Nasional

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2016 Turun Dua Peringkat

PANTAU RIAU.COM-JAKARTA.Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index(CPI) Indonesia tahun 2016 turun dua peringkat menjadi 90 dari 176 negara dibanding tahun 2015. Meski demikian, skor IPK Indonesia tahun 2016 naik satu poin menjadi 37 dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh skor 36.

 

"Tahun 2016 ini, skor CPI Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik satu poin, dan turun dua peringkat dari tahun 2015 di posisi 88," kata Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Lia Toriana, dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2016 di Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (25/1).

 

Dia mengatakan, di antara negara Asia Tenggara, Indonesia hanya mampu menyalip Thailand dengan skor 35. Thailand diketahui selalu berada di atas Indonesia sejak lima tahun terakhir. Meski demikian, skor IPK Indonesia tahun 2016 ini masih berada di bawah Malaysia yang meraih skor 49, Brunei (58), dan Singapura (85). "Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand, Filipina (35), Vietnam (33), dan Myanmar (28) serta Kamboja (21)," katanya.

 

Tia menjelaskan, Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengalami kenaikan skor secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Skor yang diraih tahun 2016 ini semakin membuat Indonesia mendekati rerata skor regional Asia Tenggara yang mencapai 41. Kenaikan skor IPK Indonesia disumbangkan oleh paket deregulasi dan debirokratisasi seperti penyederhanaan layanan perizinan, perpajakan, bongkar muat, dan lainnya. Selain itu, satgas antikorupsi lintas lembaga seperti Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Satuan Tugas Pungutan Liar (Saber Pungli), reformasi hukum dan lainnya. "Kebijakan-kebijakan ini dinilai efektif menurunkan prevalensi korupsi," katanya.

 

Tia menambahkan, untuk memberantas korupsi dan mendongkrak skor IPK Indonesia, TII merekomendasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi penegakan hukum dan peningkatan integritas sektor publik. Tim Saber Pungli juga harus bergerak lebih agresif dan masif dalam memperkuat momentum pemberantasan korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, mempertahankan dan meningkatkan optimisme publik yang mulai terbangun dengan meningkatkan penindakan terhadap kasus korupsi secara adil.

 

"Kami juga merekomendasikan pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera menerbitkan perangkat hukum yang memastikan swasta dapat mengembangkan dan menerapkan sistem integritas bisnis. Perlunya pembenahan sektor publik dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan TNI serta pemerintah dan pemerintah daerah harus bersinergi melawan desentralisasi korupsi," katanya.

 

Kepada aparat penegak hukum, TII merekomendasikan agar KPK menjadi focal pointuntuk mendorong program antikorupsi sektor swasta. TII juga merekomendasikan agar aparat penegak hukum segera mendayagunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tanggung jawab pidana korporasi sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan resiko bagi kalangan swasta.

 

"Sementara kepada swasta, kami merekomendasikan agar mengembangkan aturan internal dan budaya antikorupsi yang memastikan diterapkannya sistem integritas bisnis untuk mengurangi risiko korupsi. Kami juga merekomendasikan agar pihak swasta mengembangkan sistem pelaporan program antikorupsi secara lebih komprehensif dan menggunakannya sebagai kriteria penentu untuk investasi. Selain itu, swasta juga harus menerbitkan standar audit untuk menilai program antikorupsi dan meningkatkan kualitas penilaian risiko korupsi," paparnya.

 

Lebih jauh, Tia menambahkan, TII juga merekomendasikan masyarakat sipil untuk mendorong perusahaan agar transparan terhadap program kepatuhan terhadap UU antikorupsi. Masyarakat sipil juga harus mengawasi secara independen praktik-praktik bisnis berintegritas dan pengawasan peradilan Tipikor sektor swasta. Selain itu, masyarakat sipil juga diminta mendorong standar pelaporan country by country untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. "Masyarakat sipil juga harus berinisiatif terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan inisiatif-inisiatif seperti Lapor! dan Saber Pungli," katanya.

 

Berbagai rekomendasi itu disampaikan, lantaran TII menilai pemberantasan korupsi selama ini hanya fokus pada sektor birokrasi saja. Sementara strategi pemberantasan korupsi belum memberikan porsi yang besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis.

 

"Dalam konteks peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha, fokus pada korupsi birokrasi memang penting, tapi bukan satu-satunya strategi percepatan pemberantasan korupsi nasional. Hal ini karena korupsi birokrasi erat kaitannya dengan korupsi politik, korupsi hukum dan korupsi bisnis. Praktik korupsi birokrasi hanya gejala atas praktik korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis yang lebih besar," kata Natalia Soebagjo, Chair of Executive Board TII.

 

Skor IPK berada pada rentang 0-100. Skor 0 dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Terdapat lima negara yang meraih skor tertinggi yakni, Denmark dengan skor 90, Selandia Baru (90), Finlandia (89), dan Swedia (88), dan Swiss (86). Sementara tujuh negara yang meraih skor terendah, yakni Yaman, Sudan, dan Libia yang sama-sama meraih skor 14, Suriah (13), Korea Utara (12), Sudan Selatan (11), dan Somalia (10).(beritasatu)

 

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan