Peristiwa

JEJAK SEJARAH: Ketika Tentara jadi Menteri Agama, Ini Kata Alamsyah kepada Pak Harto

Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara. (©Istimewa)

PANTAU JAKARTA - Soeharto memanggil Alamsyah Ratu Perwiranegara. Langsung ditunjuk menjadi Menteri Agama. Alamsyah kaget dan mempertanyakan keputusan Pak Harto.

Masih ingat Jenderal TNI Fachrur Razi? Dia adalah Menteri Agama yang ditunjuk Presiden Joko Widodo di awal periode kedua pemerintahannya. Fachrur Razi mencatatkan namanya sebagai Menteri Agama RI yang berlatar belakang militer alias tentara.

Dalam benak orang awam bila menyangkut sosok Menteri Agama, umumnya mengacu pada seseorang ahli agama. Bahkan, sejak masa awal kemerdekaan, Menteri Agama Republik Indonesia merupakan seseorang yang berasal dari organisasi atau partai-partai Islam.

  1. merdeka.comPada era pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah cenderung menunjuk orang-orang 'Golkar'. Tak ayal pada periode tahun 1978–1983, Soeharto menunjuk seseorang yang berasal dari kalangan militer untuk menjadi Menteri Agama RI. Terpilihnya Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai Menteri Agama Pertama yang Berasal dari Kalangan Militer.

Kaget Dengar Keputusan Soeharto

Dalam buku biografi Alamsyah Ratu Perwiranegara yang bertajuk Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu, dijelaskan bagaimana pada awal bulan Maret tahun 1978 menjelang Sidang Umum MPR, Presiden Soeharto memanggil Alamsyah ke kediamannya.

Hal tersebut berhubungan dengan 'walkout' orang-orang Partai Pembangunan Persatuan (PPP) dari Sidang Umum MPR karena permasalahan mengenai sila pertama Pancasila.

 

Dalam suasana hening, Presiden Soeharto mengeluarkan pernyataan. "Saya akan menunjuk saudara sebagai Menteri Agama," ucap Pak Harto kepada Alamsyah.

Alamsyah yang mendengar pernyataan tersebut tersentak. Dia mempertanyakan keputusan sang Presiden.

"Jangan main-main Pak, saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ahli agama, dan tidak memiliki latar belakang formal keagamaan. Sedangkan mereka yang ahli dan bergelar professor saja tidak berhasil, apalagi saya," Jawab Alamsyah.

"Bukan di situ permasalahannya," Pak Harto menjawab dengan tenang.

 

Pak Harto sangat mengenal Alamsyah dan cara pikirnya.

"Semuanya telah saya coba, tetapi semua kurang berhasil, setelah saya pikir secara masak- masak, pilihan tiba pada nama Saudara," tegas Pak Harto.

Tugas Khusus dari Presiden

Alamsyah lantas bertanya mengenai tugas khususnya sebagai Menteri Agama. Soeharto menyinggung soal Pancasila.

"Tugas yang harus Saudara lakukan adalah menjelaskan kepada Umat Islam khususnya mengenai Pancasila, sehingga mereka tidak bersikap apriori, selama Pancasila tidak jelas bagi umat Islam tidak dapat menerima Pancasila secara rasional, maka persatuan dan kesatuan nasional dalam keadaan rapuh," jelas Soeharto.

Berbekal instruksi tersebut, Alamsyah Ratu Perwiranegara resmi mengemban jabatan Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan III. Tugas dari Pak Harto tidak mudah. Karena dia harus bisa meyakinkan Umat Islam untuk menerima Pancasila.

Alamsyah dengan gigih berusaha mencari jalan keluar. Dia menggariskan tiga langkah penting yang akan ditempuh. Pertama, mengambil hati umat islam. Kedua, menghargai Umat Islam. Ketiga, membaca tujuh buku. Yakni dokumen-dokumen Kemerdekaan, Buku Naskah UUD 45 dari Mr. Muhammad Yamin, Buku karangan Prof. Soepomo, Buku yang dihimpun Prof. Abdul Gafar Pringgodigdo, Buku himpunan Mr. Achmad Soebardjo, Buku himpunan Ir. Soekarno (Di bawah Bendera Revolusi), dan Buku karya Dr. Mohammad Hatta (Sekitar Proklamasi).

Alamsyah mengerahkan kemampuannya untuk memahami literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Baginya, penting untuk mencari anti-tesis dari perselisihan umat ini.

"Saya telusuri perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam kedua forum itu, tentang penyebab deadlock pembicaraan mengenai ideologi negara, tentang proses kelahiran Piagam Jakarta, penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, hingga penyebab konflik yang terjadi antara umat Islam dan pemerintah," jelas Alamsyah.

Alamsyah berhasil menemukan sebuah formula untuk mengatasi permasalahan yang ada. Agama merupakan pedoman beragama serta keyakinan iman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Pancasila dirumuskan oleh para tokoh Indonesia sebagai falsafah pedoman dalam bernegara dan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat beragama yang menjalankan ajaran agamanya berarti sudah menjalankan juga nilai-nilai Pancasila.

Bagi Alamsyah, perlu segera dihilangkan kesan eksklusifisme terhadap Departemen Agama yang selama ini seolah-olah dipandang sebagai 'wadah perjuangan' dari aspirasi umat beragama atau golongan tertentu. Departemen Agama memang merupakan sumbangan atau andil besar dari umat Islam, tetapi perlu diingat bahwa Departemen Agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelahiran kehidupan bangsa Indonesia.

Mengingat, negara Indonesia didasarkan oleh Pancasila dan UUD 1945 menempatkan agama dalam kedudukan yang khusus dalam tatanan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Kemudian, juga perlu diingat bahwa Pancasila adalah milik seluruh umat beragama sebagai hasil dari kemerdekaan dalam rangka menjunjung nilai dan martabat bangsa. Maka dari itu, adanya sikap eksklusifisme di tengah masyarakat dirasa akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan umat beragama lain.

Alamsyah melihat pentingnya menghargai jasa umat Islam dalam penyusunan Pancasila. Mengutip dari pepatah Belanda 'De Inlanders Zijn mensen met kleine handen word gouw gevuld' yang artinya 'pribumi memiliki tangan yang kecil, diisi sedikit sudah penuh'.

Menurut Alamsyah, Pancasila tidak akan jadi jika umat Islam sebagai mayoritas tidak berkorban. Kesediaan umat Islam mengganti kata 'Kewajiban dalam menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya' dalam Sidang BPUPK menjadi bentuk pengorbanan sekaligus hadiah umat Islam untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa.

Datangi pesantren

Dia meminta izin menjelaskan Pancasila ke pesantren-pesantren di daerah Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama. Beberapa diantaranya di Pesantren Denanyar, Musyawarah Alim Ulama NU di Kaliurang. Gencarnya sosialisasi, berhasil membuat NU dan para tokohnya seperti Kiai Bisri menetapkan Pancasila sebagai asas Organisasinya. Sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Dalam buku Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia dijelaskan, seluruh umat beragama memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila. Namun Alamsyah menegaskan kembali, dalam negara Pancasila tidak menggunakan istilah mayoritas dan minoritas umat beragama untuk menghidupkan semangat persatuan serta kerukunan antar warga negara yang beragam.

Untuk mendukung gagasannya, Alamsyah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terangkum dalam Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang digariskan dalam buku Pembinaan Kehidupan Beragama. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan