Pemerintah

Diskop Bengkalis gelar Rapat Teknis di Lantai II Aula Kantor Kecamatan Mandau

Kabid Perizinan kelembagaan Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis Drs. Suiswantoro ketika diwawancarai oleh wartawan.

MANDAU (PRC) - Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Teknis Pembubaran Koperasi Tidak Aktif yang dipusatkan di lantai II Aula Kantor Kecamatan Mandau bersama UPT Dinas Koperasi Mandau, beberapa Kepala Desa Kesumbo Ampai, Kepala Desa Sebangar beserta Lurah yang ada di Kecamatan Mandau.

 

Kabid Perizinan kelembagaan Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis Drs. Suiswantoro mengatakan Kita pada hari ini menggelar Rapat Teknis sesuai kebijakan dari Kementerian Koperasi bahwa Koperasi yang tidak aktif ini harus ditata secara kelembagaannya jadi diupayakan nanti sesuai dengan ketentuan yang ada karena mereka tidak menjalankan tugas-tugas Koperasi yang nyata selama tiga tahun berturut-turut dan tidak memberikan manfaat kepada anggotanya bahkan alamatnya susah ditemui itu akan kita usulkan untuk di nonaktifkan sementara,"kata Kabid Perizinan kelembagaan Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis Drs. Suiswantoro Selasa (28/11) kepada pantauriau.com.

 

"Kemudian Koperasi itu juga kita usulkan untuk pembubaran nya kalau untuk Kecamatan Mandau ini sesuai data usulan dari data UPT sebanyak 106 Koperasi yang tidak aktif kalau secara global se Kabupaten Bengkalis ini ada sebanyak 326 Koperasi akan kita usulkan jadi terhadap Koperasi yang tidak aktif ini prosesnya sesuai Rapat dengan Tim Teknis ini akan kita nonaktifkan sementara beserta kita akan menyampaikan usulan pembubaran setelah keputusan Bupati kemudian akan kita usulkan juga kementerian," jelasnya.

 

Drs. Suiswantoro menambahkan Nanti Kementerian UMKM Koperasi akan memproses sesuai ketentuan yang ada maka tim penyelesaian dari mereka yang menyelesaikan ini jadi setelah diterima SK dari Kementerian nanti tidak serta-merta terhadap Koperasi yang kita usulkan ini bubar langsung tetapi kita masih memberikan kesempatan kepada pemilik Koperasi atau pengurus untuk menyampaikan keberatan maupun sanggahan memang itu diatur didalam BP 17/94 tentang pembubaran Koperasi mereka masih diberi kesempatan kepada pengurus ataupun anggota untuk melakukan sanggahan," tambahnya.

 

"Kalau untuk memberikan sanggahan ataupun keberatan harus mempunyai syarat untuk mengadakan rapat tahunan Koperasi tersebut selama dua tahun berturut-turut berakti tahun 2 ratnya 2015 dan 2016 kemudian mereka harus membuatkan pernyataan kesanggupan untuk menata kelembagaan Koperasi mereka beserta juga membenahi Buku 16 Koperasi," ujarnya.

 

Ditambahkan lagi oleh Drs Suiswantoro, "Nanti kalau tidak ada sanggahan atau keberatan dalam waktu 6 bulan itu otomatis ketetapan menteri bisa ditetapkan oleh kementerian untuk dibubarkan dan masuk kedalam lembaran Negara memang kita mengharapkan kepada pengurus Koperasi yang ada sesuai dengan kebijakan kementerian UMKM Koperasi Republik Indonesia untuk membantu keaktifan Koperasi itu tidak harus bergantung kepada Pemerintah tidak seperti dimasa yang lalu Pemerintah yang butuh Koperasi sekarang ini Koperasi itu yang butuh Pemerintah terbalik,"sambungnya.

 

 

"Kita juga berharap kepada Pengurus beserta anggota Koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis ini agar menghidupkan Koperasi itu secara swadaya dan tidak bergantung dengan bantuan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat," tandasnya.***




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan