Alibi Tersangka Korupsi " Pasti Membantah Tak Ikut Korupsi "

Alamak.!!! Ipar Jokowi Arif Sulistyo Tersandung Korupsi.?

PRC JAKARTA- ‎Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo membantah menerima uang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) R Rajamohanan Nair. Namun Arif mengaku bertemu Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di kantornya. Pertemuan sebatas mengurus tunggakan pajak PT EKP.

 

"Tidak ada (menerima uang)," kata Arif menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3).

 

Dalam pertemuan dengan Ken, Arif mendorong masalah pajak PT EKP ikut program pengampunan pajak (tax amnesty), bukan menghapus tunggakan pajak PT EKP dengan total Rp 78 miliar. Arif juga merekomendasikan Rajamohanan untuk bertemu tersangka Handang Soekarno selaku ‎kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Pasalnya, Handang pernah membantu menyelesaikan pengampunan pajak perusahaan Arif.

 

"Jadi pada waktu Mohan minta bantuan pengurusan tax amnesty, saya ingat punya pengalaman dibantu oleh Handang. Saya waktu itu pernah ketemu, akan lebih baik kalau Pak Mohan segera mengirimkan data perusahaannya," kata Arif yang mengaku meneruskan dokumen PT EKP kepada Handang melalui aplikasi WhatsApp.

 

Arif membantah menyampaikan pesan tertentu kepada Handang kecuali berpesan,"Apapun keputusan Pak Dirjen mudah-mudahan yang terbaik buat Pak Mohan".

 

Kendati telah menjembatani Rajamohanan dengan Handang, Arif membantah bertemu Ken Dwijugiasteadi karena membawa misi dari Rajamohanan yang merupakan kolega bisnisnya. Dia mengaku Rajamohanan memintanya untuk menghubungi Ken, namun hal itu tidak ditindaklanjuti.

 

Arif hanya menemui Ken di kantor Dirjen Pajak untuk meminta penjelasan mekanisme pengampunan pajak perusahaannya di Solo, Jateng, agar bisa diurus di Jakarta. Alasannya, ingin mendengar langsung penjelasan dari Dirjen Pajak.

 

Perkara suap PT EKP bermula dari permohonan restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 senilai Rp 3,5 miliar yang ditolak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Enam. Permohonan itu ditolak lantaran PT EKP memiliki tunggakan pajak untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52,3 miliar dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. Totalnya mencapai Rp 78 miliar. Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, menurut jaksa, Rajamohanan meminta bantuan Arif untuk menemui Ken Dwijugiasteadi. Tak lama dari pertemuan itu tunggakan PT EKP menjadi nihil dan Handang Sokarno tertangkap tangan menerima suap dari Rajamohanan Rp 1,98 miliar dari komitmen Rp 6 miliar.(beritasatu)

 

 




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan