Nasional

Pemerhati Pers Desak Dewan Pers Lakukan Evaluasi

Sumber Foto Internet

JAKARTA (PRC) - Pemerhati Pers, Nanang Suwasista SE, M.Si, CA, Ak mendesak Dewan Pers untuk melakukan evaluasi terhadap Pers yang kebablasan.

Hal tersebut dikatakannya terkait adanya oknum wartawan dalam menjalankan tugasnya terindikasi melanggar rambu-rambu pers sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers.

Kritikan Nanang terhadap Dewan Pers terkait aksi sejumlah oknum wartawan yang mengatasnamakan Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Pekanbaru pada sidang permintaan keterangan saksi di PN Pekanbaru 20 September 2018 lalu.

Pasalnya saksi di luar persidangan dihujat oleh sejumlah oknum wartawan dengan kata-kata yang tidak pantas serta “mencaci-maki” saksi di depan umum.

“Warga yang ikut menyaksikan sidang keterangan saksi dalam perkara pengaduan Amril Mukminin ke Polda Riau merekam lalu memposting rekaman video sehingga menjadi viral. Postingan video tersebut berdurasi sekitar 5 menit,” jelas Nanang, Selasa (02/10/2018) di Jakarta.

Masih kata Nanang, di era kebebasan informasi digital saat ini, semestinya dalam perekrutan wartawan, pemimpin redaksi harus selektif. “Agar wartawan dalam melaksanakan tugasnya tidak kebablasan seperti kejadian dalam postingan video terkait aksi Solidaritas Pers Indonesia,” ujar Nanang mengingatkan.

Dilanjutkan Nanang, upaya Dewan Pers menyelenggarakan UKW (Uji Kopetensi Wartawan) cukup baik, tujuannya agar insan pers lebih professional dalam melaksanakan tugas jurnalis, diperkirakan jumlah wartawan yang telah mengikuti UKW khususnya di Riau mendekati angka seribu orang, namun belum memenuhi harapan masyarakat, dalam hal ini Dewan Pers perlu melakukan evaluasi terhadap perkembangan Pers di negeri ini, khususnya di daerah Pekanbaru.

Pengamatan yang dilakukan Nanang dalam 2 pekan ini, ternyata masih ada oknum wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai insan pers berdasarkan selera sang oknum wartawan, tanpa memperhatikan rambu-rambu pers sebagaimana diatur Undang-Undang Pokok Pers No.40 Tahun 1999 “Pers
yang bertanggungjawab”.

“Kaitan dengan postingan video tersebut, untuk menjaga marwah wartawan, saksi yang menjadi sasaran caci maki yang dilakukan oknum wartawan dalam aksi tersebut harus segera dipolisikan untuk dilakukan penyelidikan, siapa sebenarnya dibalik aksi tersebut,” kata Nanang.

“Setahu saya, wartawan yang bertanggungjawab mematuhi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalis, baik dalam menyajikan berita maupun dalam menyampaikan pertanyaan kepada nara sumber yang menjadi objek berita, oleh karenanya Dewan Pers perlu menegur media yang turut dalam aksi yang menamakan Solidaritas Pers Indonesia Pekanbaru,” pungkas Nanang. (tim)




[Ikuti PANTAURIAU.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar

Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 0813 6366 3104
atau email ke alamat : pantauriau@gmail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan PANTAURIAU.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan