Mantan Pekerja Pelindo I Cab Dumai Bakal Temui Menakertrans di Jakarta

Pelindo Cab I Dumai Kangkangi Peraturan UU ketenagakerjaan Menakertrans

Mantan Pekerja Pelindo Buat Laporan ke Disnakertrans serta Kordinasi untuk menemui Menakertrans di Jakarta

PANTAU RIAU.COM-DUMAI,Tenaga Outsourcing yang di PHK oleh Pihak Pelindo I Cab Dumai kini menanti kepastian hak mereka,namun ironisnya' hingga kini belum ada kejelasan dari Pelindo Cab I Dumai.

 

Permasalahan itu sendiri telah empat Tahun berjalan,hal tersebut telah mereka sampaikan ke,Direksi Pelindo Pusat di Medan,Kanwil ,Pekan Baru,DPRD Dumai,Disnakertran hingga kini belum ada inisiatif dari pihak Pelindo untuk meperkerjakan mereka.

 

Menakertrans telah rapat soal Aoutsorcing yang menjadi dilema di berbagai wilayah berikut hasil Rapat antara Menakertrans dengan Komisi IX DPR RI.

 

pada 24 Oktober 2013 lalu, Komisi IX DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN.

 

Panja tersebut mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan Outsourcing di BUMN.

 

Dengan mengangkat OS menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN tanpa syarat. Rekomendasi serupa juga diberikan oleh beberapa Kepala Daerah, Namun hingga saat ini rekomendasi tersebut masih diabaikan..

 

Berdasarkan kajian FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), praktik OS di BUMN karena beberapa hal.

 

Pertama, akibat adanya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 yang memberi kewenangan kepada asosiasi pengusaha untuk menentukan jenis pekerjaan inti dan penunjang.

 

Padahal batasan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Kedua, tidak jelasnya pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja di BUMN. Praktik OS di BUMN dengan pembagian subcon (subcontraktor) dalam bentuk pemborongan pekerjaan maupun penyedia jasa pekerja/buruh saat ini banyak yang menyimpang dan tidak jelas.

 

Banyak pekerjaan yang sifatnya core (inti) diserahkan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan dan dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh,

 

Ketiga, dewan direksi di BUMN tidak bersedia melaksanakan Rekomendasi Panja OS BUMN DPR-RI untuk mengangkat seluruh pekerja OS diangkat sebagai pekerja tetap (karyawan)

 

Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara(Jamdatun) bahkan sudah memberikan pendapat hukum yang intinya jika pekerja OS itu diangkat, tidak ada pelanggaran Undang-Undang atau Peraturan yang lain.

 

Keempat, praktik Outsourcing di BUMN juga diindikasikan adanya konflik kepentingan dari oknum pejabat-pejabat di BUMN tersebut.

 

Patut diduga adanya praktik dengan skema perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut dengan perusahaan-perusahaan OS yang mendapatkan tender melakukan pekerjaan di BUMN tersebut berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat-pejabat BUMN.

 

Sebab perusahaan OS (vendor) tersebut akan mengambil keuntungan dari biaya operasional yang diberikan oleh perusahaan BUMN cukup besar dengan membayar upah murah bagi pekerjanya. Disinyalir, sebagian besar perusahaan vendor tersebut pemilik sahamnya adalah mantan direksi BUMN tersebut.

 

Berdasarkan hal tersebut, FSPMI dan KSPI mendesak Menteri BUMN mengeluarkan instruksi kepada perusahaan BUMN untuk mengangkat seluruh pekerja Outsourcing yang bekerja di vendor dan afiliasinya (termasuk pekerja yang statusnya belum ada ketetapan hukum) menjadi pekerja tetap di Perusahaan BUMN tempat mereka bekerja.

 

Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan terhadap rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing BUMN DPR RI.

 

Selain itu, buruh juga menuntut agar pekerja Outsourcing BUMN yang di PHK dipekerjakan kembali, buruh juga mendesak agar Menaker merevisi Permenakertrans No 19 Tahun 2012 dan mencabut Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2012 agar tidak memberi kewenangan kepada Asosiasi membuat alur kerja untuk menentukan core dan tidak core pekerjaan,, jadi ingat sy pesan Presiden Serikat Pekerja Se-Indonesia,  Kita Pekerja jgn mau di bodohi oleh perusahaan.. kita harus bijak. " Ujar Said Hasrian

 

Lanjut Said Hasrian Selaku Koordinator Pekerja Outsorcing ketika di wawancarai Pantauriau.com senin 27/2/17 di Kantor Disnakertran jalan kesehatan.

 

" Usai buat laporan ke Disnakertrans ini.kami akan temui Menakertrans  di Jakarta dalam waktu dekat ini,karena Pelindo Cab I Dumai telah melampau batas soal pekerja Outsorcing,dan juga Pelindo Kangkangi pertauran Menakertras.' jelasnya.

 

Soal butiran panja DPR RI dengan Menakertras telah tertuang dalam UU keternagakerjaan, peraturan tersebut sebagai berikut :

 

1. Menteri BUMN wajib melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN sesuai komitmen Menteri BUMN RI yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IX dengan Kemenakertrans dan Kementerian BUMN pada 9 September 2013.

 

2. Hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

 

3. Setiap BUMN dilarang keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa, sesuai pasal 28 UUD RI 1945, pasal 24 dan pasal 39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia, serta pasal 5 ayat (1). Pasal 23 dan pasal 43 UU no 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh.

 

4. Tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hentikan PHK terhadap pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

 

5. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum tetap, BUMN harus segera membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal ada perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN harus menerima pekerja yang telah di PHK.

 

6. Pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing/dirumahkan, harus kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN diseluruh Indonesia. Sesuai Pasal 59 UU 13/2003, maka pekerja harus segera diangkat menjadi pekerja tetap dan dipekerjakan tanpa syarat pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN,

 

7. Hak normatif pekerja seperti diatur Pasal 155 UU 13/2003, wajib dibayar oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum tetap,

 

8. Seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur UU 13/2003, wajib diberikan oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

 

9. Penyelesaian permasalahan buruh disemua tingkatan proses hukum, direksi perusahaan BUMN dilarang menggunakan anggaran perusahaan,

 

10. Komisi IX DPR meminta Kemenakertrans dan Polri memproses hukum dan menindak tegas tidnak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN seluruh Indonesia,

 

11. Rekomendasi Panja OS BUMN Komisi IX harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari, terhitung sejak rekomendasi diputuskan dalam rapat pleno Komisi IX, Selasa (22/10). Dan, bila direksi perusahaan di BUMN mengabaikan rekomendasi, maka Komisi IX akan merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memberhentikan direksi BUMN yang bersangkutan,

 

12. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh Kementerian BUMN, Panja OS merekomendasikan Komisi IX membentuk Satgas Outsourcing BUMN bersama Kemenakertrans dan melibatkan perwakilan serikat pekerja outsourcing.

 

Yg point 4,5,6 yg kuat landasan hukum buat pekerja yang telah di PHK oleh Pihak Pelindo Cab I Dumai." Ungkap Said Hasrian kepada Awak Media Pantauriau.com

editor hendri

Narasi hendri




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan