungi kepala inspektorat Rokan Hilir Roy Azlan, Ap MSi melalui chat whatupp yang dikirim kan oleh awak media pantauriau.com namun beliau (kaban Ispektorat  red) tidak menjawab dan terkesan diabaikannya . (Syafri) 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan