PANTAU PEKANBARU- Aktivis pendidikan Riau Erwin Rodimart Sitompul, S.Pd. menyayangkan kebijakan Gubernur Riau, H. Syamsuar, memberikan Delapan Mobil Listrik Kepada Forum Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, ditengah jeritan Guru bantu se Provinsi Riau jenjang Dikdas (TK,SD dan SMP).

Adapun Forkopimda Riau yang menerima penyerahan mobil Listrik tersebut adalah Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kejati Riau, Danlanud Roesmin Nurjadin, Sekda Riau yang diwakili Ketua DPRD Riau, Kepala Dinas Perhubungan dan Gubernur Riau.

Mantan Ketua Forum Silaturahmi Guru Bantu Riau, ini kaget dimana Delapan Mobil Listrik tersebut mencapai Rp. 10,4 Miliar.

“Gaji Guru bantu Provinsi Riau, saja tidak pernah naik sejak kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, tapi untuk menghamburkan uang beli mobil yang dihibahkan ke Forkopimda Riau dia mampu, ini patut kita pertanyakan,” kata dia, seperti dilansir satuju.com, Kamis (6/4/23).

Padahal pada H 11 Ramadhan.Selain Guru Bantu Provinsi Riau 9 Kabupaten dan 1 Kota ada yang belum dibayar, termasuk Guru honorer dan TU Sekolah.

“Di SMK Negeri dan SMA Negeri juga belum dibayar dari tangal 1 Januari sampai tanggal 29 Maret. Karena dana Bos Daerah belum dicairkan ke sekolah - sekolah' yang ada di Provinsi Riau,” kata Erwin.

Lanjut Erwin, “Apa Gubri ini tidak pedulikan pendidikan. Sebelum beli mobil listrik dengan harga fantastis dan tunjangan pejabatnya naik luar biasa ada 1 Kota yang lain belum dibayar”.

“Apalagi ini sudah H 15 Ramadhan dimana hati nurani seorang Gubernur Riau. Sampai sekarang gaji guru bantu Provinsi Riau jenjang Dikdas (TK,SD dan SMP) baru Siak, Dumai dan Pelalawan yang baru dibayar, lalu guru bantu lainya bagaimana,” katanya.

Erwin sangat kecewa dengan Gubernur Riau Syamsuar, soalnya pada Senin Pagi dia langsung membagikan Mobil Listrik Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Atau Forkopimda Provinsi Riau gedung Serindit Kota Pekanbaru Riau yang diekspos oleh puluhan media.

“Miris pak, hati guru-guru honorer merasa tersayat,” ulasnya.

Mengingat perjuangan Guru Bantu Provinsi Riau 10 Kab & Kota se Riau sebelumnya mati-matian memperjuangkan suara kemenangan bagi Syamsuar dan wakilnya.

“Dimana saat kampanye lalu berjanji memperjuangkan kemenangan gaji guru honor, sehingga Gubernur Riau Syamsuar dan wakilnya menjadi perhatian guru-guru honor. kalau dalam pembicaraan tim Syamsuar sebelumnya dia berjanji akan memperjuangkan nasib Guru bantu tapi buktinya sekarang "meleset",” katanya.

Kata Erwin, "Biasanya sebelum bulan Ramadhan gaji sudah di bayar. Namun hal ini tidak terjadi gajian semenjak di bawah kepemimpinan Bpk Gubernur Riau Syamsuar".

“Saya Sangat kecewa sekali dengan kepemimpinan Gubernur Riau yang sekarang.

Terkait kekecewaan guru bantu ini Gubernur Riau, H. Syamsuar, dikonfirmasi belum menjawab walu dilihat dalam pesan WhatsApp sudah centang dua.

Miskin Infrastruktur

Dibagian lain, Anggota DPRD Riau Komisi I, Mardianto Manan mengkritisi pembelian delapan unit mobil listrik oleh pemerintah provinsi Riau. Dia menilai perbaikan jalan dan infrastruktur lebih penting. Politisi PAN itu disebut telah menolak pembelian mobil saat diusulkan. Penolakan itu karena dia menilai ada hal lain yang lebih penting.

"Sejak awal saya menolak. Saya secara pribadi menolak, tapi sampai paripurna disahkan. Padahal ada yang lain lebih penting," kata Mardianto Manan kepada wartawan di DPRD, seperti dilansir detik.comSenin (3/4/2023).

Meskipun begitu, Mardianto mengaku tak dapat berbuat banyak. Di mana usulan itu akhirnya disahkan saat paripurna DPRD Riau sampai akhirnya delapan unit mobil dibeli dan dibagikan.

"Saya bilang jangan pakai mobil listrik itu karena euforia, orang pakai mobil listrik kita mau pakai. Tapi fakta di lapangan ini kita miskin infrastruktur," katanya.

Ia menilai banyak jalanan provinsi rusak karena tak kunjung ada perawatan dan perbaikan. Bahkan kerusakan hampir 40 persen dan mulai memprihatinkan.

"Riau ini infrastruktur kondisi jalan yang status tidak layak mendekati angka 40 persen lebih. Hanya 60 persen yang bisa dilalui kendaraan, kenapa kita tidak lebih fokus itu," kata Mardianto.

"Jalan ini urat nadi masyarakat, kalaulah urat nadi terputus kan semuanya dapat terganggu. Ini harusnya diperhatikan kan," katanya lagi.

Soal waktu, ia menilai Pemprov Riau juga terburu-buru membeli mobil listrik. Apalagi mobil justru diberikan kepada instansi vertikal.

“Saya lihat ini pengadaan waktu yang tak tepat dengan kondisi infrastruktur Riau yang tidak baik. Jangan dulu beli mobil listrik, mobil mewah, apalagi (mobil) untuk di luar Pemprov.

Tamparan

Selain pembelian mobil listrik, Mardianto Manan menilai ia mengaku ada tamparan keras dari masyarakat soal infrastruktur jalan. Di mana, ada pemuda bernama Bambang menimbun jalan rusak di Parit Indah Pekanbaru yang rencananya akan diperbaiki pakai dana bantuan keuangan Provinsi Riau.

"Ada sekarang infrastruktur jalan rusak itu ditimbun masyarakat. Ini kan sindiran untuk menampar pemerintah karena dinilai tidak mampu mengatasi itu, saya sebagai DPRD juga ini tamparan bagi saya," kata Mardianto Manan.

Padahal jika tidak dibelikan mobil listrik, perbaikan jalan bisa dikerjakan dengan biaya 1 unit mobil listrik. Sehingga tidak ada jalan-jalan rusak milik provinsi.

"Rp 1,3 miliar bisa bangun jalan 1 KM. Kan kasihan masyarakat, dia bayar pajak tetapi jalan perbaiki sendiri," katanya.

Instruksi Jokowi

Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, pembelian mobil listrik untuk dinas ini berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pengadaan mobil listrik ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik, terutama Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)," kata Syamsuar dikutip dari Kompas.com.

Syamsuar menjelaskan, pemerintah sudah menginstruksikan agar berangsur-angsur membeli mobil listrik.

"Di Jakarta sudah jelas, kalau mobil (listrik) ini ganjil genap bisa. Masuk Taman Mini juga tidak bisa pakai mobil BBM (bahan bakar minyak). Jadi, (mobil) ini ada juga untuk Badan Penghubung agar dimanfaatkan di Jakarta termasuk Taman Mini," sebut Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, pengadaan mobil listrik ini juga sejalan dengan program Riau Hijau sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon.

"Sebab, polusi dari asap kendaraan mobil dan motor menggunakan bahan bakar minyak sangat berpengaruh. Selain itu, mobil listrik ini juga sebagai upaya menghemat energi," kata Syamsuar.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Riau Herman mengatakan bahwa mobil listrik itu harganya Rp 1,3 miliar per unit.

Ada delapan unit yang dibeli yang diperuntukkan petinggi di Riau.

"Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kenderaan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Harga per unit Rp 1,3 miliar. Jumlahnya sebanyak delapan unit," sebut Herman saat diwawancarai wartawan, Senin (3/4/2023).***